Breaking News

Putusan Dianggap Cacat Hukum, Erli Hasim PTUN DPRK Simeulue

Putusan Dianggap Cacat Hukum, Erli Hasim PTUN DPRK Simeulue

Simeulue | Bupati Simeulue, Erli Hasim, melalui kuasa hukumnya, Bahrul Ulum, SH, MH,  melakukan gugatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kebupaten (DPRK) Simeulue.

Gugatan itu diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh, 3 September 2019.

Gugatan tersebut dilakukan terkait putusan yang diambil Anggota DPRK Simeulue Periode 2014-2019, tentang beredarnya video mesra yang melibatkan Bupati Simeulue dengan seorang wanita yang telah diakuinya sebagai istri.

"Alasan kita lakukan gugatan itu karena Surat Keputusan (SK) DPRK Simuelue, terutama panitia khusus (Pansus) cacat prosedural, cacat subtansi, bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik. Pansus yang dibentuk itu tidak didahului dengan hak angket. Klien kami tidak pernah diperiksa tim pansus," kata Bahrul Ulum, melalui rilisnya yang diterima MODUSACEH.CO, Jumat, 06/09/2019.

Bahrul Ulum mengatakan, paripurna yang dilakukan DPRK sebelumnya, tanpa didahului rapat Badan Musyawarah (Banmus).

Itu sebabnya, Pansus DPRK Simeulue pada hasil kerjanya hanya mengumpulkan kliping koran dan pernyataan sikap, yang secara hukum belum ada suatu kepastian apakah klien kami telah melakukan perbuatan tercela sebagaimana yang disebutkan  dalam SK tersebut.

"Sidangnya tanggal 12 September 2019. Kami juga ingin meluruskan pemberitaan bahwa klien kami tidak dipecat atau dimakzulkan DPRK, mereka hanya mengusulkan," ucap Bahrul Ulum.

Ketua DPRK Simeulue, Irwan Suhermi, SE, M.Si, mengatakan. Terkait adanya gugatan itu, pihaknya belum bisa menanggapi lebih jauh.

Sebab baru saja dilantik menjadi anggota dewan, sehingga terkait dengan permasalahan tadi, belum terlalu memahami permasalahannya.

"Kita belum bisa menjelaskan lebih jauh terkait dengan adanya gugatan dari kuasa hukum Pak Bupati. Karena kam8 baru saja menduduki sebagai anggota dewan," ucap Irwan Suharmi.

Sementara itu Irawan Rudiono, anggota DPRK Simeulue yang juga Ketua Pansus, terkait video tersebut mengatakan. Itu hak Bupati Simeulue sebagai warga negara.

Namun untuk lebih jauh pihaknya akan melakukan musyawarah dengan anggota dewan lainnya untuk mencari solusi terkait dengan hal tadi.

"Itu haknya Pak Erli Hasim kalau ingin melakukan gugatan. Namun dari DPRK belum bisa memberikan keterangan lebih jauh. Kami akan musyawarah dengan anggota dewan lain untuk membahas permasalahan ini," jelas Irawan Rudiono.***

Komentar

Loading...