Peserta Tender Pelabuhan Gugop Sabang Didenda Rp 2,91 Miliar

Peserta Tender Pelabuhan Gugop Sabang Didenda Rp 2,91 Miliar
Rubrik
BANDA ACEH | Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah memutuskan bahwa terjadi persekongkolan baik vertikal (antara rekanan dengan panitia) maupun horizontal (rekanan dengan rekanan) dalam pelelangan proyek pembangunan Pelabuhan Gugop-Lampu  pada Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Anggaran 2014.

Terkait: Persekongkolan 'Jahat' Lima Rekanan di Proyek BPKS

Lima perusahaan diketahui bersekongkol untuk memenangkan lelang tersebut. Tiga di antaranya dihukum membayar total Rp 2,91 miliar. Adapun masing-masing perusahan tersebut, PT Perdana Dinamika Persada senilai Rp 1,10 miliar, PT Lince Romauli Raya senilai Rp 1 miliar dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare senilai Rp 804 juta.

Dari analisis, KPPU memutuskan bahwa perusahan-perusahaan ini terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang  Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Selain itu, KPPU melarang PT  Perdana   Dinamika   Persada, PT  Lince Romauli Raya, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati    untuk   mengikuti   tender  pada   bidang Pembangunan   Pelabuhan   Perikanan   Gugop–Lampuyang  pada   Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang  selama dua tahun sejakputusan   ini   memiliki kekuatan hukum tetap.

"Memerintahkan PT  Perdana   Dinamika  Persada  selaku   Terlapor I, PT Lince   Romauli  Raya   selaku   Terlapor  II,  dan  PT Tenaga  Inti   MakmuBeusare selaku Terlapor III untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU," tulis KPPU dalam putusannya.*

Komentar

Loading...