Dua Tahun Aminullah-Zainal Pimpin Kota Banda Aceh

Prestasi Itu Soal Rasa dan Layanan, Bukan Sebatas Catatan Angka

Prestasi Itu Soal Rasa dan Layanan, Bukan Sebatas Catatan Angka
Walikota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman-Zainal Airifn (Foto: Ist)
Rubrik

Tanggal 8 Juli 2019 kemarin, genap dua tahun usia kepemimpinan Aminullah Usman-Zainal Arifin memimpin Kota Banda Aceh. Ada peningkatan, namun masih tersisa sejumlah sektor yang butuh perhatian dan perbaikan.

KEDUANYA dilantik Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, 8 Juli 2017 di Ruang Sidang Paripurna DPRK Kota Banda Aceh. Itu sebabnya, dua tahun bukan waktu yang panjang untuk meraih prestasi. Tapi, tak singkat pula untuk merealisasikan semua janji-janji.

Maklum, komitmen tersebut hanya dapat dirasakan warga Kota Gemilang ini, dengan pelayanan prima serta nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Misal, sektor pelayanan primer atau dasar seperti air bersih, patologi sosial (gelandangan dan pengemis) serta belum disiplinnya penangganan sampah. Termasuk fasilitas publik yaitu; parkir yang masih terkesan serampangan.

Kenapa? Sebab, jika berpedoman pada angka-angka serta penghargaan yang diraih dan terima kota yang mengusung; Gemilang dalam Bingkai Syariah ini, tentu tak ada khilafiah yang perlu diperdebatkan. Sebab, Aminullah Usman dan Zainal Arifin, memprioritaskan pembangunan di bidang agama, ekonomi dan pendidikan. Nah, berbagai kemajuan pun telah ditunjukkan Pemko Banda Aceh, meski usia kepemimpinan mereka masih sangat muda.

20190709-gepeng-di-kota-banda-aceh

Razia Gepeng di Banda Aceh (Foto:  aceh.tribunnews.com)

Di bidang agama misalnya, Aminullah dan Zainal mengajak masyarakat kota ikut berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan penegakan syariat Islam dengan membuka call center. Hasilnya, seperti dipublikasi pada media pers,  dari data Satpol PP dan WH Kota, kasus pelanggaran syariat terus menurun. Jika tahun 2018 terjadi 215 kasus pelanggaran, tahun 2019 ini menurun drastis, yakni 99 kasus.

Di sektor ekonomi, keberadaan Lembaga Keuangan Mikro PT. Mahirah Muamalah Syariah (MMS) yang didirikan tahun lalu, katanya telah mampu menurunkan tingkat ketergantungan pelaku ekonomi lemah kepada rentenir. Bayangkan, dari 80 persen menjadi 30 persen. Keberadaan lembaga ini benar benar membantu berkembangnya ekonomi masyarakat kecil di Banda Aceh. Sebaliknya, target PAD 2018, Rp 257 miliar, tapi hanya mampu direalisasikan Rp 229 miliar.

Untuk bidang pendidikan, Pemko Banda Aceh telah melakukan sejumlah inovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga. Peningkatan potensi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) melalui pendidikan dan latihan telah berhasil meningkatkan Uji Kompetensi Guru (UKG) dan standar melalui pendidikan dan nilai standar pendidikan lainnya. Sekolah-sekolah di Banda Aceh juga telah memiliki infrastruktur ruang kelas yang mampu menampung jumlah siswa dan telah memenuhi per rombel sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Di usia dua tahun Pemerintahan Amin-Zainal, pencapaian IKS (Indeks Keluarga Sehat) pada indikator persalinan ibu di fasilitas pelayanan kesehatan sudah mencapai 94,38 persen dari target nasional 100 persen. Pencapaian ini didukung program bantuan pasca-persalinan yang telah memberikan paket persalinan kepada 1.200 ibu melahirkan. Ini merupakan program yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di bidang kesehatan.

