Breaking News

Dibalik Proses Rekam Jejak Kemenristekdikti

Posisi Samsul Rijal Dipersimpangan Jalan?

Posisi Samsul Rijal Dipersimpangan Jalan?
dok.MODUSACEH.CO

Banda Aceh | Terbitnya surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) RI, yang menunda pemilihan Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, melahirkan berbagai praduga di masyarakat. Termasuk beberapa civitas akademika Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh.

Ada yang menilai, surat itu sebagai isyarat bahwa posisi dan peluang  Prof. Dr. Samsul Rijal (Rektor saat ini) atau incumbent semakin genting. Alasannya, jika penundaan itu berlanjut hingga akhir Februari atau Maret 2018. Ini berarti jabatan Samsul Rijal sudah berakhir. “Berarti ada Plt Rektor dan itu biasanya dari kementerian. Jika ini terjadi, maka langkah Samsul bisa tak berdaya. Sebab, jika dia masih menguasai sistem, tentu akan banyak cara serta peluang yang bisa dilakukan,” ungkap seorang anggota Senat Unsyiah pada media ini, Sabtu pagi (13/1/2018) di Banda Aceh.

Kedua kata sumber tadi, jika rekam jejak Samsul Rijal dinilai Kemenristekdikti bermasalah, maka besar kemungkinan nama guru besar ini tidak akan turun. “Masalah, persoalan atau proses hukum berdasarkan laporan Prof.Darni Daud sudah masuk ke meja Presiden dan Menteri. Dari dakwaan dan putusan yang ada, ikut menyebut nama Samsul Rijal,” ungkap sumber yang tak mau ditulis namanya ini.

Sebelumnya, berdasarkan surat nomor: 36/A.A2/RHS/KP/2013, tanggal 4 Januari 2018, yang ditujukan kepada Ketua Senat Unsyiah di Banda Aceh, Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti Ainun Na’im, menunda lanjutan proses pemilihan Rektor Unsyiah Periode 2018-2022. Ini sesuai peraturan Kementeristekdikti, No:19/2017. Padahal, agenda Pemilihan Calon Rektor Unsyiah sudah diagendakan tanggal 15 Januari 2018. Namun, ditunda sampai adanya penyelesaian proses penelusuran rekam jejak calon rektor. Surat ini ditembuskan pada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

“Disinilah awal pangkal persoalan. Terkesan panitia pemilihan menafikan aturan main yaitu rekam jejak calon sehingga membuat Kemenristekdikti tidak nyaman. Padahal, aturannya sudah jelas. Jadi, terlihat sekali arah dan ‘permainan’ Samsul Rijal dalam mengatur agenda pemilihan,” ujar sumber tersebut.

Memang, sesuai pasal 8, peraturan Kemenristekdikti No;19/2017 menyebutkan; menteri melakukan penelusuran rekam jejak calon pemimpin PTN sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (6). Ayat 2, penelusuran rekam jejak sebagaimana maksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan/atau lembaga/instansi pemerintah lainnya.

Ayat (3). Dalam hal terdapat calon pemimpin PTN yang memiliki rekam jejak tidak baik, dilakukan proses penjaringan ulang/atau penyaringan ulang. Dan Pasal 4, calon pemimpin PTN yang memiliki rekam jejak tidak baik sebagaimana dimaksud ayat (3), tidak dapat mengikuti proses penjaringan dan penyaringan ulang.

Nah, akankah laporan Prof. Darni Daud kepada Presiden, Menteri serta KPK, terkait kasus yang menimpa dirinya dan disebut-sebut ikut menarik nama Samsul  Rijal menjadi penilaian rekam jejak Kemenristekdikti?  Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Lantas, apa kata Samsul Rijal? Beberapa upaya konfirmasi media ini tak direspon Samsul Rijal. (Selangkapnya baca pada edisi cetak, terbit Senin, 15 Januari 2018).***

Komentar

Loading...