Breaking News

Dibalik KPPU Bidik Dugaan Persekongkolan Pembangunan RSU Regional

PT. Mina Fajar Abadi Menangkan Paket Pekerjaan di Langsa dan Takengon

PT. Mina Fajar Abadi Menangkan Paket Pekerjaan di Langsa dan Takengon
Rumah Sakit Regional di Kecamatan Pegasing, Kota Takengen, Kabupaten Aceh Tengah (Foto: leuserantara.com)
Rubrik

Banda Aceh | Dugaan persekongkolan dibalik proses lelang (tender) sejumlah rumah sakit regional di Aceh, kian terkuak.

Salah satunya, Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) mencium adanya satu perusahaan, namun memenangkan dua paket pekerjaan sama, yaitu Rumah Sakit Regional di Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tengah, Takengon.

Perusahaan itu adalah, PT. Mina Fajar Abadi. “Karena itulah, Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah I di Medan, Sumatera Utara, mulai membidik pelaksanaan tender proyek pembangunan RSU Regional (Pusat Rujukan) Kota Langsa dan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh,” ungkap sumber media ini di Banda Aceh, Senin pagi.

Katanya, mulai pekan lalu, KPPU sudah memanggil sejumlah pihak. Terutama Ketua Pokja dan PPTK di ULP Setda Aceh. “Diduga, mencuatnya indikasi ini setelah KPPU mendapatkan informasi adanya persekongkolan tender tersebut,” ujarnya.

Sekedar mengulang, pembangunan RSU Regional Langsa tahun 2018 dengan nilai Rp60 miliar (kode tender 17684106/Kode RUP 17657721 tanggal pembuatan 03 Agustus 2018/Dinas Kesehatan Aceh/Pemerintah Daerah Provinsi Aceh).

Lalu, pembangunan RSU Regional Langsa tahun 2017 dengan nilai Rp6 miliar (kode tender 13268106/Kode RUP 10491391 tanggal pembuatan 05 Juli 2017/Dinas Kesehatan Aceh/Pemerintah Daerah Provinsi Aceh).

Hingga pembangunan RSU Regional Langsa tahun 2016 dengan nilai Rp19,5 miliar (kode tender 11714106/Dinas Kesehatan Aceh). “Namun, diduga proses tendernya sudah diarahkan oknum Pokja dan PPTK untuk memenangkan suatu perusahaan tertentu dengan bersekongkol,” jelas sumber tadi.

Persekongkolan ini dinilai menciptakan iklim persaingan usaha antar perusahaan yang tidak sehat.

Dugaan ini diakui  Kepala KPPU Wilayah I, Ramli Simanjuntak kepada media pers, beberapa waktu lalu. “Ada laporan yang sampai ke kita. Hingga saat ini kita masih mengumpulkan data-data terkait dugaan itu terjadi. Data sudah lengkap dan potensi ke sana sudah kita temukan, akan kita publikasi dalam waktu dekat,” katanya.

Ramli menjelaskan, persekongkolan tender jelas melanggar UU No 5/1999, tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk itu, pihaknya meminta agar masyarakat dan pelaku usaha bersaing secara sehat.

“Kita akan melakukan klarifikasi dan memanggil pihak-pihak terkait dalam kasus ini,” jelasnya. Namun Ramli belum bisa memberikan penjelasan panjang mengenai kasus ini. Namun, dia berjanji setiap tahapan akan dipublikasikan ke media.

"Maaf ya, belum bisa saya kasih penjelasan panjang. Nanti jika tahapannya berjalan, kita beritahukan,” ungkapnya. Hingga berita ini diwartakan, MODUSACEH.CO belum berhasil melakukan konfirmasi kepada pihak PT. Mina Fajar Abadi.

Sebelumnya, tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, telah mengeluarkan surat pemanggilan kepada Irawan Pandu Negara (mantan) Kepala ULP Setda Aceh serta Ketua Pokja dan PPTK.

Ini terkait proses lelang Rumah Sakit Rujukan Regional Dr. Yulidin Away Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan tahun anggaran 2018 dan 2019. Pekerjaan ini dimenangkan PT Linggarjati Perkasa

“Ya, kami sudah mengirim surat panggilan kepada yang bersangkutan,” ungkap sumber media ini di jajaran Kejagung RI di Jakarta, Kamis petang ini.

Sumber yang tak mau ditulis identitasnya ini membenarkan, jika dasar pemanggilan dua pejabat setingkat eselon II dan III di jajaran Sekretariat Daerah (Setda) Aceh itu.

“Patut diduga adanya dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Kesehatan Aceh, terkait pembangunan Rumah Sakit Regional di Tapaktuan, sehingga negara dirugikan Rp39 miliar lebih,” ungkap sumber ini.

Nah, data yang dihimpun media ini menyebutkan. Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Dr. Yulidin Away Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan tahun anggaran 2018, dimenangkan PT Linggarjati Perkasa.

Namun, diduga dan kuat indikasi, perusahaan ini tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Aceh. Terutama pada poin 16 yaitu, laporan Keuangan Audit Akuntan Publik (KAP) dengan opini sekurang-kurangnya "Wajar".

Faktanya, laporan KAP dengan opini wajar milik PT Linggarjati Perkasa, dikeluarkan Kantor Akuntan Publik yang sudah tidak aktif atau dicabut izin operasinya oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia yakni, Kantor Akuntan Krisnawan, Busroni, Achsin dan Alamsyah.

Nah, berdasarkan penelusuran media ini melalui data Kementerian Keuangan per 3 Juli 2018, Kantor Akuntan Publik Krisnawan, Busroni, Achsin dan Alamsyah masuk dalam daftar kantor akuntan publik yang tidak aktif sejak tanggal 20 Desember 2016 lalu dengan nomor registrasi pencabutan 1432/KM.1/2016.

Itu sebabnya, opini yang dikeluarkan terhadap neraca PT Linggarjati Perkasa tanggal 31 Desember 2016 dan 2017, serta laporan perubahan ekuitas dan laporan atas arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diterbitkan pada tanggal 11 April 2017.

Begitupun, untuk melaksana pekerjaan tadi, PT Linggarjati Perkasa melakukan Kerjasama Operasional (KSO) dengan PT Putra Indo Manunggal. Namun laporan KAP perusahan ini justru mendapat opini tidak memberikan pendapat (TMP) atau disclaimer berdasarkan audit oleh Kantor Akuntan Publik Rizal dan Zulfikar.

Menariknya, untuk pekerjaan sama tahun anggaran 2019, PPTK dari paket lelang ini masih pejabat yang sama yaitu, M. Zakir. Kok bisa?***

Komentar

Loading...