Terkait Perubahan Qanun Aceh 

Qanun Baru untuk Penggunan Dana Otsus Lebih Baik

Qanun Baru untuk Penggunan Dana Otsus Lebih Baik

Banda Aceh | Ketua Tim Pansus Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tambahan Dana Bagi Hasil (TDBH) Migas, Effendi mengatakan. Qanun baru ini mencoba menjawab beberapa masalah tentang pengunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) beberapa tahun ini. Itu disampaikan saat konferensi pers, di ruang Media Center Humas DPRA. Jalan. Tgk. Daud Beureueh, Kota Alam, Banda Aceh. Rabu (14/11/18) sore.  

Effendi mengungkapkan, hal yang paling mendasar dalam perubahan qanun ini adalah pola transfer. Sebab itu  manajemen pengelolan, nantinya ada di masing-masing kabupaten kota. 

Selanjutnya Sekretaris Monev, Anwar menjelaskan. Perubahan qanun ini dilakukan, karena adanya beberapa pertimbangan. Menurutnya, pengaturan pertama masih ada kelemahan dengan kondisi masyarakat Aceh, dan kodisi yang berlaku secara nasional.  “Begitu juga dengan perubahan yang kedua, itu pun kurang sempurna,” jelasnya. 

Anwar mengatakan, pembagian pertama  Pemerintah Aceh mendapatkan porsi dana Otsus sebesar 40 persen, kabupaten kota 60 persen.  “Ini belum bisa menjawab persoalan yang ada di Aceh, terutama sekali menyangkut yang diamanahkan oleh dana migas dan dana otsus, sehingga perlu dirubah yang kedua kalinya,” jelasnya. 

“Perubaan kedua polanya kita balik, tetap sifatnya transfer, porsi 60 persen untuk Pemerintah Aceh dan 40 persen untuk kabupaten dan kota,” sambungnya. 

Ternyata menurut Anwar, hal tersebut belum juga menjawab persoalan penggunaan dana otsus dan migas ini. Sehingga akhirnya, diubah kembali, dengan menarik 100 persen untuk Pemerintah Aceh tahun 2018 ini. 

“Saat dikelola pemerintah, teryata masih ada juga hal yang belum terjawab, karena beban yang cukup berat. Sehingga pelaksanaan kegiatan tahun 2018 terhambat dan  pembangunan Aceh berjalan di tempat,” kata Anwar.

Karena itu, tim monev memformulasikan kembali dana otsus tersebut. Ada 40 persen ke kabupaten dan kota, 60 persen di pemerintah provinsi. Tetapi, 40 dan 60 ini sesudah pemotongan program bersama. “Ada beberapa program bersama yang sudah dicantumkan pemerintah dahulu dan sekarang, termasuk, JKRA, Beasiswa (anak yatim, LPSDMA), pembagunan rumah layak huni dan jembatan gantung,” sebutnya. 

Selanjutnya, Ketua Monev Effendi menyampaikan, dari 60 persen dana otsus untuk provinsi, 5 persen akan digunakan untuk pelaksanaan syariat Islam, serta satu persen untuk pembangunan lingkup Kota Banda Aceh. 

“Belakangan ini, terjadi sentralisasi pengunaan dan pengolahan dana. Padahal sumber dana otsus sangat besar, sehingga harus ada manajemen risiko, agar penyelewengan anggaran lebih kecil,” katanya.

Selanjutnya, qanun ini mengatur tentang pembangunan infraskruktur di kabupaten dan kota. “Harus digunakan 50 persen untuk pembangunan monumental, salah satunya memberi dampak terhadap perekonomian masyarakat. Pembangunan tersebut, harus menjadi persetujuan dari provinsi, sehingga tugas provinsi sebagai conecting,” jelasnya.

Selanjutnya Effendi menyampaikan, dana otsus ini nantinya akan digunakan untuk memperkuat perdamaian yang abadi di Aceh. “Sebanyak 5 persen yang akan kita salurkan. Namun, untuk kepastiannya belum kita pastikan,” katanya. 

Sebelumnya DPR Aceh membentuk tim Monev TDBH migas dan dana Otsus. Untuk mengatur rancangan perubahan ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2008, tentang tatacara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi, serta penggunaan dana otonomi khusus. Hal ini, sudah diparipurnakan sejak Senin (12/11/18) dan mendapat banyak saran dari berbagai pihak.***

Komentar

Loading...