PN Banda Aceh Gelar Sidang Perdana Gugatan Warga Banda Aceh Terhadap Kapolda dan Kapolri

PN Banda Aceh Gelar Sidang Perdana Gugatan Warga Banda Aceh Terhadap Kapolda dan Kapolri
Azhari Usman/ MODUSACEH.CO
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh menggelar sidang perdana, gugatan praperadilan yang diajukan seorang warga Banda Aceh, Elvina terhadap Kapolri dan Kapolda Aceh serta tim penyidik Dirkrimum Polda Aceh, Kamis (24/5/18).

Sidang itu dipimpin hakim tunggal Roni Susanta dengan agenda memeriksa berkas kelengkapan dari pemohon dan termohon.

Hadir dalam sidang tersebut Kuasa Hukum Elvina, Herni Hidayati, S.H dan Abdus Salam Putra S.H mewakili pemohon serta kuasa hukum dari Polda Aceh selaku termohon.

"Gugatan diajukan karena penetapan tersangka mereka terhadap Elvina dianggap tidak sah," kata Herni, Kuasa Hukum Elvina, Herni Hidayanti pada sejumlah awak media pers usia sidang.

Menurut Herni, penetapan tersangka kepada seseorang harus memenuhi minimal dua alat bukti yang cukup. Namun, dia menilai bukti yang dimiliki penyidik Polda Aceh belum cukup menjerat Elvina sebagai tersangka.

Selain itu, kesalahan polisi tidak pernah dipanggil sebagai saksi terlapor. Apalagi surat pemanggilan yang ditujukan untuk kliennya ke alamat yang salah.

"Bukti yang ada pada polisi berupa video anaknya sedang menangis di pangkuannya dan tidak ada terlihat klien kita melakukan kekerasan," jelasnya.

Sebelumnya, Tim Advokat Hadi Simbolon dan Rekan mengajukan permohonan Praperadilan terhadap Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Kapolda Aceh Inspektur Jenderal (Pol) Rio Septianda S Djambak, serta tim penyidik Dirkrimum Polda Aceh ke Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Permohonan perkara Nomor 1/PJ/2018 PN, tanggal 9 Mei 2018, diajukan terkait penetapan status tersangka Elfina, ST, M. Eng (46), warga Gampong (desa) Ie Masen Kayee Adang, Syiah Kuala, Banda Aceh, yang disangka sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

"Klien kami dilaporkan mantan suaminya berinisila T (43) ke Polda Aceh. Lalu, tanpa melakukan pemeriksaan, penyidik Dirkrimum Polda Aceh langsung menetapkan status tersangka,” kata kuasa hukum Elfina, Hj. Herni Hidayati, SH, saat ditemui di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Rabu (9/5/2018).

Menurut Herni, kliennya merasa ada sesuatu yang tidak lazim dilakukan penyidik Dirkrimum Polda Aceh dalam proses pemeriksaan secara pidana, saat proses itu berjalan, pelapor memberi laporan dan memberi keterangan yang tidak sebenarnya.

Misal, memberikan alamat yang tidak  sesuai KTP kliennya, di Gampong Ie Masen, Kaye Adang, sehingga polisi memangggil kliennya pada alamat yang berbeda.

“Berkali-kali dipanggil, pertama, kedua, akhirnya pada panggilan ketiga itu langsung dinaikkan menjadi tersangka, tidak pernah beliau (Elfina) diperiksa sebagai saksi terlapor sehingga beliau tidak ada punya hak untuk membela diri, atau menghadirkan bukti pembelaan dirinya,” ungkap Herni.

Seharusnya, menurut Herni, jika seseorang dengan status saksi tidak datang dalam tiga panggilan, maka penyidik tidak boleh menetapkan status tersangka dengan alasan tidak kooperatis.

Penyidik bisa menjemput paksa terlebih dahulu untuk diperiksa. “Apalagi, ini penyidik mengirim surat panggilan pada alamat yang salah,” ujarnya.

Herni mengharapkan, Hakim Pengadilan Banda Aceh mengabulkan permohonan praperadilan untuk seluruhnya, menyatakan status tersangka kliennya batal demi hukum dan tidak sah. Semoga, hakim juga memerintahkan penyidik menghentikan penyidikan terhadap pemohon berdasarkan laporan polisi nomor 96/VIII/2017 SKPT Polda Aceh Tertanggal 25 Agustus 2017.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Misbahul Munawar mengaku akan mengikuti proses praperadilan tersebut. ”Kita ikuti saja proses jalannya praperadilannya,” ujar Misbahul pada media ini melalui pesan WhatsApp, Kamis (10/5/18).***

Komentar

Loading...