Breaking News

Pengacara Minta Penangguhan Mantan Wali Kota Sabang yang Ditahan Kejati Aceh

Pengacara Minta Penangguhan Mantan Wali Kota Sabang yang Ditahan Kejati Aceh

Meulaboh | Pengacara Zulkifli H. Adam, mantan Wali Kota Sabang, Muhammad Reza Maulana, dan Zulkifli menyerahkan Surat Penangguhan Penahanan terhadap tersangka pembebasan lahan ke pihak Kejaksaan Tinggi Aceh.

Surat bernomor 12.b/MRM/2019 tanggal 09 September 2019, Perihal Permohonan Penangguhan Penahanan ini, ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh  dan diserahkan kepada Kasi Penyidikan Kejati Aceh, Munandar, Rabu (11/09/2019).

Dalam surat tersebut, disampaikan bahwa sikap koperatif sejak tahun 2016 yang telah secara berkala diperiksa baik sebagi saksi maupun Tmtersangka dapatlah menjadi pertimbangan.

Artinya mantan Walikota Sabang itu dipastikan tidak akan melarikan diri dan tidak akan menghilangkan atau merusak alat bukti.

“Kami juga telah menghadirkan Sofyan Adam yaitu Abang Kandung klien kami sebagai penjamin yang juga ikut menandatangi surat jaminan terhadap Zulkifli H. Adam. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut kiranya dapatlah diberikan penangguhan penahanan terhadap klien kami,” kata  M Reza Maulana.

Ia mengatakan, dalam setiap kepentingan penyidikan, penuntutan bahkan persidangan nanti. Kliennya akan selalu bersikap koperatif dan tidak akan pernah mempersulit jalannya, penyidikan, penuntutan dan persidangan.

Terkait dengan konsep-konsep dan materi-materi pembelaan akan secara bertahap disampaikan kepada publik, agar publik tahu dan dapat terus memantau setiap perkembangan dalam kasus ini,

“Kami juga telah memiliki telaah hukum yang telah kami rangkum di dalam suatu konsep untuk menangani perkara ini. Jadi Insya Allah semua sudah siap, tinggal bagaimana nantinya apabila perkara ini dilimpahkan ke pengadilan pembelaan hukum terhadap hak-hak tersangka akan kami kupas tuntas demi terciptanya keadilan bagi klien kami,” terangnya.

Sebelumnya, Kamis, 5 September 2019 lalu, penyidik Kejati Aceh resmi menahan Zulkifli H. Adam (mantan Walikota Sabang) dan Mismar bin M.Daud (PPTK).

Keduanya dijerat perkara pembebasan lahan untuk komplek perumahan guru di Kecamatan Suka Karya 2012 silam. Ditaksir merugikan negara Rp 796 juta lebih.***

Komentar

Loading...