Pencabutan UUPA Tidak Ada Konsultasi dengan DPR Aceh

Pencabutan UUPA Tidak Ada Konsultasi dengan DPR Aceh
Foto: MODUSACEH.CO/Azhari Usman
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Anggota DPR Aceh, Iskandar Al Farlaky, mengatakan, tidak ada anggota Panja RUU Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI berkonsultasi dan meminta pertimbangan dari DPR Aceh tentang pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) dalam UU Pemilu yang baru disahkan DPR RI. Padahal, katanya, itu menjadi aturan ketika ingin mencabut UUPA. Ia juga menyesalkan sebanyak 13 anggota DPR RI asal Aceh tidak satu pun bertemu dengan anggota DPR Aceh yang sengaja datang ke Jakarta untuk membicarakan dan memperjuangkan UUPA supaya tidak dicabut dengan penerapan UU Pemilu. "Ada 13 anggota DPR RI di Jakarta, tapi tidak mau bertemu dengan kami karena ada kegiatan masing-masing. Padahal, kami mau bicarakan itu," ungkap Iskandar saat diskusi publik di Kantor Biro Rektor Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh, Jumat, (28/07/17).

Ia juga mengatakan, dengan diberlakukan RUU Pemilu, maka sedikit demi sedikit kewenangan Pemerintah Aceh telah dicabut. Misal, Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) provinsi yang dulu berjumlah tujuh orang menjadi lima dan kabupaten/kota menjadi tiga orang. Selanjutnya, Abdullah Saleh mengatakan, RUU Pemilu ini Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh telah disatukan. Menurutnya, itulah salah satu pasal dari UUPA yang telah 'dibonsai' pemerintah pusat. Ia mendorong untuk melakukan judicial review terhadap beberapa pasal UUPA yang telah dicabut.

Sementara itu, anggota Bawaslu Aceh, Muklir, mengatakan, RUU Pemilu telah menjadi persoalan, baik di pusat maupun daerah--seperti Aceh yang mempunyai kekhususan. Masalahnya, kalau pemerintah pusat tidak tunduk pada UUPA, tidak ada saksi yang bisa diterapkan. "Namun, ada juga pencabutan pasal di dalam UUPA yang menguntungkan Aceh. Contoh, anggaran untuk KIP dan Panwaslih tidak lagi pada APBA, tapi sudah menjadi tanggungan pemerintah pusat melalui APBN," ujar Muklir. 

Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi, menilai, UU Pemilu mengalami cacat secara formil karena tidak dilaksanakan konsultasi dan permintaan pertimbangan dari DPRA yang menjadi syarat dalam penghapusan pasal dalam UUPA.***

Komentar

Loading...