Persekongkolan 'Jahat' Lima Rekanan di Proyek BPKS

Persekongkolan 'Jahat' Lima Rekanan di Proyek BPKS
Rubrik
BANDA ACEH | Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan telah terjadi persekongkolan"jahat" antara lima perusahaan dalam proses tender Proyek Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop-Lampuyang senilai Rp 58 milir lebih pada Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang 2014.

Kelima perusahaan yang bersekongkol itu, masing-masing, PT Perdana Dinamika Persada, PT Lince Romauli Raya, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati. Hal ini termaktub dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 22/KPPU-I/2015 yang diterima MODUSACEH.CO, Selasa (6/9/2016).

Dalam putusan itu, KPPU menjelaskan, indikasi ini terlihat jelas dari adanya kesamaan dokumen penawaran kelima perusahaan tersebut. "Ini membuktikan adanya bentuk  komunikasi,   koordinasi,   dan kerjasama diantara kelima perusahaan tersebut dalam rangka persiapan, penyusunan, serta persesuaian dokumen penawaran   dalam keikutsertaannya pada tender a quo," tulis KPPU dalam putusannya.
 
Selanjutnya,  Majelis Komisi  juga berpendapat  perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas hukum yang berbeda yang seharusnya bersaing satu sama lain dalam tender a quo, namun fakta dan bukti-bukti persidangan menunjukkan bahwa tindakan tersebut sengaja dilakukan untuk menciptakan persaingan semu. "Ini tidak sesuai dengan pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang dalam Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," kata KPPU.

Selain persekongkolan horizontal, KPPU juga mengungkapkan adanya persekongkolan vertikal. Majelis  Komisi berpendapat adanya tindakan Pokja yang mengabaikan adanya indikasi persekongkolan di antara peserta. Selain itu, Pokja juga tidak melakukan proses evaluasi secara benar;  tidak melakukan klarifikasi terhadap peserta tender;  mengabaikan adanya pemalsuan dokumen; dan adanya informasi asimetris yang diterima oleh peserta tender a quo sebagaimana diuraikan di atas membuktikan adanya tindakan yang melanggar aturan dalam Dokumen Lelang   yang   dibuat   sendiri   oleh  Pokja   dan   melanggar   Perpres   Nomor   70 Tahun   2012   dimana   hal   tersebut   sengaja   dilakukan   dalam   rangka memfasilitasi PT Lince Romauli Raya-PT Perdana Dinamika Persada,  KSO sebagai pemenang tender a quo.

"Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya bentuk fasilitasi Pokja kepada PT Lince Romauli Raya-PT Perdana Dinamika Persada, KSO menjadi   pemenang   pada   tender   a  quo  membuktikan   terjadinya persekongkolan   vertikal   antara   Pokja   dengan   PT   Lince   Romauli   Raya-PT Perdana Dinamika Persada KSO," tulis KPPU. KPPU menilai perkara ini telah memenuhi Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yakni mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan   terjadinya   persaingan   usaha   tidak sehat.

Karena palanggaran itu, kelima perusahaan ini juga diputuskan untuk membayar denda yang harus disetorkan ke Kas Negara.*
"Pileg dan Pilpres 2019" - pilihan Anda sangat menentukan -

Komentar

Loading...