PKI versus Kaum Islam Nasionalis Aceh (Bagian Tiga)

PKI versus Kaum Islam Nasionalis Aceh (Bagian Tiga)
dok. MODUSACEH.CO
Penulis
Rubrik
Ketika Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DII/TII) meletus, PKI merupakan salah satu unsur yang mendukung garis keras dalam memadamkan gerakan itu. Keberanian aktivis PKI saat itu memperjuangkan idenya di Aceh, karena sistem demokrasi terpimpin.

Saat itu, Sekretaris I Komite (PKI) Daerah Aceh dipegang Muhammad Samadikin. Pria asal Pulau Jawa ini didampingi Thaib Adamy sebagai wakil sekretaris. Mereka ikut menghambat dan menolak pemberlakuan syariat Islam di Aceh yang diusung para pejuang DII/TII. Caranya, melalui berbagai pertemuan, rapat-rapat umum serta slogan, aktivis PKI Aceh di bawah komando Thaib Adamy begitu gencar dan terang-terangan menolak keistimewaan Aceh. Salah satunya, istimewa dalam bidang agama, khususnya Islam.

Akibat dari perbuatannya itu, Thaib Adamy dihukum selama dua tahun penjara karena dituduh menghasut terhadap negara. Beberapa bulan sebelumnya, kejadian serupa menimpa kawannya di Aceh Utara yaitu Sekretaris dan Wakil Sekretaris Komite Aceh Utara, Ismael dan Ibrahim Sufi. Sebelum 3 September 1965, eksistensi PKI di Indonesia dan Aceh memang legal atau bukan partai terlarang. Itu sebabnya, sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No:2/211/50-129, tanggal 9 September 1961, anggota DPR-GR Daerah Istimewa Aceh yang berjumlah 30 orang, dua di antaranya Thaib Adamy dan Nyak Ismail berasal dari kader PKI. Namun, berdasarkan SK Mendagri pula No. Des 2/8/45, tanggal 24 April 1966, keduanya diberhentikan secara tidak hormat. Ini sejalan dengan peristiwa G30S/PKI. Begitupun, walau Thaib dan Nyak Ismail diberhentikan, namun mereka memiliki banyak kader yang mampu menerjemahkan bahwa PKI sebagai Partai Kejayaan Islam.
 
Propaganda dan sistem perkaderan PKI ini ternyata cukup ampuh dan gencar dilakukan, terutama di kawasan perkebunan yang melibatkan petani miskin seperti di Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat dan Selatan. Di bawah kepemimpinan Thaib Adamy, Muhammad Samadikin dan Anas HC, Ketua Pemuda Rakyat di Aceh (asal Sumatera Barat), memberikan alat-alat pertanian pada petani serta bibit tanaman keras pada buruh. PKI juga menjanjikan kredit pada pengusaha kecil dan mahasiswa (underbow) PKI yaitu CGMI. Termasuk janji untuk melanjutkan kuliah di Moskow dan RRC.
 
Faktanya, mereka hampir tidak dapat menguasai penduduk di sekitar pesisir pantai (nelayan) seperti di Pidie dan Aceh Utara. Ketika itu, sekitar bulan Oktober 1965, PKI yang terlihat hebat dan besar, ternyata tak berarti apa-apa ketika diamuk massa pemuda Aceh, khususnya dari kader Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang juga tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI).
 
Sayangnya, rakyat yang kadung tak tahu dan termakan propaganda PKI dengan sebutan: Partai Kejayaan Islam menjadi korban pada peristiwa G30S/PKI. Bagi rakyat Aceh ketika itu, PKI jelas-jelas dipahami tidak bertuhan. Karena itu, pemuda rakyat mengeksekusi mati kader-kader PKI.
 
Ada belasan ribu anggota, kader dan simpatisan PKI di Aceh. Itu sebabnya, para pimpinan PKI ketika itu melancarkan kecaman terhadap pemerintah, khususnya kebijakan pemerintah daerah. Dan, itu dilakukan pula oleh Thaib Adamy dengan membentuk opini sesat dan taktik licik. Hasilnya, lagi-lagi tak jitu.
 
Sejumlah tokoh mahasiswa, khususnya HMI seperti Said Hasan Babud, Ali Basyah Amin, dan Zainuddin Hamid (Let Bugeh), menemui Panglima Kodam I/Iskandar Muda Brigjen Ishak Djuarsa. Kepada jenderal bintang satu ini, mereka meminta izin untuk menumpas kader, anggota dan simpatisan PKI di Aceh. Di sisi lain, PKI secara terbuka mendesak Pemerintah Daerah Istimewa Aceh untuk membubarkan HMI. Itu terjadi empat bulan sebelum terjadi peristiwa G30S/PKI dengan mempersiapkan barisan angkatan kelimanya yang selalu berlatih di Lapangan Neusu Banda Aceh.
 
