Terkait UMP Aceh

Pemerintah Aceh Dianggap Lakukan Pembohongan Publik  

Pemerintah Aceh Dianggap Lakukan Pembohongan Publik  
merdeka.com
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Seban tahun, Pemerintah Aceh menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh. Nilainya juga merangkak naik dari tahun ke tahun.

Tahun  2019 misalnya, UMP Aceh sebesar Rp 2,9 juta atu naik sebesar Rp 200 ribu dari tahun 2018 yang besaranya Rp. 2,7 juta.

Sayangnya, banyak perusahaan swasta di Aceh tak taat dengan penetapan tersebut, meski diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 98 Tahun 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh tahun 2019. Bahkan, dikalangan Pemerintah Aceh sendiri, aturan ini juga diabaikan.

Seorang tenaga kontrak di satu Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) yang tak mau namanya disebut mengaku. Pemerintah Aceh telah melakukan pembohongan publik terkait Pergub UMP di Aceh. Sebab, aturan itu juga tidak dijalankan oleh Pemerintah Aceh. Kenyataannya, dia hanya mendapat upah sebesar Rp. 2,4 juta setiap bulan.

“Bila mengacu pada UMP Aceh tahun 2018 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2017 oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf (kini Tersangka KPK) besarannya sebesar Rp. 2,7 juta. Kenapa saya digaji Rp. 2,4 juta,” ungkapnya pada media ini, di Banda Aceh, Kamis (8/11/18).

Menurutnya, aturan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Aceh ini tidak sejalan dengan kenyataan dilapangan. Jika, Pemerintah Aceh saja melanggar aturan yang telah dibuat sendiri, maka mustahil menertipkan perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), patuh terhadap ketentuan tersebut.

Lelaki berumur 31 tahu ini mengaku berijazah Sarjana atau Srata Satu (S1)  kala menjadi  pegawai kontrak di instansi Pemerintah Aceh tersebut. Sampai saat ini, dia telah mengabdi selama 6 tahun, dan tidak pernah mendapatkan gaji seperti UMP yang ditetapkan Pemerintah Aceh. Bahkan, kawan seprofesinya yang berijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) hanya menerima gaji Rp. 2,1 juta.

“Sebenarnya, kami ingin protes. Karena, ketentuannya jelas, ada aturan berupa Pergub. Namun, mau protes kemana, bisa-bisa kami dipecat. Jadi, terima saja lah,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf telah menetapkan UMP 2018 berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2017. Pergub tersebut diteken Irwandi pada 7 November 2017, kala masih menjabat Gubernur Aceh.

Dalam Pergub itu disebutkan, Besaran gaji Rp 2,7 juta per bulan tersebut merupakan upah bulanan terendah dengan hitungan waktu kerja 40 jam per minggu. Peraturan tersebut berlaku bagi seluruh pekerja/buruh dan karyawan, baik di perusahaan swasta, BUMN/BUMD, dan segala usaha sosial lain. Untuk pengawasannya akan dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

Kemudian, Pemerintah Aceh kembali menetapkan UMP Aceh tahun 2019 sebesar Rp 2,9 juta Jumlah tersebut naik sebesar Rp 216.810 jika dibandingkan dengan UMP tahun 2018 yakni sebesar Rp 2,7 Juta.

Aturan itu ditetapkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 98 Tahun 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh tahun 2019. Pergub tersebut berlaku bagi seluruh pekerja dan karyawan, baik di perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan usaha sosial lainnya.

Kepala Biro Humas dan Protokoler Sekda Aceh, Rahmad Raden mengaku untuk  pembayaran honor tenaga kontrak, berpedoman pada Standar Biaya Umum (SBU). Dasar itu yang digunakan oleh bendahara untuk membayar honor. Kecuali SBU berubah menyesuaikan dengan UMP.

Menurutnya, gaji para pegawai kontrak itu diterima sesuai jenjang pendidikan. Ada yang mendapatkan gaji lebih kecil, ada pula yang mendapatkan gaji lebih besar, sesuai dengan jenjang pendidikan saat tenaga kontrak itu diperkerjakan di dibawah lindungan Pemerintah Aceh.***

 

"Pileg dan Pilpres 2019" - yuk ikutan polling-nya! -

Komentar

Loading...