Breaking News

Ragam Komunikasi Nenek Moyang Perlu Diselamatkan

Ragam Komunikasi Nenek Moyang Perlu Diselamatkan
Faizatul Husna, MA
Penulis
Rubrik
Sumber
Faizatul Husna

MODUSACEH.CO| Setiap Oktober atau bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda, Republik Indonesia memperingati hari bahasa dan sastra. Peringatan ini saban tahun diselenggarakan. Sebab peringatan hari bahasa juga bertujuan untuk memperekat, terutama Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu Republik Indonesia.

Sementara itu, meski bahasa Indonesia berstatus sebagai bahasa nasional dan memiliki standar ejaan yang disempurnakan (EYD), namun bahasa Indonesia yang baku juga mulai disergap dari berbagai penjuru oleh bahasa gaul kekinian yang lebih enak didengar, diucap meski terkadang nyeleneh.

Tak heran, sekarang banyak kosa kata baru yang bermunculan. Misalnya baper, kepo (yang merupakan akronim dari knowing every particular object), update, stalking dan lain-lain. Jika tidak dipahami oleh generasi zaman sekarang, atau mulai akrab disebut generasi jaman now, maka penuturnya akan dianggap kurang update bahkan kampungan. Ujung-ujungnya bisa jadi pendengar yang awam akan bahasa slang ini salah menafsirkan informasi yang diterima.

Penyebaran bahasa gaul ini merupakan imbas dari perkembangan teknologi yang begitu cepat. Terkadang, arus informasi yang terasa begitu kuat mendobrak gaya hidup generasi muda masa kini, tidak dibarengi oleh kemampuan memfilter informasi yang cakap. Termasuk bahasa itu sendiri. Namun, fenomena ini masih dalam batas aman, selama generasi muda mampu menyekat-nyekat ruang penggunaan bahasa itu sendiri menurut konteks yang sesuai. Artinya bahasa gaul ini diyakini tidak akan mengancam tatanan bahasa Indonesia sendiri, dengan catatan digunakan pada saat yang tepat dan dalam pergaulan informal tertentu.

Disisi lain, ditengah naik daunnya bahasa-bahasa gaul di kalangan remaja, ada sejumlah bahasa daerah yang malah turun ‘pamor‘ dan diyakini terancam punah jika tidak diselamatkan. Jika dulu bahasa daerah tersebut digunakan nenek moyang dan para orang tua untuk berkomunikasi, maka bahasa-bahasa tersebut kini sudah mulai ditinggalkan. Penyebabnya beragam, salah satunya adalah language attitudes atau sikap penutur terhadap bahasa tersebut.

Bisa jadi bahasa yang memiliki kekuatan lebih besar atau disebut bahasa mayoritas dianggap mampu memberi keuntungan secara ekonomi dan sosial kepada penuturnya. Misalnya, banyak masyarakat di daerah mengajari anak mereka menggunakan bahasa Indonesia secara intens, untuk meningkatkan prestasi anak ketika mengenyam pendidikan formal dan menaikkan ‘gengsi’. Disisi lain, seperti di lansir dari Tabloid Nova (2015), banyak orang tua baru yang tidak lagi mengajarkan bahasa daerah ke anak mereka, diakibatkan oleh perpindahan ke daerah baru untuk bekerja.

Padahal, Coulmas (2013) dalam bukunya, Sociolinguistics: The study of speakers' choices, menekankan peran keluarga dalam pelestarian bahasa daerah. Sebab, generasi yang lahir dari keluarga baru akan berperan sebagai penyambung lidah bahasa ibu mereka ke generasi dimasa akan datang. Sementara untuk tataran makro, menurut Coulmas, kebijakan dan campur tangan pemerintah sangat penting dalam mempertahankan eksistensi suatu bahasa dan dalam upaya mendukung penggunaan bahasa daerah ditingkatan terbawah, seperti penggunaan bahasa daerah dilingkungan keluarga.

