Pemko Diminta Segera Realisasi Dana Desa

Pemko Diminta Segera Realisasi Dana Desa

Sejumlah Gampong (Desa) di Banda Aceh belum menerima dana desa hingga April 2018.  Sehingga, berimplikasi mandeknya pembangunan dan tertahan jerih payah aparatur desa.

Meski sibuk dengan rapat yang sudah menjadi agenda rutin. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Zulfikar Abdullah, ST tetap menyempatkan diri menerima keluh kesah warga Kota Banda Aceh.

Terkini, dia mendapat kabar jika dana desa tahun anggaran 2018, belum dicairkan bagi 90 Gampong di Kota Banda Aceh.

“Ini tidak bisa kita tolerir, karena uang dasa sangat diharapkan aparatur Gampong. Selain menghambat pembangunan yang sudah direncanakan, ada juga jerih payah apartur Gampong dalam dana itu. Maka, saya mendesak Pemerintah Kota (Pemko) melalui Badan Perumahan Rakyat (BPM) Kota Banda Aceh, untuk segera mencairkan dana tersebut,” harap Zulfikar Abdullah pada media ini, di Banda Aceh, Sabtu pekan lalu.

Menurut informasi yang dia dapat. Pertanggungjawaban atau pelaporan dana desa 2017 belum selesai dilaporkan sejumlah aparatur Gampong pada BPM Kota Banda Aceh. Itu pula yang dijadikan alasan untuk menunda pencairan dana desa oleh BPM.

Menurut Zulfikar, banyak aparatur Gampong kurang paham dan tidak terbiasa dengan rumitnya proses administrasi pengajuan, dan pengamprahan, serta pelaporan anggaran tersebut. Sehingga, membutuhkan waktu lama.

Jika ini dibiarkan, menurut Zulfikar, dana desa yang bersumber dari APBN dan APBK Banda Aceh, tidak dapat dimanfaatkan seluruhnya, karena tidak cukup waktu. Apalagi, pengalaman tahun 2017 lalu, BPM Banda Aceh mencairkan dana desa sekitar bulan Juni. Akibatnya, banyak aparatur Gampong hanya melakukan amprahan satu dan dua kali saja, sehingga banyak dana desa menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  (SILPA).

“Harus dipahami, kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Gampong, terutama soal administrasi negara masih kurang. Makanya, saya meminta Walikota Banda Aceh Aminullah Usman mengintruksikan dinas terkait, untuk menurunkan petugas dan melakukan pendampingan dalam proses pengajuan hingga pelaporan dana tersebut. Sebab, selain akan tepat sasaran, juga dikelola dengan terarah sesuai dengan misi pembangunan Kota Banda Aceh,” pinta politisi PKS ini.

Terlebih, dana yang jumlahnya bervariasi antara Rp 1 miliar hingga Rp 1,5 miliar dan diawasi oleh 11 lembaga pemerintahan. Sehingga, menimbulkan ketakutan dikalangan aparatur desa.

”Yang terjadi sekarang. Geliat pembangunan di Gampong terhenti, otomatis merugikan semua pihak. Makanya, kita berharap sebelum memasuki bulan Ramadhan, dana desa harus cair. Jerih payah aparatur Gampong yang telah berkerja melayani masyarakat, harus bisa mereka nikmati saat meugang,” harap Zulfikar.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - yuk ikutan polling-nya! -

Komentar

Loading...