Plt Gubernur Aceh: Qanun Bendera dan Lambang Aceh Masih Sah

Plt Gubernur Aceh: Qanun Bendera dan Lambang Aceh Masih Sah
Pertemuan di DPR Aceh (Foto: Muhammad Saleh)

Banda Aceh | Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menegaskan,  hingga saat ini pihaknya belum menerima surat Mendagri terkait pembatalan Qanun tentang bendera dan lambang Aceh. "Saya baru dengar kabar angin. Pemerintah Aceh saya pastikan belum mendapat surat itu. Makanya, qanun tersebut masih sah," kata Nova kepada media pers, usai pertemuan dengan Komisi I DPRA, di Gedung Serba Guna, DPRA Banda Aceh, Senin (5/8/2019).

Pertemuan ini dipimpin Ketua DPR Aceh Muhammad Sulaiman, didampinggi Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cage dan anggota serta Ketua Fraksi Partai Aceh (PA), Iskandar Al-Faraky. “Karena itu, saya belum mengontak DPRA. Pertemuan hari ini jangan menunggu lama lagi sehingga kita kehilangan momentum,” kata Nova didampinggi Karo Hukum Setda Aceh Amrizal J. Prang.

Menurut Nova, yang terpenting saat ini adalah, adanya kesamaan bahasa dan langkah antara Pemerintah Aceh dengan DPR Aceh. “Kita harus samakan bahasa dan langkah, untuk mencari solusi,” ajak dia.

Plt Gubernur Aceh juga mengaku. “Saya ditanyakan wartawan, saya jawab tidak berkomentar dulu sebelum bertemu DPRA. Karena itu, mari kita samakan sikap, langkah dan visi dengan bijaksana,” ujarnya.

Bagi Pemerintah Aceh, diakui Nova Iriansyah, masalah ini adalah serius. “Dan saya baru mendapat informasi dalam beberapa hari ini. Padahal, sepekan lalu kita  bertemu Kemendagri di Jakarta, tapi masalah ini kurang terpantau dengan baik. “Kami merasa perlu segera dibentuk tim adhock,” saran dia.

Sebelumnya, Ketua DPRA Muhammad Sulaiman menjelaskan. Lahirnya MoU Helsinki karena adanya perdamaian antara GAM dan Pemerintah Indonesia, karena itu berbagai kebijakan perlu melibatkan petinggi GAM.

Sementara mantan Ketua DPR Aceh, Muharuddin mengaku tidak pernah menerima surat tersebut dari Mendagri. “Saat saya Ketua DPRA tidak pernah saya terima dan sudah saya cross check ke Sekwan dan Biro Hukum, tidak ada surat tersebut,” ungkap Muharuddin.***

Komentar

Loading...