Pemko Sabang dan Temuan BPK RI Perwakilan Aceh. Pekerjaan Mess Sabang Ada Yang Tidak Layak, Kekurangan Volume Hingga Kelebihan Membayar (bagian tiga)

Pemko Sabang dan Temuan BPK RI Perwakilan Aceh. Pekerjaan Mess Sabang Ada Yang Tidak Layak, Kekurangan Volume Hingga Kelebihan Membayar (bagian tiga)
Azhari Usman/MODUSACEH.CO

Mess Sabang di Banda Aceh, dilaksanakan PT AS, sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 640/36/SPMK-PSPG/2015, tanggal 23 Juli 2015. Selanjutnya kontrak diubah dengan Amandemen Kontrak I, Nomor 640/38/ADD/SP-PSPG/2015, tanggal 29 September 2015 yang mengubah nilai kontrak menjadi Rp 9.682.309.000,00. Ini dia temuan BPK RI Perwakilan Aceh.

***

Tulis BPK RI Perwakilan Aceh, pekerjaan lanjutan pembangunan Mess Sabang di Banda Aceh Tahap III, dikerjakan PT AS berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 640/32/SP-PSPG/2015, tanggal 23 Juli 2015 dengan nilai kontrak Rp 9.234.412.000,00. Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100 persen, sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 640/51/BAST/PSPG/2015, tanggal 30 November 2015 dan telah dilakukan pembayaran lunas terakhir sesuai dengan SP2D Nomor 4267/1.03.01/SP2D.LS/BL/2015, tanggal 18 Desember 2015, Rp1.569.407.932,00. “Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik bersama PPTK, kontraktor pelaksana, dan pengawas lapangan tanggal 10 Maret 2016 menunjukkan hasil. Terdapat pekerjaan persiapan yang tidak layak dibayarkan yaitu internal security, Rp 30 juta, karena segala bentuk fasilitas pengamanan beserta personilnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan merupakan tanggung jawab kontraktor pelaksana, tulis BPK RI Perwakilan Aceh, Banda Aceh.

Tak hanya itu, terdapat kekurangan volume pekerjaan Rp 32.974.856,07. Sebaliknya, terdapat kelebihan pembayaran Rp 62.974.856,07 (Rp 30.000.000,00 ditambah Rp 32.974.856,07). Kondisi ini diatas tidak sesuai dengan;        Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 620/02/SP-FPPFU.T/2015, tentang Syarat-syarat Umum Kontrak angka 65.2 huruf a poin 3 yang menyatakan. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.

Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 620/103/BM-DAK/2015 tentang Syarat-syarat Umum Kontrak angka 65.2 huruf a poin 3 yang menyatakan. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.

Terkait Surat Perjanjian Nomor 640/32/SP-PSPG/2015. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) angka 66.2 huruf a poin 3 yang menyatakan, pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan. Sementara, Spesifikasi Teknis Bab III Pekerjaan Persiapan Pasal 11: Penjaga Keamanan Lokasi Pekerjaan angka 1 yang menyatakan. Kontraktor Pelaksana atas biaya sendiri harus menyediakan tempat/pos penjaga keamanan lokasi pekerjaan beserta minimal 2 orang penjaga keamanan yang bekerja selama 24 jam. Ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

Pasal 5 disebutkan, pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: butir a. efisien, butir b. efektif, butir g. akuntabel. Pasal 6, para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, harus mematuhi etika sebagai berikut: huruf f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa. Pasal 51 ayat (2) menyatakan, Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: huruf b. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani dan huruf c. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 66          Ayat (1) yang menyatakan, PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian.  Ayat (5), HPS digunakan sebagai: huruf a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.    Ayat (7), penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi: Huruf a. harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasadiproduksi/diserahkan/dilaksanakan,menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa; Huruf j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara      Ayat 8 menyatakan, HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.            Pasal 89 Ayat (4) menyatakan, pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak. Sedangkan pasal 95 ayat (4) yang menyatakan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

Nah, akibat kondisi itu sebut BPK RI Perwakilan Aceh, telah mengakibatkan kelebihan pembayaran pekerjaan lanjutan Pembangunan Mess Sabang Tahap III kepada PT AS Rp 62.974.856,07. Itu terjadi karena, pengguna anggaran dan PPTK kurang cermat dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kurang cermat dalam melaksanakan pengujian/pengukuran pada saat serah terima pekerjaan; dan  Konsultan Pengawas kurang cermat dalam melaksanakan pengawasan pekerjaan. Ironisnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sabang mengaku sepakat untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan melakukan pengembalian kelebihan pembayaran ke kas daerah. Dan, Sehubungan dengan kelebihan pembayaran tersebut, pihak rekanan telah menyetorkan/mengembalikan kelebihan bayar ke kas daerah.***

Komentar

Loading...