Maka, disamping bahasa Indonesia yang menyandang status sebagai bahasa nasional atau National Lingua Franca (NFL) yakni bahasa pemersatu di wilayah Republik Indonesia, penguatan bahasa daerah juga perlu dilakukan Pemerintah. Ini bertujuan agar bahasa sebagai alat komunikasi dan warisan kebudayaan nenek moyang tidak punah pada generasi berikutnya.

Penguatan bahasa daerah ini menjadi penting dilakukan karena perlahan-lahan bahasa daerah tertentu mulai hilang di tataran masyarakat setempat. Di Indonesia secara umum, terdapat sekitar 746 bahasa daerah yang tersebar dari 1700 lebih di kepulauan. Jumlah ini, kemudian menempatkan Indonesia sebagai pemilik bahasa terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini. Menurut Multamia RMT Lauder (2016) yang dikutip oleh situs nationalgeographic, hanya ada 13 bahasa daerah saja di Indonesia yang menduduki posisi aman sebab penuturnya berjumlah lebih dari satu juta jiwa.

Untuk Aceh sendiri, menurut berita yang dimuat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Kamis, 8 September 2016, sebanyak 11 bahasa dari total 13 bahasa daerah  yang ada di Aceh terancam punah. Ini disebabkan oleh jumlah penutur yang semakin berkurang.  Diantara bahasa tersebut adalah bahasa Tamiang, Alas, Aneuk Jamee, Singkil, dan Sigulai yang memiliki jumlah penutur dibawah 50.000 orang.

Berkurangnya populasi bahasa daerah tertentu juga bisa disebabkan pola pendidikan yang diterapkan di sekolah-sekolah di Aceh, hanya terfokus pada pendidikan bahasa daerah tertentu, yaitu bahasa Aceh karena dianggap bahasa yang mayoritas di Bumi Serambi Mekkah ini. Itupun dengan alokasi waktu yang terbatas, satu hingga dua jam pelajaran per minggu. Sehingga banyak generasi saat ini mulai canggung menunturkan bahasan daerah tertentu. Berbeda pada zaman Aceh sebelum didera konflik. Dulu, bahasa daerah tersebut sangat kental digunakan para orang tua terdahulu untuk berkomunikasi. Maka bahasa-bahasa daerah yang terancam punah tadi, masih ramai dituturkan dalam interaksi masyarakat sehari-sehari. 

***

Keragaman bahasa daerah, terutama bahasa daerah yang ada di Aceh, tentu perlu diselamatkan dan kembangkan dalam kehidupan masyarakat daerah mereka tinggal.  Maka penyelamatan permasalahan bahasa, ini tidak akan tuntas jika tidak mengikuti andil semua pihak, terutama peran pemerintah. Peran pemerintah bisa ditularkan secara optimal dengan menerapkan kurikulum bahasa daerah secara adil. Bila selama ini dalam pendidikan bahasa daerah, buku bahasa Aceh yang dibagikan pada sekolah-sekolah. Maka dalam misi menyelamatkan bahasa daerah yang mulai terancam punah itu, kurikulum pendidikan bahasa daerah sangat mungkin dikolaborasikan-sesuai daerah setempat. Artinya, selama satu atau dua jam pendidikan bahasa daerah dalam sepekan, tidak hanya diajarkan Bahasa Aceh semata.

Kemudian, 20 persen alokasi anggaran untuk pendidikan di Bumi Serambi Mekkah ini, tidak semata mayoritas pada program mobiler. Tetapi alokasi anggaran tersebut juga perlu disisihkan untuk perhatian dalam upaya penyelamatan bahasa daerah yang mau punah tadi.

Disisi lain, sentuhan Pemerintah Pusat juga tidak kalah pentingnya untuk menelurkan kebijakan dan bekerjasama dengan para ahli bahasa dengan ditopang anggaran yang cukup untuk menerbitkan buku-buku daerah tertentu yang selama ini memang tidak ada buku panduannya.

* Penulis Faizatul Husna, MA, Magister TEFL di University of Birmingham, Inggris tahun 2015

"Pileg dan Pilpres 2019" - yuk ikutan polling-nya! -

Komentar

Loading...