Untuk mengimbangi aksi tersebut, para aktivis mahasiswa anti PKI saat itu melakukan rapat-rapat gelap dan menyebar pamplet yang isinya menyerang PKI. Disusul kemudian membentuk resimen mahasiswa yang berlatih di Mata Ie, Aceh Besar. Mereka mendapat pendidikan dari TNI. Nah, salah satu konseptor dari aksi-aksi anti PKI tadi adalah Noor Madjid. Tak hanya itu, para santri dari seluruh dayah di Banda Aceh dan Aceh Besar juga turut dalam aksi melawan PKI. Saat itu, Usman WD (mantan MW Sekjen KAMI Aceh) mengadakan kontak dengan para santri dan mengkoordinir rapat-rapat umum untuk mengadakan perang urat syaraf dengan PKI. Dari sanalah muncul tokoh santri seperti Said Zainal Abidin, Yusuf Isa dan Hamdan. Mereka inilah yang menyebarkan pamplet anti PKI di sejumlah tempat strategis di Banda Aceh dan Aceh Besar. Akibatnya, mereka terpaksa bersembunyi karena dikejar petugas keamanan.
 
Tanggal 2 Oktober 1965, setelah meletusnya G30S/PKI, para santri siap siaga di Kampus Darussalam. Mereka belum berani bergerak dan menunggu komando selanjutnya. Baru, setelah tengah malam, mereka menerima perintah dari Noor Majid bahwa PKI yang mendalangi Gerakan 30 September dan telah merengut jiwa tujuh jenderal Angkatan Darat.
Rapat digelar di Darussalam dan melalui Surat Keputusan No. Kep/Papelrada, 29 Oktober 1965, Panglima Daerah Pertahanan A, Selaku Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah untuk Daerah Istimewa Atjeh, Brigadir Jenderal Ishak Djuarsa membekukan dan menghentikan semua kegiatan PKI dan underbow-nya di Aceh seperti: CGMI, Pemuda Rakyat, Gerwani serta Lekra. Selanjutnya, para ulama mengeluarkan fatwa bahwa ajaran komunis adalah haram dan kafir.
 
Tanggal 3 Oktober 1965, Front Nasional mengadakan rapat untuk menyatakan sikap, mengutuk gerakan yang mengambil alih kekuasaan negara. Rapat dipimpin Nyak Adam Kamil (selaku Gubernur Aceh), didampingi Brigjen Ishak Djuarsa (Pangdam I/IM), Syamsuri Martoyo (Kepala Kepolisian), Said Mukhtar (PSII), Syarifuddin (NU). T.Ibrahim (Perti), Thaib Adamy dan Abu Bakar Sidik (PKI) dan H. Syamaun (PNI). Saat itu, Pangdam I/IM Ishak Djuarsa dengan tegas menyebut bahwa penyelesaian PKI di Aceh diserahkan saja pada rakyat, apakah mau mempertahankan Pancasila atau memihak PKI.
 
Pernyataan Ishak Djuarsa disambut kader PNI Aceh di bawah pimpinan Haji Syamaun. Tanggal 5 Oktober 1965, di Banda Aceh dan kota lain di Aceh, terjadi aksi demonstrasi. Sambil mengucapkan takbir: Allahu Akbar, masa rakyat menuntut pembubaran PKI. Disusul Kantor PKI diubrak-abrik. Malamnya terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap anggota, kader dan simpatisan PKI beserta underbow-nya dan Baperki. Menurut sejumlah saksi sejarah, banyak kader dan anggota PKI yang dieksekusi di kawasan Ulee Lhee dan depan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.
 
Nah, Sekretaris dan Wakil Sekretaris CD PKI Aceh, Muhammad Samadikin dan Thaib Adamy serta sejumlah kader dan anggota PKI akhirnya terbunuh. Thaib Adamy saat itu dipancung oleh algojo. Namun, sebelum dieksekusi, dia sempat menitip salam untuk Bung Karno dan meneriakkan hidup Bung Karno! Sisanya, Ketua Gerwani, Ketua Pemuda Rakyat, anggota CGMI, Ketua Baperki, Biro Khusus Nyak Amat dan beberapa anggota Lekra diajukan ke Pengadilan.
 
Berbeda dengan istri dan anak-anak Muhammad Samadikin, oleh Kosekhan (tim skrining) waktu itu, mengantarnya ke Tanjung Pura, Sumatera Utara. Namun, satu anak Thaib Adamy (14 tahun) juga dibunuh. Sedangkan Kasan Siregar, mantan Ketua PKI juga menemui ajalnya karena dieksekusi. Padahal, Kasan adalah kepala desa Kampung Baru, Banda Aceh saat itu. Dia sering shalat ke Masjid Raya Baiturrahman. Ada juga kader PKI Aceh yang sempat melarikan diri seperti Cut Husin, K. Ampio dan Lim Ka Kee.
 
Dari beberapa informasi yang diketahui, para eksekutor terhadap kader dan anggota PKI waktu itu di Banda Aceh adalah Rami Plang dan Tuan Saleh. Nasib apes juga dialami dua eksekutor ini. Mereka disingkirkan oleh orang tak dikenal (OTK). Ada empat tempat eksekutor di Banda Aceh dan Aceh Besar yaitu Mon Bengali di daerah Indrapuri dan kawasan Ie Seuum, Krueng Raya. Di Meulaboh, lokasinya di Rantau Kelapa, Kuala Trang.***
 
 
"Pileg dan Pilpres 2019" - yuk ikutan polling-nya! -

Komentar

Loading...