Breaking News

Polres Simeulue Gelar Temu Pers

Pertama di Simeulue Empat Tersangka Terjerat Kasus Korupsi ADD

Pertama di Simeulue Empat Tersangka Terjerat Kasus Korupsi ADD

Simeulue | Polres Simeulue mengelar temu pers terkait keberhasilan mengungkap pelaku tindak pidana korupsi Anggaran Dana Desa (ADD), kasus pencabulan anak, serta kasus pencurian sepeda motor, di Aula Polres Simeulue, Kamis, 13/06/2019.

Pertemuan itu dipimpin Kapolres Simeulue AKBP Ardanto Nugroho, S.I.K, SH, MH, didampingi Wakapolres Kompol Rusman S, serta Kasat Reskrim Iptu Muhammad Khalil, bersama sejumlah awak media yang ada di wilayah hukum Polres Simeulue.

Dalam temu itu, Polres Simeulue menghadirkan delapan orang tersangka beserta sejumlah alat bukti dari tindak kejahatan yang mereka lakukan.

Untuk kasus tindak pidana korupsi, Kapolres Simeulue, mengatakan kasus itu melibatkan sejumlah aparat Desa Pulau Siumat, Kecamatan Simeulue Timur, Simeulue, yang bekerjasama dengan Badan Pembangunan Desa (BPD), Bendahara, serta Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa setempat.

"Dalam kasus korupsi yang pertama terjadi di Simeulue ini, tersangkanya, berinisial K, yang menjabat Kepala Desa, R, menjabat sebagai bendahara, L, sebagai ketua TPK, serta A, yang menjabat sebagai Ketua BPD Desa Pulau Siumat, akibat perbuatan mereka menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 247 juta lebih pada tahun anggaran 2016 lalu," kata Ardanto.

Dikatakan, kerugian negara dalam korupsi ADD ini dilakukan melalui kegiatan fiktif serta pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi di lapangan. "Korupsi ini dilakukan melalui kegiatan fiktif, serta pembangunan tidak sesuai fakta di lapangan," jelasnya.

Para tersangka diancam dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 dan 2 KUHP Pidana dengan hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit empat tahun, dan paling lama 20 tahun penjara, dengan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.***

Komentar

Loading...