Proyek Keramba Jaring Apung Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Sabang

Penyidik Kejati Aceh Periksa Kembali Rekanan dan Pejabat Kementerian

Penyidik Kejati Aceh Periksa Kembali Rekanan dan Pejabat Kementerian
Kasi Pemku Kejaksaan Tinggi Aceh, Munawal Hadi
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh hari ini memeriksa enam orang terkait proyek keramba jaring apung (KJA) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI tahun 2017 di Sabang. Kepala Seksi (Kasi) Penkum Kejaksaan Tinggi Aceh, Munawal Hadi mengungkapkan. Keenam yang hadir pada pemeriksaan kali ini yaitu, Pokja dari KKP dua orang, Moh Muhaimin dan Navy Novy Jefrry Watupongoh, Tim Teknis KKP dua orang ( Kristian Maikal dan Dadityo Budi), Direktur Utama PT. Perikanan Nusantara (Perinus) M Yana Aditya, Dirut Keuangan Perinus, Henda Tri Retnadi.

"Keenam orang tersebut diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pada pekerjaan proyek Keramba Jaring, Apung Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Tahun 2017 di Kota Sabang," ungkapnya kepada MODUSACEH.CO melalui pesan WhatsAap, Kamis, 4 Juli 2019.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Aceh telah memeriksa saksi dalam kasus dugaan korupsi ini. Empat diantaranya adalah, KPA Satker Direktorat Pakan dan Obat Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si. Bendahara Pengeluaran Satker, Direktorat Pakan dan Obat Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Nurlaela, S.E, Anggota Tim Pelaksana Pengadaan Percontohan Budidaya Laut Lepas Pantai pada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Muaz, dan Karyawan PT. Surveyor Indonesia.

Dia mengatakan, dalam kasus ini terdapat dokumen DIPA Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Pakan dan Obat Ikan Tahun Anggaran 2017, yang terdapat kegiatan pengadaan budidaya lepas pantai (KJA Offshore) dengan pagu anggaran Rp 50 miliar.

Selain itu, ada indikasi melanggar hukum pada pekerjaan paket pengadaan percontohan budidaya ikan lepas pantai (KJA offshore) di Kota Sabang, yang dimenangkan PT. Perikanan Nusantara dengan nilai kontrak Rp. 45.585.100.000 (empat puluh lima miliar lima ratus delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah). yang bersumber dari DIPA Satker Direktorat Pakan dan obat Ikan, Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2017.

Namun, pekerjaan itu tidak dapat diselesaikan sesuai kontrak atau hasil pekerjaan tidak bisa selesai 100 persen, sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak. Penyidik menduga ada unsur kelalaian dari PT. Perinus sebagai pelaksana. Termasuk lemahnya pengawasan dari PT. Perinus maupun seksi pengawasan dan pengendalian pada PT. Perinus, sesuai Perpres Nomor 4 Tahun 2015, pasal 93 ayat 1 dan ayat 2.

Ada pun spesifikasi teknis yang menyebutkan produk tertentu dalam KJA berstandar Norwegia dalam HPS. Sesuai penjelasan Perpres 54/2010, pasal 81 ayat (1) huruf b yang dapat menjadi objek sanggahan, merupakan penyususnan spesifikasi yang mengarah pada produk tertentu dalam upaya rekayasa tertentu, sehingga mengakibatkan persaingan yang tidak sehat.

Jadi menurut yang dimaksud "dilarang" bukan menyebutkan merek, tapi dilarang melakukan rekayasa tertentu sehingga mengakibatkan persaingan yang tidak sehat. Nah, jika penyebutan merek dalam spesifikasi tidak ditujukan atau tidak dapat dibuktikan untuk rekayasa tertentu, sehingga mengakibatkan persaingan tidak sehat, maka sangat sulit menemukan dasar aturan untuk mempermasalahkan, apalagi kemudian menjahatkan penyusun spesifikasi teknis. Mengingat tentang spesifikasi ini tidak diubah melalui Perpres 4/2015, yang penelusurannya dilanjutkan ke Perka 14/2014 sebagai petunjuk teknis Perpres 70/2012.

Selain itu, terdapat indikasi kelebihan bayar yang tidak sesuai dengan termin dalam perjanjian, yaitu termin I dibayarkan 50% dari harga kontrak barang (7 item) telat berada di lokasi perakitan BPKS Sabang. Termin II dibayarkan lagi 25% bila workboat dan net cleaner berada di lokasi perakitan dan 100% setelah semua dirakit. Ternyata perakitan dilakukan pihak Norwegia pada bulan Januari 2018, sedangkan pada 29 Desember 2017, PT Perinus telah dibayarkan Rp. 40.8 miliar lebih.

Dalam kasus ini, PPK KKP telah membayarkan sebesar 89% dari yang seharusnya 75%. Artinya terdapat kelebihan pembayaran 14% atau Rp. 6.630.540.000 (Rp. 40.819.365.000 (89%) - Rp.34.188.825.000 (75%).

Seperti diketahui, pasca kerusakan Keramba Jaring Apung (KJA) lepas pantai Offshore di perairan Keunekai Sabang milik KKP, sampai saat ini belum ada tanda-tanda pemasangan kembali proyek dengan total anggaran Rp 131.4 Miliar. KJA Offshore merupakan program strategis KKP yang bertujuan untuk meningkatkan produksi sektor budidaya lepas pantai dengan metode KJA. Dengan target utamanya jenis ikan kakap putih (Lates calcalifer).

Program yang diadopsi dari teknologi budidaya Norwegia ini, diyakini dapat menggenjot produksi sektor perikanan budidaya. Teknologi kontruksi KJA berbentuk bulat, berdiameter 25,5 meter, dengan keliling lingkaran 80 meter yang berfungsi untuk memelihara ikan laut dengan jarak 2 km dari bibir pantai.***

Komentar

Loading...