Selanjutnya, berbagai program dan inovasi yang telah dilakukan Amin-Zainal kemudian menuai prestasi demi prestasi, baik tingkat provinsi maupun nasional. Misal, Kota Terbaik dalam Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia dari Kemenko Polhukam RI (Mei 2019),

Kepala Daerah Pembina Pelayanan Publik dengan Kategori Sangat Baik dari KemenPAN-RB RI (November 2018), Anugerah Pesona Indonesia (API) kategori Wisata Halal Terpopuler, Wali Kota Entrepreneur Award dari Menteri Koperasi dan UKM (Desember 2018) dan masih banyak prestasi dan penghargaan lainnya.

Tentu sekali lagi, jika berbagai catatan prestasi tadi disandarkan pada angka-angka statistik dan torehan penghargaan yang diterima. Tak ada lagi yang perlu dikritisi. Padahal, angka-angka dan catatan tersebut berasal dari satu arus yaitu, Pemko Banda Aceh, tanpa ada pihak yang melakukan atau menyodorkan angka pembanding.

Selain itu, jika prestasi tersebut diselaraskan dengan rasa dan kenyamanan warga kota, tentu tak seindah yang tertulis dan angka-angka tadi. Soal air bersih dan sampah misalnya, hingga masih menjadi persoalan. Selain itu, menjamurnya pengemis dan gelandangan serta parkir liar yang nyaris tak beraturan, membuat kenyamanan warga kota menjadi terusik.

Tak hanya itu, soal penegakkan syariat Islam contohnya. Menurut data tahunan Mahkamah Syar'iyah Aceh. Tahun 2018, mereka menerima 308 kasus pelanggaran Jinayat di Kota Banda Aceh. Jumlah itu kemudian ditambah 18 kasus sisa dari tahun 2017 yang belum diputuskan sehingga menjadi 326 kasus.

Dari jumlah kasus jinayat ini, yang diputuskan pada tahun 2018 sebanyak 315 kasus dan menyisakan 11 kasus yang akan dilanjutkan pada tahun 2019. Ironisnya, dalam sebulan, terjadi 34 pelanggar syariat Islam atau yang dicambuk di Banda Aceh. Angka ini tentu saja masih tinggi dan miris.

Tak hanya itu, salah satu yang hingga kini masih menjadi kontra poduktif adalah, ditengah genjarnya Pemko Banda Aceh menarik wisatawan luar negeri dan domestik ke Banda Aceh. Wajah kota ini justeru sempat terkesan menjadi “sanggar” saat konflik khilafiah muncul (Aswaja versus Wahabi), sehingga menjadi viral di media lokal, nasional bahkan internasional.

20190709-air-bersih-di-banda-aceh

Demo air bersih (Foto: acehimage.com)

Lainnya, soal prestasi olahraga misalnya. Kota Banda Aceh tak mampu mempertahankan tradisi juara umum pada Pekan Olahraga Aceh (PORA) XIII di Aceh Besar 2018 lalu. Dan hanya  berada pada posisi kedua, setelah tuan rumah Aceh Besar dengan perolehan medali terbanyak 64 emas, 54 perak, dan 53 perunggu. Ironisnya, walau Aminullah Usman gemar berolahraga, namun hingga kini tak ada sarana dan prasarana (sapras) olahraga yang mumpuni di Kota Banda Aceh. Kecuali Stadion Lampineung.

Sisanya seperti Wall Climbing (panjat tebing), hingga kini satu pun tak tersedia. Sementara fasilitas milik Pengprov FPTI Aceh (provinsi) di Stadion Lhong Raya, Banda Aceh, yang seharusnya dapat dioptimalkan. Itu pun tidak terjadi.

Sisi lain yang tak kalah “seru” adalah, kehidupan malam di Kota Banda Aceh dibawah kepemimpinan Aminullah Usman-Zainal Arifin, mulai sedikit “longgar”, dibandingkan saat dipimpin Illiza Sa’aduddin Djamal. Ini dibuktikan, tak ada lagi razia di cafe, hotel, rumah kosan serta salon kecantikan. Akibatnya, praktik prostitusi daring mulai mengeliat. Dan, di beberapa sudut Kota Gemilang, para remaja pun mulai "bebas" menghabiskan malam akhir pekan di bawah lampu remang-remang.***

Komentar

Loading...