Breaking News

Postur APBA 2017. Begini Penampakan Kekurangan Gaji PNS Pada SKPA Mitra Komisi II

Postur APBA 2017. Begini Penampakan Kekurangan Gaji PNS Pada SKPA Mitra Komisi II
Rapat Komisi II DPRA | Seuramoe Informasi Pemerintah Aceh
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Di balik kisruh anggaran antara Pemerintah Aceh dengan DPR Aceh, sejak Senin, 16 Januari 2017 lalu, ternyata ada temuan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan ril.

Tengok saja, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang telah melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rencangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2017, dengan mitra kerja.

Hasilnya, mitra Komisi II DPR Aceh, yaitu Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Dinas Energi dan Sumber Mineral Aceh, Dinas Perdagangan dan Industri Aceh, Dinas Pangan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, dan Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh.

Nah, dari delapan mitra kerja itu, Komisi II DPR Aceh mengoreksi bahwa ada yang tidak sesuai. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh misalnya, KUA-PPAS Rp 321 miliar lebih. Anggaran ini terdiri dari belanja langsung Rp 253 miliar lebih dan belanja tidak langsung Rp 67 miliar lebih.

Tapi, kata Komisi II DPR Aceh dalam suratnya yang ditanda tangan Ketua Tgk Ahyar dan Sekretaris Effendi menyebutkan, terhadap belanja tidak langsung (gaji/tunjangan penghasilan tambahan PNS), terjadi kekurangan Rp 8,5 miliar lebih.

Untuk menutupi kekurangan tersebut, maka dilakukan pengurangan pada kegiatan lain, seperti pada kode rekening 15.015 penembangan intensif tanaman padi dan palawija Rp 1,8 miliar. Kemudian, pada kode rekening 18.002, pengadaan sarana dan prasana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Rp 2,7 miliar, kode rekening 19.037 pembinaan dan pengembangan usaha pembenihan, penyediaan bibit dan sarana produksi Rp 4 miliar.

Itulah sebabnya, belanja tidak langsung bertambah Rp 76,5 miliar lebih dan belanja langsung menjadi Rp 245 miliar lebih. Sedangkan pagu akhir dinas tersebut tetap Rp 321 miliar lebih.

Begitu juga Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh, kekurangan gaji/tunjangan tambahan Rp 5,6 miliar lebih. Kemudian, kekurangan gaji/penghasilan tambahan PNS Dinas Koperasi dan UKM Aceh Rp 1,4 miliar lebih.

Lalu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, terjadi kekurangan gaji/tambahan penghasilan PNS Rp 1,3 miliar lebih. Dinas Pangan Aceh, kekurangan kegiatan anggaran sama Rp 1,5 miliar dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Rp 14 miliar lebih.

Terakhir, kekurangan gaji pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh Rp 1 miliar lebih, dari alokasi anggaran gaji Rp 20 miliar lebih.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - tentukan pilihan Anda! -

Komentar

Loading...