Breaking News

Pakar: Pengelolaan Keuangan Baitul Mal Aceh Belum Syariah!

Pakar: Pengelolaan Keuangan Baitul Mal Aceh Belum Syariah!
BANDA ACEH | Pakar Akuntansi Syariah Universitas Muhammadiyah Aceh, Dr. Ali Amin mengatakan, pengelolaan keuangan umat Islam pada Badan Baitul Mal Aceh belum sesuai dengan standar pengelolaan keuangan secara syariah.

Menurut Aliamin, pengelolaan zakat infak dan sadaqah (ZIS) di Baitul Mal tersebut adalah bagian dari Pendapatan Asli Derah (PAD) yang mekanisme pengelolaan keuangannya seharusnya melalui mekanisme pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh/Kabupaten (APBA/K). Namun yang saat ini, hal itu tidak berjalan. Alhasil,  Baitul Mal Aceh saat ini terdapat sebanyak Rp 98 miliar dana ZIS tertumpuk, tidak bisa disalurkan.

“Ini penyebabnya karena tidak dikelola sesuai dengan ketentuan syariah,” ujar Aliamin, Kamis (26/8/2016).

Aliamin menjelaskan, konsekuensi pemberlakuan Syariat Islam di Aceh termasuk dalam komponen pengelolaan keuangan daerah, dan zakat merupakan bagian dari PAD yang dikelola Baitul Mal. Begitu pentingnya Baitul Mal ini, Pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun Nomor 7 tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat di Seluruh Daerah.

Masalahnya, pengelolaan keuangan daerah masih mengacu pada akuntansi keuangan konvensionnal, yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Nah, kalau ZIS mengacu pada Permendagri akan memunculkan banyak masalah, karena pengesahannya lambat, sedangkan ZIS tidak boleh ditahan lama-lama,” kata Aliamin.

Bahkan kata Aliamin, di zaman Rasulullah dana zakat paling lama tertahan cuma tiga hari,  sementara di zaman kita saat ini menumpuk uangnya hingga Rp 98 miliar yang merupakan akumulasi dari tahun ke tahun, hal tersebut sebagaimana hasil yang didapatkan dalam penelitiannya di Baitul Mal Aceh untuk desertasi studi doktoralnya.

Padahal menurut Aliamin, uang sebanyak itu sangat dibutuhkan oleh kaum fakir dan miskin di Aceh, hal itu mengacu pada status Aceh yang masih berada pada urutan nomor dua termiskin se-Sumatera dan nomor lima termiskin di Indonesia.

Oleh karena itu Aliamin menyarankan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh membenahi pengelolaan keuangan di Baitul Mal Aceh. Pembenahan itu dilakukan melalui perangkat hukum keuangan pusat dan daerah agar hambatan dalam pengelolaan keuangan di Baitul Mal bisa lancar, dan bisa menurunkan tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi di Aceh. Sehingga pemerintah daerah dapat menyalurkan ZIS sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa ada kendala hukum. Caranya adalah, dengan menjadikan Baitul Mal Aceh sebagai Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) agar pelaksanaan keuangannya lebih fleksibel.

“Tapi dengan tetap menganut prinsip pertanggungjawaban keuangan dan transparansi,” ujar Aliamin.*

Komentar

Loading...