Breaking News

Polemik PDKS dan Harapan Masyarakat Simeulue

Polemik PDKS dan Harapan Masyarakat Simeulue
MODUSACEH.CO
Penulis
Rubrik
Sumber
Laporan Indra BN

Simeulue | Polemik Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), milik Pemerintah Simeulue yang berbasis kelapa sawit 5.000 hektar. Saat ini cukup menjadi perhatian warga di daerah kepulauan itu. Maklum, penyertaan modal Rp 220 miliar rupiah hingga terbitnya putusan pemindahan pengelolaan PDKS ke tangan pengusaha alias kerjasama Operasional (KSO). Namun tetap saja  menyisakan beragam persoalan.

Misal, PDKS dinilai hanya menjadi lahan proyek keuntungan bagi pemangku jabatan. Benarkah?

Berdiri tahun 2002 silam. Sebenarnya PDKS digagas Pemerintah Kabupaten Simeulue sebagai pilar pendongkrak sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).  Sebab, usai ditingkatkan statusnya menjadi kabupaten definitif, Simeulue belum mempunyai sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat diandalkan.

Tak hanya itu, minimnya lapangan pekerjaan yang mengakibatkan banyaknya pengangguran, juga menjadi pertimbangan, sementara situasi Aceh saat itu.

Nah, PAD dan kurangnya lapangan pekerjaan masyarakat menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Simeulue, yang saat itu dipimpin Darmili.

Lalu, muncullah ide membentuk  BUMD. Diantaranya, komoditi kelapa sawit yang dinilai cukup mempunyai prospek. Klimaksnya, restu lembaga dewan menjadi legitimasi berjalannya PDKS.

Kebijakan pemerintahan Darmili itu pun menuai apresiasi dari publik. Itu sebabnya, ratusan bahkan  ribuan masyarakat Simeulue tertampung bekerja di PDKS. Alhasil, keberadaan PDKS dinilai mampu mengangkat perekonomian masyarakat.

Makanya, saat Darmili menjalani sidang di Pengadilan Negeri Banda Aceh terkait pemanfaatan hutan Simeulue untuk lahan produksi sawit, masyarakat Simeulue turun ke jalan, meminta Darmili dibebaskan.

Belakangan konsep yang dianggap inovatif tadi menuai masalah. Tiga bulan gaji karyawan yang menjadi hak normatif tak mampu dibayar manajemen PDKS. Hasil produksi Tandan Buah Segar (TBS) PDKS, ternyata  tak bisa menutupi beban opersional termasuk gaji buruh. Karena, PDKS belum mempunyai pabrik sendiri, sehingga TBS dengan BJR  dijual dengan harga bervariatif ke pabrik penampung di luar Simeulue dengan konsekwensi harga fluktuaktif pula.

Disinilah awal petaka itu muncul, karena gaji tak kunjung dibayar, unjuk rasa pun tak bisa dihindari. Karyawan turun ke jalan, menuntut pemerintah daerah melalui PDKS, membayar hak normatif mereka. Bahkan Kantor PDKS diamuk masa hingga dipagari garis line polisi. Mediasi pun ditempuh, setelah melalui proses yang alot akhirnya tuntutan karyawan dipenuhi, namun operasional PDKS divakumkan. Buntutnya pengelolaan PDKS berpindah ke pengusaha.

Di sisi lain,  hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Simeulue 2010-2011, mencium adanya dugaan penyalagunaan wewenang anggaran PDKS yang diplot dari APBK Simeulue, Rp 1,1 miliar. Penggunaanya dinilai tak sesuai hingga merugikan negara.

Direktur PDKS yang saat itu diduduki Aliuhar, juga dianggap paling bertanggungjawab atas kerugian negara tadi. Melalui tahapan proses hukum mantan orang nomor satu di PDKS itu akhirnya menjalani proses hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh. Hasilnya, ia dinyatakan bersalah melaui ketukan palu hakim dan diganjar hukuman penjara 2,5 tahun.

Tak berhenti disitu, Darmili selaku Bupati kala itu juga diendus institusi penegak hukum terlibat dalam kasus PDKS. Sebab, penyertaan modal Rp 220 miliar sejak 2002-2012, ditenggarai berbau rasuah, sehingga kerugian negara yang timbul mencapai puluhan miliar.

