Breaking News

Penertiban PKL di Kota Banda Aceh Demi Bebas Kumuh

Penertiban PKL di Kota Banda Aceh Demi Bebas Kumuh
Instagram AK Jailani

Banda Aceh | Kasatpol PP/WH Kota Banda Aceh, Hidayat mengaku penertiban Penjual Kaki Lima (PKL) di Kota Banda Aceh dilakukan karena telah mengganggu penggunan jalan. Penjelasan itu menanggapi banyak kritikan warga di media sosial, setelah beredar foto Anggota Satpol PP dan WH Banda Aceh, melakukan penertiban penjual ikan di atas jembatan, kawasan Keudah, Kota Banda Aceh, beberapa hari lalu.

“Kita menghargai setiap kritik. Tapi, tak sedikit warga yang melaporkan pada kita bahwa PKL di sana telah menggangu pengguna jalan. Dan, Kami bertekad melanjutkan edukasi kepada masyarakat, dan juga akan terus melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas  Hidayat, di Banda Aceh, Kamis (21/2/2019).

Menurut Hidayat, penertiban yang dilakukan pihaknya berdasarkan Qanun Nomor 6 tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Salah satu ketentuan di dalam aturan tersebut adalah larangan berjualan di tempat-tempat tertentu agar tak menganggu ketertiban.

20190221-8a48d61b-75ca-4439-b61d-bad5b914a244

“Kami menerima banyak sekali keluhan dari pengguna jalan. Lokasi itu memang dilarang.  Pedagang yang menjual ikan di situ mengganggu lalu lintas, keramik trotoar rusak, dan menyebarkan bau amis.  Bahkan ada kritik dari penjual ikan yang berada di dalam pasar,” ungkapnya.

Terkait dengan penertiban yang disebut-sebut tidak manusiawi, Hidayat membantahnya. Menurutnya, Satpol PP sudah berkali-kali mengingatkan penjual ikan, di samping pernah ditempatkan beberapa petugas di jembatan itu. Tetapi saat petugas pergi, mereka datang lagi.

Pada bagian lain keterangannya, Hidayat memastikan tak ada kekerasan dalam penertiban itu. pihaknya telah bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan akan terus seperti itu. Kota ini diatur dengan aturan. Jika tak ditegakkan, maka masyarakat juga akan menyalahkan pihaknya.

"Jika kami biarkan,  lama-lama akan ada yang berjualan ikan di trotoar Masjid Raya Baiturrahman. Saat ditindak, kami dituduh tak manusiawi. Ini kan sama sekali tidak benar," kata Hidayat.

Dia meminta partisipasi masyarakat untuk patuh pada aturan yang ada dan juga turut bersama-sama menjaga ketertiban serta kebersihan kota. Lalu, masyarakat diminta untuk tidak membeli ikan yang dijual di jembatan, karena kalau tidak ada yang beli otomatis tidak laku yang akhirnya pedagang ikan juga tidak akan berjualan di sembarang tempat.

20190221-97c84c71-716b-4e89-8079-80f58a335a34-1

Sebelumnya, Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman meresmikan dan menandatangani prasasti Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Menasah Gampong Lhong Cut, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, Kamis (14/2/2019).

Acara itu turut didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Bachtiar, Kepala Dinas Perkim, Jalaluddin, Wakil Pimpinan KPO Bank Aceh Syariah, Sekdis Perkim, Rosdi, Ketua Forum Badan Keswadayaan (BKM) Banda Aceh, Amiruddin Daroy, Kasatker PIP Kota, Muhammad Siswanto, para Koordinator KSM dan Sekdes Gampong Lhong Cut, Hasbi Hasyim serta sejumlah tokoh masyarakat setempat.

Aminullah mengatakan. Program Kotaku di Banda Aceh untuk tahun 2018 telah diselesaikan pengerjaannya. Seluruh infrastruktur yang dibangun dengan dana dari APBN, dalam hal ini Dirjen Cipta Karya telah dirampungkan di seluruh Banda Aceh.

Menurutnya, ada 35 gampong (Desa) di dalam wilayah Banda Aceh yang termasuk dalam program penataan kawasan kumuh. Hingga saat ini biaya yang dihabiskan sudah mencapai Rp 38,2 miliar dari pusat untuk penataan kawasan kumuh di Banda Aceh lewat program Kotaku.

“Seperti Lhong Cut, anggarannya mencapai Rp. 1,5 miliar. Yang sudah dibangun ada Drainase, jalan dan taman ini,” ujar Aminullah.

Lanjutnya, program ini telah merubah sejumlah wajah gampong di Banda Aceh menjadi bersih, indah dan nyaman. Dampaknya benar benar dirasakan langsungmasyarakat.

“Jalan dan taman ini dulunya becek dan kumuh, kata warga disini tempat bersarang nyamuk. Tapi sekarang Alhamdulillah sudah bersih, rapi dan jadi lokasi yang menyenangkan bagi warga. Lingkunganpun jadi bersih dan warga jauh dari penyakit,” ujarnya.

Menurutnya, program ini belum selesai dan akan terus berlanjut pada tahun ini karena kawasan lain di Banda Aceh yang dinilai masih kumuh juga akan ditangani. Dia mentargetkan sisanya ditahun ini dan awal tahun 2020 InsyaAllah, Kota Banda Aceh bebas dari kawasan kumuh.

Sementara itu, Kadis Perkim Kota Banda Aceh, Jalaluddin mengungkapkan optimisme terwujudnya target yang ditetapkan Wali Kota. Jalaluddin mengatakan, pihaknya bersama dengan BKM, KSM dan masyarakat terus berupaya keras merealisasikan program ini. Setelah sejumlah infrastruktur selesai dibangun di 35 gampong, program ini akan dilanjutkan dengan menangani sisa kawasan kumuh yang hanya tersisa sekitar 21 hektar lagi yang meliputi dua gampong.

“Total kawasan kumuh yang sudah ditangani mencapai 773 Hektar dari 794 total kawasan kumuh di Banda Aceh. Sisanya sekitar 21 Hektar lagi, dan sesuai target Pak Wali tahun 2019 ini tuntas,” ungkap Jalaluddin yang juga Plt Kepala DLHK3 Banda Aceh.

Dalam acara tersebut Amnullah juga menyerahkan sembilan unit becak motor untuk masing-masing Gampong. Secara simbolis diserahkan kepada tiga gampong, yakni Gampong Penyeurat, Lampulo dan Geuce Inem.

“Becak motor ini sebagai sarana untuk mengangkut sampah yang ada di gampong. Setelah di hitung hitung ada sembilan gampong yang perlu kita berikan tambahan becak motor sampah karena wilayahnya luas. Sebelumnya kita juga sudah meyerahkan becak motor sampah untuk semua gampong di Banda Aceh,” ungkapnya.

Selain menyerahkan becak motor sampah, Wali Kota juga menyerahkan dana CSR dari Bank Aceh Syariah sebanyak Rp 100 juta untuk mendukung program kebersihan.***

Komentar

Loading...