Terkait Permasalahan PT.EMM

Pemerintah Aceh Cabut Rekomendasi Izin dan Bentuk Tim Percepatan

Pemerintah Aceh Cabut Rekomendasi Izin dan Bentuk Tim Percepatan
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Pemerintah Aceh sudah membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa PT. EMM. Ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh No. 180/821/2019, tentang Pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa PT EMMl.

Informasi ini disampaikan Pelaksanaan Tugas Gubenur Aceh, Nova Iriansyah, saat Konfrensi Pers tentang tindaklanjut penyelesain masalah PT. EMM di Kantor Bappeda Aceh, Senin, 22 April 2019. Katanya, dalam waktu singkat tim berkerja cepat untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Aceh. Itu sejalan dengan diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM-Rl) kepada PT. EMM.

"Pemerintah Aceh mencabut Rekomendasi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 545/12161 dengan menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM) melalui surat No. 545/6320, tanggal 18 April 2019," ungkapnya.

Perihal tersebut juga dikarenakan, pencabutan Rekomendasi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No. 545/12161. b. Pemerintah Aceh meminta BKPM-Rl untuk meninjau kembali keputusan Kepala BKPM-Rl No. 66/1/IUP/PMA/2017, yaitu perihal pemberian IUP kepada PT. EMM dengan menyurati Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM-Rl). Selain itu surat Gubernur Aceh No. 545/6321, tanggal 18 April 2019, perihal Permohonan Peninjauan Kembali Surat Keputusan Kepala BKPM-Rl No. 66/1/lUP/PMA/2017.

"Terkait eksploitasi pertambangan Sumber Daya Mineral, khususnya pertambangan emas. Pemerintah Aceh memiliki pandangan yang sama dengan seluruh komponen masyarakat Aceh, bahwa hal ini belum menjadi fokus pembangunan Pemerintah Aceh saat ini," jelasnya.

Selain itu, terhadap izin usaha pertambangan (IUP), eksploitasi ada saat ini, Pemerintah Aceh menghormati proses hukum yang ada dan akan mensupport langkah-langkah hukum lebih Ianjut sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, terkait dikeluarkannya IUP eksploitasi emas di Aceh, Pemerintah Aceh mewakili rakyat Aceh menyesalkan adanya pihak-pihak yang telah mengeluarkan berbagai dokumen pendukung hingga diterbitkannya IUP eksploitasi emas di Aceh oleh BKPM-Rl. Sebab, dalam beberapa hal tidak sesuai dengan kekhususan Aceh sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 156 UUPA.

Tak hanya itu, kebijakan umum Pemerintah Aceh saat ini lebih menitikberatkan pada sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM), yang memungkinkan berbagai pelaku usaha dapat bangkit secara bersama-sama di bawah dukungan Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

"Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai langkah kongkrit Pemerintah Aceh, terkait tindak Ianjut penyelesaian polemik izin P.T. EMM. Semoga dengan langkah yang telah diambil dapat dimaklumi masyarakat maupun pihak terkait lainnya," ujar Plt Gubernur Aceh itu.***

Komentar

Loading...