Itu diketahui pasca Kajati Aceh menetapkan Darmili sebagai tersangka tahun 2016 lalu.  

Saat dikonfirmasi media ini, Darmili membantah melakukan korupsi. Dia mengatakan, penetapan dirinya sebagai tersangka, diduga sarat permainan dan bernuansa kepentingan. Penuturannya, ia merasa tak berbuat salah soal PDKS.  Sebab itu, ia berharap Kajati Aceh dapat memulihkan nama baiknya.

“Saya menduga ada permainan dengan tujuan tertentu, terkait penetapan saya sebagai tersangka soal PDKS. Saya pastikan tak satu persen pun uang PDKS saya ambil. Tudingan yang dialamatkan keliru, saya memperjuangkan nasib PDKS demi Simeulue. Namun, selaku warga negara yang baik saya tetap menghormati proses hukum,” kata Darmili melalui telepon genggam Jumat, 14/7/17.

Di sisi lain KSO yang dialibikan sebagai solusi oleh pemerintahan Riswan MS untuk menyelamatkan aset daerah tadi, juga menuai   masalah. Empat tahun PDKS dikuasai pengelolaanya PT KSG, dinilai tak memberikan kontribusi bagi pemerintah kabupaten kepulauan itu. Bukannya hasil PAD yang dikutip tapi utang yang melilit. Lihat saja,  tiba-tiba PDKS dikabarkan sudah hutang miliaran rupiah pada PT. KSG.

Kejanggalan atas timbulnya hutang daerah tadi, memicu kritikan publik. KSO yang diagungkan menjadi solusi. Nyatanya menjadi bumerang. Uang penjualan hasil produksi TBS yang dipetik PT. KSG selama ini, tak jelas kemana rimbahnya. Tak ayal gelombang unjuk rasa memuncak di kantor dewan setempat. Masa menuntut pemerintah daerah segera memutuskan kerja sama yang dinilai tak bermanfaat itu. Dihadapan para wakil rakyat tuntutan masa bergema, permintaan meraka tegas. “Putuskan kontrak, kembalikan PDKS dari tangan PT. Kasama Ganda”.

Baca: GM2PS Desak Pengembalian PDKS

Tuntutan yang dituangkan dalam bentuk petisi itu, akhirnya ditandatangani anggota dewan. Dari dua puluh anggota DPRK Simeulue, empat belas orang menanda tanganinya, sementara enam lainya di luar daerah.

Terkait hal ini, Koresponden MODUS ACEH, menghubungi Bupati Riswan NS melalui nomor telpon pribadinya.

Riswan mengaku tak keberatan dengan tuntutan masa bahkan kata Bupati Simeulue Periode 2012-2017 ini, tahun 2016 lalu PT. KSG sendiri sudah menyampaikan hal yang sama, namun belum mendapat solusi dari dewan sendiri.

Anehnya, saat disinggung soal KSO, Riswan seolah terkesan buang badan. Dalihnya kerja sama terjadi karena keinginan PDKS sendiri, posisi pemerintah hanya memfasilitasi.

”KSO terjadi berdasarkan kesepakatan antara PDKS dengan PT. KSG, sedangkan pemerintah daerah dan DPRK hanya memfasilitasi," katanya.

Polemik KSO PDKS ini menimbulkan keprihatinan masyarakat. Bayu,  salah seorang warga Simeulue menilai. PDKS perlu mendapat perhatian khusus. Alasanya, bukan hanya uang daerah sudah ratusan miliar dikucurkan, tapi kebun daerah itu dinilai menjadi salah satu harapan penggerak ekonomi Simeulue.

“Tak dipungkiri cerita PDKS saat ini cukup menjadi pembicaraan hangat di tengah masyrakat, sebagai masyarakat. Saya tak ingin mengkomentari terlalu jauh. Namun, pandangan saya PDKS perlu mendapat perhatian serius dan pembangunan pabrik segera diselesaikan. Soal adanya indikasi penyalagunaan wewenang, biarlah menjadi tugas aparat penegak hukum untuk mengusutnya,“  kata Bayu.***

Komentar

Loading...