Breaking News

Musprov Ke-VI Kadin Aceh Terancam Batal

Polda Aceh Tak Keluarkan Surat STTP Untuk Panitia Pelaksana

Polda Aceh Tak Keluarkan Surat STTP Untuk Panitia Pelaksana
Wakil Pimpinan II, DPRA Teuku Irwan Djohan dan Ketua Fraksi Partai Demokrat T. Ibrahim menerima pengunjuk rasa dari perwakilan Komite Penyelemat Kadin Aceh di halaman Kantor DPRA (Foto: GEUNTA.COM)
Rubrik

Banda Aceh | Musyawarah Provinsi (Musprov) Ke-VI, Kadin Aceh yang dijadwalkan, 15-17 November 2018 mendatang terancam batal. Ini disebabkan, Direktorat Intelijen Keamanan, Markas Kepolisian Daera (Mapolda) Aceh, menolak atau tidak menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) yang diajukan Panitia Musprov Kadin Aceh.

Penolakan itu berdasarkan surat yang dikeluarkan, 4 November 2018, ditanda tangani Wakil Direktur (Wdir) Intelkam Polda Aceh, AKBP Ali Khadafi, SIK. Alasannya, UU Kepolisian Indonesia, Nomor: 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua, Peraturan Pemerintah RI, No: 60/2017, tentang tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya dan pemberitahuan politik.

Tak hanya itu, berdasarkan unjuk rasa, 23 Oktober 2018 di Kantor Gubernur Aceh oleh kelompok Dewan Pengurus Kadin Aceh/Penyelamat Kadin Aceh. “Menuntut kepada Kadin Indonesia untuk menghentikan rencana musyawarah provinsi Kadin Aceh yang dilaksanakan oleh H. Firmandez (Ketua Kadin Aceh) yang telah melanggar AD/ART Kadin (ketiga).

Keempat, Infosus Dir. Intelkam, No: R/INFOSUS-298/X/2018/Dit Ik, tanggal 23 Oktober 2018, tentang unjuk rasa damai Dewan Pengurus Kadin Aceh (Dewan Penyelamat Kadin Aceh).

Kelima, surat DPRA, No: 160/2485, tanggal 24 Oktober 2018, tentang tanggapan atas aksi unjuk rasa terkait penolakan pengusaha Aceh terhadap Musprov Ke-VI Kadin Aceh serta keenam, surat Gubernur Aceh, No: 530/26936, tanggal 26 Oktober 2018, tentang saran dan mediasi sebelum Musprov Ke-VI Kadin Aceh.

20181112-surat-polda-aceh

Dan ketujuh, surat permohonan dari Kadin Aceh, No: 11/OC/Musprov VI/Kdn Aceh/XI/2018, tanggal 2 November 2018, perihal permohonan izin penyelenggaraan dan pengamanan Musprov VI Kadin Aceh.

Terakhir, yang menjadi pertimbangan adalah, surat Dewan Pengurus Kadin Aceh, selaku Komite Penyelamat Kadin Aceh, 5 November 2018, perihal aksi damai Dewan pengurus Kadin Aceh dan pengusaha Aceh di Banda Aceh.

“Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mengingat masih adanya konflik internal dalam tubuh kepengurusan Kadin Aceh, maka untuk menghendari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan menimbulkan situasi yang tidak kondusif, Polda Aceh tidak menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP),” tulis surat nomor; B/141/XI/2018/Dit Ik, yang ditujukan kepada Ketua Umum Kadin Aceh, di Banda Aceh.***

Komentar

Loading...