Breaking News

Penerbitan IPPKH Gubernur Aceh Terhadap Pembangunan PLTA, Hakim Terima Gugatan Walhi Aceh

Penerbitan IPPKH Gubernur Aceh Terhadap Pembangunan PLTA, Hakim Terima Gugatan Walhi Aceh
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Mejelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh mengabulkan Gugatan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh. Ini terkait penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diterbitkan Gubernur Aceh kepada PT. KAMIRZU untuk Pembangunan PLTA Tampur-I.

Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur menyebutkan, putusan ini adalah kemenangan rakyat, terciptanya lingkungan yang sehat serta pemenuham hak atas lingkungan yang merupakan bentuk dari keadilan hukum yang diraih hari ini.

"Saat ini sangat jarang ada pengadilan yang memberi putusan yang seperti ini, barang langka putusan hukum yang digugat dalam aspek lingkungan hidup," katanya usai mengikuti persidangan. Rabu, Agustus 2019.

Muhammad Nur  menyampaikan sangat berterima kasih kepada Majelis Hakim PTUN Banda Aceh yang telah dengan teliti melihat perkara ini dari berbagai aspek.

Muhammad Reza Maulana, SH Ketua Tim Pengacara Walhi menyebutkan. Inti dalam pertimbangan majelis hakim, bahwa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) No. 522.51/DPMPTSP/1499/2017, yang diterbitkan Gubernur Aceh, dihubungkan dengan UUPA (Pasal 156, 165 dan 150), UU Kehutanan dan aturan Pelaksananya (UU 41/1999, PP 24/2010, Permen LHK No. P-50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 dan seterusnya).

Karena itu majelis hakim memutuskan dan menyatakan Gubernur Aceh hanya berwenang menerbitkan IPPKH untuk luasan paling banyak 5 hektar dan bersifat Non-Komersial. Fakta hukumnya, IPPKH yang diterbitkan Gubernur Aceh kepada PT. KAMIRZU diterbitkan dengan luas 4.407 hektar, sehingga majelis hakim menyatakan Gubernur Aceh tidak berwenang menerbitkan IPPKH.

Selain itu, dalam pertimbangannya majelis hakim juga menyampaikan, penerbitan izin di dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) juga bertentangan dengan Pasal 150 UU Pemerintahan Aceh.

Menurut Reza, ada yang menarik dalam putusan ini, sebab adanya bentuk penemuan hukum oleh majelis hakim yaitu objek sengketa (IPPKH) ternyata telah diubah atau direvisi dengan IPPKH baru, tanggal 29 Januari 2019.

Itu sebabnya, majelis hakim menyatakan, karena bentuknya revisi maka dianggap satu kesatuan sehingga menarik perubahan tersebut dalam persidangan dan disebutkan pembatalan di dalam putusannya.

Artinya, selain telah dengan objektif menilai dan memutuskan, majelis hakim juga memberikan pelajaran hukum baru bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Lantas, bagaimana seluruh amar putusan majelis hakim? Dalam eksepsi, menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya. dan dalam pokok perkara;

  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan Batal dan/atau Tidak Sah Keputusan Gubernur Aceh No. 522.51/DPMPTSP/1499/2017, tanggal 09 Juni 2017 tentang Pemberian IPPKH dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik tenaga air Tampur-I (443 MW) seluas - + 4.407 Ha atas nama PT. Kamirzu di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh beserta perubahannya.
  3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa beserta perubahannya.
  4. Membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

Selebihnya, majelis hakim hakim memberikan kesempatan untuk para pihak yang berkeberatan mengajukan banding ke PTTUN Medan paling lama 14 hari sejak putusan ini dibacakan.***

Komentar

Loading...