Disebut Terima Uang Korupsi Pengadaan Ternak di DKPP Lhoksemawe

Pon Pang: Jika Betul Saya Terima, Sebutkan Saksi dan Bukti!  

Pon Pang: Jika Betul Saya Terima, Sebutkan Saksi dan Bukti!  
Portalsatu.com

Banda Aceh | Saifuddin Yunus atau akrab disapa Pon Pang, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe, angkat bicara terkait pengakuan M. Nasir, salah seorang koordinator pengadaan ternak dari program aspirasi Pemko dan anggota DPRK Lhokseumawe, senilai Rp 14 miliar lebih, tahun anggaran 2014 lalu.

Sesuai pengakuan Nasir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, untuk keterangan tiga terdakwa yaitu, Rizal (mantan Kepala DKPP Lhoksemawe) serta dua anak buahnya Dahlina dan Ismunazar, Rabu pekan lalu. Kata Nasir, dia ada menyetor uang ratusan juta rupiah kepada Pon Pang. Uang itu kata Nasir diperoleh dari hasil korupsi pengadaan ternak di DKPP Lhokseumawe, Rp 14 miliar lebih.

Menurut Pon Pang, dirinya tidak pernah berhubungan dengan Nasir terkait masalah proyek. Apalagi, sampai meminta sejumlah uang untuk memuluskan proyek tersebut agar diberikan pada Nasir.

“Bahwa saya bertemu dengan masyarakat di warung kopi itu benar. Karena, sebagai wakil rakyat saya harus dekat dengan siapa saja,” ungkap Pon Pang pada media ini, Jumat sore (5/10/18), melalui sambungan telpon.

Masih kata Pon Pang, dirinya juga mengakui ada menerima semua proposal yang diajukan masyarakat. Namun, selalu merekomendasikan pada dinas terkait, untuk diproses sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Itu sebabnya, Pon Pang meminta Nasir untuk bertanggungjawab terhadap uang tersebut, dan meminta dia untuk tidak mengait-ngaitkan dirinya dalam masalah yang sedang dihadapi.

“Bigini saja, kalau Nasir mengakui telah menyerahkan uang pada saya, mana buktinya dan siapa saksinya,” tantang Pon Pang dengan suara meninggi.

Pon Pang juga membantah semua tuduhan yang disampaikan Nasir dalam persidangan itu. Misal, dirinya yang memerintahkan sekretaris pribadinya, Yani untuk mengatur semua proyek. “Karena itu, jika saya diminta untuk hadir di pengadilan, saya siap. Kenapa harus takut, karena sama sekali tidak terlibat dalam kasus ini,” tegasnya.

Sekedar mengulang, tahun 2014, DKPP Lhokseumawe melakukan pengadaan ternak sapi dengan anggaran Rp 14,5 miliar. Program yang menggunakan APBK Lhokseumawe Tahun 2014 itu, melibatkan 160 perusahaan.

Nah, dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, akhir 2015 terungkap. Pengadaan ternak yang dilakukan 111 dari 160 perusahaan tersebut diduga fiktif, sehingga kerugian negara mencapai Rp 8,168 miliar.

Pada pertengahan Juni 2017 lalu, penyidik meningkatkan status kasus ini dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Lalu, menetapkan tiga tersangka, yakni Dahlina (47) sebagai Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Ismunazar (43) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Rizal (53) Kepala DKPP Lhokseumawe. (selengkapnya, baca edisi cetak, Senin pekan depan).***

"Pileg dan Pilpres 2019" - tentukan pilihan Anda! -

Komentar

Loading...