PT. EMM, Palu Hakim dan Masa Depan Rakyat Beutong Ateuh

Perjuangan Rakyat Beutong Bersama WALHI dan Mahasiswa Aceh

Perjuangan Rakyat Beutong Bersama WALHI dan Mahasiswa Aceh
Warga Beutong Ateuh Zikir Bersama (Foto: Aidil Firmansyah)

Meulaboh | Masyarakat Kecamatan Beutong Ateuh Benggala, Kabupaten Nagan Raya, hingga kini masih tetap menolak perusahaan tambang PT. Emas Mineral Murni (EMM), hadir di sana. Mereka berpendapat, kekayaan sumber dalam alam dari perut Bumi Aceh ini, harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat Aceh, khususnya Beutong Ateuh. Selain itu, untuk mencegah terjadi dampak kerusakan lingkungan di masa yang akan datang.

Itu sebabnya, selain berharap Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah mencabut izin perusahaan tadi. Mereka juga melaksanakan zikir tiga malam berturut-turut di makam Raja Beutong Beunggala. Sosok yang sangat dihormati warga di sana. Tujuannya, memohon doa kepada Allah SWT agar majelis hakim yang menyidangkan kasus gugatan terhadap izin PT. EMM, dapat membatalkan izin perusahaan tersebut.

Wartawan MODUSACEH.CO yang hingga kini masih berada di Beutong Ateuh Benggala melaporkan. Sejumlah tokoh masyarakat dan rakyat di sana, juga mendapat kabar, terkait bentrokan antara polisi dengan mahasiswa yang mengelar aksi demontrasi di Kantor Gubernur Aceh, menuntut agar izin PT. EMM dicabut.

Bahkan, sejumlah tokoh masyarakat sempat Istighfar: Astaufirullah! Ketika menyaksikan wajah mahasiswa berdarah dari rekaman video yang dikirim melalui media sosial (medsos). Mereka mengaku semakin bersemangat untuk terus berjuang bersama mahasiswa, mempertahankan nasib dan masa depan rakyat Beutong Ateuh.

20190409-walhi-aceh

WALHI dan Warga Beutong Ateuh Banggala Tolak Tambang PT EMM (Foto: WALHI Aceh)

Nah, kepada media ini, warga di sana mengaku khawatir jika kehadiran PT. EMM, yang telah mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) 10 ribu hektar ini, akan menghilangkan sebagian besar lahan sawah mereka. Sebab, akan menjadi bagian dari HGU perusahaan ini.

Sebut saja di Desa Blang Merandeh, Blang Puuk, Kuta Tengoh, Babah Suak dan Desa persiapan Pinto Angen. Karena itu, jika keputusan majelis hakim besok mematahkan gugatan yang diajukan terhadap perusahaan ini, maka gelaplah sudah masa depan warga di Kecamatan Beutong Ateuh Benggala (BAB). Karena, pemukiman dan sawah mereka akan menjadi bagian dari HGU.

Sebelumya, WALHI Aceh melalui kuasa hukum mengajukan kesimpulan para penggugat dalam sidang lanjutan gugatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM), di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta, pada 4 April 2019.

Dalam hal bukti-bukti surat, WALHI Aceh bersama warga telah menyampaikan 63 bukti surat, seperti surat keputusan DPR Aceh nomor 29/DPRA/2018 yang menyatakan bahwa IUP Operasi Produksi PT. EMM bertentangan dengan kewenangan Aceh, dan meminta kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI untuk mencabutnya/membatalkan izin tersebut.

Selain itu, surat Komite Peralihan Aceh (KPA) Nagan Raya dan KPA Aceh Barat yang menyatakan dengan tegas menolak PT. EMM, surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menyatakan PT. EMM tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Termasuk surat pernyataan tolak tambang PT. EMM oleh anggota DPD asal Aceh.

Ada juga petisi tolak tambang PT. EMM yang telah ditandatangani berbagai komponen masyarakat di Aceh, surat pernyataan dan bantahan dari masyarakat Beutong Ateuh Banggalang, dan berbagai bukti surat lainnya termasuk surat pernyataan tolak tambang dari murid SD yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Mengenai keterangan saksi, sampai pada agenda sidang kesimpulan, WALHI Aceh telah menghadirkan tiga orang saksi fakta dari perwakilan masyarakat Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya. Ketiga warga tersebut bersaksi terkait kondisi sosial budaya, dampak tambang PT. EMM pada saat kegiatan eksplorasi, kondisi faktual di lapangan, ancaman tambang terhadap sumber kehidupan masyarakat, situs sejarah, lahan pertanian/perkebunan, pendidikan dan kesehatan, dan terkait PT. EMM yang tidak melakukan sosialisasi kegiatan tambang kepada masyarakat.

Memang, Beutong Ateuh dikenal tempat sebagai pengistirahatan terakhir para ulama kharismatik Aceh. Salah satunya Tengku Bantaqiah yang menjadi korban pembantaian pada masa konflik antara GAM dengan Pemerintah RI.

20190409-sidang

WALHI Aceh hadirkan tiga warga Beutong Ateuh sebagai saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (Foto: WALHI Aceh)

Itu sebabnya, apabila HGU PT. EMM tidak dibatalkan, maka makam para ulama termasuk tugu Cut Nyak Dhien, dan Pesantren Babul'Alanurillah yang dipimpin Tengku Malikul Aziz (anak keempat Tengku Bantaqiah), juga akan masuk dalam HGU sehingga harus digusur apabila perusahaan telah beroperasi.

Warga Desa Blang Meurendeh, Malikul Yahya mengungkapkan. Perjuangan mereka akan terus berlanjut hingga ada putusan akhir oleh majelis hakim terhadap PT EMM, apalagi solidaritas dari berbagai pihak di Aceh membuat keinginan berjuang masyarakat Beutong Ateuh untuk mempertahankan tanah mereka semakin kuat. "Hanya hakim menjadi penentu untuk masa depan daerah kami, hidup atau mati kami akan terus berjuang agar izin PT EMM dicabut pemerintah," ucap Malikul.

Dikatakannya, kabar adanya demo mahasiswa yang berujung bentrok  membuat emosi masyarakat di Beutong Ateuh naik. Sehingga, upaya apa pun akan ditempuh pihaknya, agar tanah kehidupan mereka tidak dikuasai asing yang berkedok lokal.

"Kalau memang PT. EMM diizinkan beroperasi di daerah kami, maka  kami siap apa pun yang terjadi. Karena itu perlu kearifan dan kebijaksaan dari Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah untuk melindungi kami sebagai rakyatnya. Jangan berpihak kepada perusahaan asing," tegas Malikul Yahya.***

Komentar

Loading...