Penjelasan Saksi Ahli Soal Kerugian Negara Dalam Perkara Kredit Fiktif Bank Aceh

Penjelasan Saksi Ahli Soal Kerugian Negara Dalam Perkara Kredit Fiktif Bank Aceh
Modus Aceh/ Azhari Usman
Penulis
Rubrik

Banda Aceh l Dr. Muliady Mahmud, M.Hum, dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan perkara kredit fiktif Bank Aceh Cabang Kuala Simpang (Aceh Tamiang), terhadap lima terdakwa, yakni Hj Ma, Rd,AR, IDY dan If, di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Baiturrahman, Banda Aceh, Rabu, (4//10/17).

Dr. Muliady Mahmud, menjadi saksi meringankan terdakwa yang didatangkan kuasa hukum terdawa M. Yusuf Ismail Pase. Dalam kesaksiannya, Dr. Muliady Mahmud mengatakan. Kerugian negara tidak diatur dalam hukum pidana. Makanya, harus tunduk pada undang-undang keuangan negara.

Sebut Muliady Mahmud, persoalannya adalah ketika kerugian negara terjadi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau BUMD. Sebab, kerugian negara di pertanggungjawakan pada masing-masing perusahaan ini. “Pasal 23 UUD 1945 menyangkut petanggungjawaban keuangan itu tersendiri, artinya pada masing-masing instansi ini,” jelasnya.

Dia memaparkan, pada intinya negara ingin berbisnis. Untuk menjalankan bisnis dipakailah BUMN dan BUMD sebagai perpanjang tangan. Tentunya, dalam melakukan bisnis ada untung dan  juga rugi, “Jadi tak bisa diukur kapan uang negara, dan kapan bukan keuangan negara, karena memang sedang berbisnis,” ungkapnya.

Lima terdakwa yang merupakan karyawan bank dan tidak boleh dikenakan undang-undang pidana. Sebab, karyawan bekerja berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Perusahaan. Menurutnya, tidak boleh menjerat hukum pidana kepada sesesorang karena orang tersebut melanggar SK direksi. Sebab, tidak termasuk pada melanggar perundang-undangan. Ditambah, SK direksi berlaku internal. Tentunya, dipertanggungjawabkan setahun sekali pada direksi untuk dibawa pada rapat pemegang saham.  

“Kalau direksi menilai ada pelanggaran. Maka direksi yang menghukum mereka sesuai dengan Standar Operasional Prosedur  (SOP) pada masing –masing perusahaan, dan juga tugas direksi salah satunya melakukan evaluasi menejemen,”ulasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, menetapkan dan menahan enam tersangka kasus kredit fiktif pegawai negeri sipil (PNS) di Bank Aceh Cabang Aceh Tamiang tahun 2015. Dari enam tersangka, lima orang merupakan karyawan Bank Aceh Cabang Aceh Tamiang. Sedangkan seorang lagi bernama Alfi Laila, bendahara Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Karang Batu, Kabupaten Aceh Tamiang, yang mengajukan kredif fiktif itu.

Alfi Laila  mengajukan kredit bagi 14 nasabah baru, dengan melampirkan persyaratan, antara lain rincian gaji, kartu pegawai, Taspen, SK CPNS 80 persen, SK PNS 100 persen, pasfoto suami istri, kartu keluarga, buku nikah, dan surat rekomendasi atasan.

Tapi, menurut jaksa, Hj Ma selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Aceh Karang Baru yang berwenang memutus/mengeluarkan kredit tidak berpedoman pada SK Direksi Bank Aceh, tentang Penetapan Petunjuk Pelaksana Perkreditan. Dia justru meyakini kewajaran informasi yang diberikan analis kredit, sehingga kredit untuk para pemohon pun dikabulkan.

Perbuatan terdakwa, menurut Kajari Aceh Tamiang, melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagiaman telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Pasal 64 ayat (1). Selanjutnya, Sidang yang dipimpin Juandra (ketua) bersama Elli Yurita dan Edwar  (anggota) ditunda dan akan dilanjutkan Rabu pekan depan.***

 

Komentar

Loading...