Breaking News

Terkait Lelang Jabatan, Kurniawan S, S.H., LL.M:  

Persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara Keliru  

Persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara Keliru  
Kurniawan S, S.H., LL.M/Foto Ist
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Akademisi Hukum Tata Negara-HTN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Kurniawan S, S.H., LL.M menanggapi beberapa pertanyaan media ini, terkait syarat usia maksimum yang direkomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada Pemerintah Aceh, terkait seleksi terbuka 64 jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Aceh. 

Menurut Ketua Pusat Studi Ilmu Pemerintahan (PSIP) yang juga Kepala Laboratorium Klinis Hukum Fakultas Hukum Unsyiah, rekomendasi KASN yang membolehkan batas usia 58 tahun 9 bulan persetujuan yang keliru. “Persetujuan KASN merupakan suatu kekeliruan,” kata Kurniawan, pada pukul 01.06 Minggu dini hari (26/11/2017).

Kurniawan mengatakan, jenjang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) berdasarkan amanat Pasal 102 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor  11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), meliputi JPT Utama,  JPT Madya dan JPT Pratama. 

Itu sebabnya, persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT dari kalangan PNS, baik untuk JPT Utama dan JPT Madya, mensyaratkan usia paling tinggi 58 tahun. Itu sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 107 huruf a angka 6, huruf b angka 6, PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. 

Adapun untuk dapat diangkat dalam JPT Pratama dari kalangan PNS, disyaratkan usia paling tinggi 56 tahun sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 107 huruf c angka 6 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS tadi. 

Karena itu, ketentuan syarat usia maksimum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 107 huruf a angka 6, huruf b angka 6 dan huruf c angka 6 tersebut, sesungguhnya berlaku baik dalam pengisian JPT Utama,  JPT Madya maupun JPT Pratama yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS, melalui mekanisme "Seleksi Terbuka" sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 110 ayat (1) dan ayat (3), maupun dalam hal pelaksanaan uji kompetensi dari pejabat yang ada yaitu dalam hal terjadi penataan organisasi instansi pemerintah yang mengakibatkan adanya pengurangan JPT, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 130 ayat (1) maupun dalam hal pengisian JPT yang lowong, melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 131 ayat (1). 

Menurut Kurniawan, pada prinsipnya mekanisme "Seleksi Terbuka" dilakukan dalam rangka pengisian JPT yang lowong. Namun dalam hal terjadi penataan organisasi instansi Pemerintah yang mengakibatkan adanya pengurangan JPT, maka penataan Pejabat Pimpinan Tinggi dapat dilakukan melalui "Uji Kompetensi" dari pejabat  yang ada oleh panitia seleksi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 130 ayat (1).

Kurniawan melanjutkan, dalam hal penataan Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1), tidak diperoleh calon pejabat pimpinan tinggi yang memiliki kompetensi sesuai. Maka pengisian JPT tersebut, dilakukan melalui "Seleksi Terbuka" sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 130 ayat (2).

Selain itu, dalam pengisian JPT yang lowong melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain, juga dapat dilakukan melalui Uji Kompetensi dari pejabat yang ada dengan syarat berkoordinasi dengan KASN sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 131 ayat (1) dan ayat (4).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, syarat "berkoordinasi dengan KASN" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (4), bukanlah dalam hal memberi pengecualian terhadap usia maksimum 56 tahun untuk mengisi suatu JPT Pratama tertentu, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 107 huruf c angka 6.

Adapun Penetapan syarat usia untuk mengisi JPT Pratama di Provinsi Aceh yang berusia 58 tahun 9 bulan, terutama terhadap 20 mantan JPT Pratama di Provinsi Aceh yang pernah dipecat oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah, menurut hemat Kurniawan tidak sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 107 huruf c angka 6 PP No. 11 Tahun 2017, yang mensyaratkan usia paling tinggi bagi PNS untuk mengisi JPT Pratama adalah 56 tahun.

Syarat usia tertinggi tersebut tidak hanya berlaku dalam pengisian JPT Pratama yang lowong, baik melalui seleksi terbuka dengan pola promosi maupun melalui uji kompetensi dengan pola mutasi jabatan dari satu JPT ke JPT lainnya, melainkan juga berlaku dalam mengisi suatu jabatan JPT melalui pola mutasi, bukan dalam rangka mengisi jabatan yang kosong.

Namun, bilamana pelaksanaan pengisian JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) tersebut di atas, tidak memperoleh calon pejabat pimpinan tinggi yang memiliki Kompetensi sesuai, maka pengisian JPT dilakukan melalui "Seleksi Terbuka" sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 131 ayat (5).

Kata Kurniawan, meskipun suatu JPT tertentu tidak lowong, maka pengisian JPT tersebut juga dapat dilakukan melalui mekanisme mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain yang dapat dilakukan melalui "Uji Kompetensi" diantara pejabat pimpinan tinggi dalam satu instansi, yang terlebih dahulu disayaratkan berkoordinasi dengan KASN, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 132 ayat (1) dan ayat (3).

Begitu juga bagi PNS yang sudah pernah menduduki JPT Pratama (jabatan eselon II di Pemerintah Aceh), dimana syarat umurnya 57 tahun 9 bulan, tidaklah sesuai dengan amanat Pasal 107 huruf c angka 6, PP No. 11 Tahun 2017. 

Terkait dengan adanya kelebihan batas usia maksimum 56 untuk mengisi JPT pratama yang dikatakan telah mendapat persetujuan KASN, kata Kurniawan merupakan suatu kekeliruan. 

Sebab kata Kurniawan, KASN berdasarkan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014  tentang ASN dan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS hanya diberi wewenang untuk melakukan fungsi pengawasan, evaluasi dan memberi rekomendasi.

Jadi tegas Kurniawan, KASN tidak diberi wewenang secara atributif oleh PP No. 11 Tahun 2017 untuk memberikan pengecualian (penambahan) terhadap batas usia maksimum 56 tahun bagi PNS yang hendak mengisi JPT Pratama, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 107 huruf c angka 6 PP No. 11 Tahun 2017 tersebut.***

Komentar

Loading...