Ini Nomenklatur Lucu dalam Pergub 'Cuti Bersalin' yang Dikeluarkan Gubernur Zaini Abdullah

Ini Nomenklatur Lucu dalam Pergub 'Cuti Bersalin' yang Dikeluarkan Gubernur Zaini Abdullah
Rubrik
Banda Aceh | Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pemberian ASI Ekslusif atau yang lebih dikenal dengan Pergub Cuti Bersalin, tak hanya menimbulkan kontroversi, tapi juga menjadi bahan candaan. Pangkal persoalannya adalah nomenklatur (penamaan) yang digunakan untuk mengatur tentang cuti bagi PNS pria. Pada Pasal 28 Ayat 4 dan 5 Pergub Nomor 49 tahun 2016 itu, para suami ternyata juga dibenarkan mendapat cuti hamil dan melahirkan. Lama masa cuti tersebut masing-masing, hamil tujuh hari dan melahirkan tujuh hari. “Harusnya kalau mau diatur carilah penamaan lain, jangan seperti ini, jadi lucu,” ujar Pakar Hukum Unsyiah, Mawardi Ismail, Jumat (19/8/2016).

Menurut Mawardi Ismail, penggunaan nomenklatur itu bisa jadi bahan tertawaan. “Nanti para PNS pria mengatakan, 'aku dapat cuti hamil, saya dapat cuti bersalin, kan lucu ini. Mana ada pria hamil dan melahirkan,” kata Mawardi.
 
Menurut Mawardi, dari konsideran yang tercatat dalam pergub tersebut, sesungguhnya pergub ini bertujuan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Ekslusif. Dimana dalam PP tersebut diatur, setiap ibu harus memberikan ASI ekslusif dan pemerintah harus memberikan dukungan untuk itu.

Tapi sepertinya dukungan ini salah diterjemahkan oleh para pembantu-pembantu Gubernur Aceh Zaini Abdullah di bidang hukum. Adapun bentuk dukungan yang disebutkan dalam PP itu, kata Mawardi, terdapat dalam Pasal 30, di mana pengurus tempat kerja dan penyelengara tempat umum harus mendukung pemberian ASI ekslusif ini. "Yang dimaksud tempat kerja dalam PP tersebut adalah perusahaan, perkantoran milik pemerintah dan swasta," kata MAwardi.

Jadi menurut Mawardi, yang diinginkan oleh PP ini adalah kewajiban penyedian sarana dan prasarana untuk pemberian ASI ekslusif, yang juga pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tatacara Penyediaan Fasilitas Khusus Ibu Menysui. “Jadi bukan memberi cuti melebihi kewenanangan, melainkan menyediakan sarana dan prasarana dalam memberikan ASI ekslusif,” kata Mawardi.***

Komentar

Loading...