Pemda Bireuen Cari Jubir Berlatar Belakang Komunikasi yang Bagus

Pemda Bireuen Cari Jubir Berlatar Belakang Komunikasi yang Bagus
Wakil Bupati Bireuen, Dr. H. Muzakkar A. Gani, SH., M.Si
Penulis
Rubrik

Bireuen | Terkait Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:480/3503/SJ, tanggal 6 Mei 2019, tentang Penunjukan Juru Bicara (Jubir) di Lingkungan Pemerintah Daerah. Rencananya Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen sedang mencari siapa sosok yang cocok untuk dijadikan jubir.

“Kita akan mencari sosok baik dari unsur dalam (ASN) maupun luar dan sedang kita inventalisir,” kata Wakil Bupati Bireuen, Dr. H. Muzakkar A. Gani, SH., M.Si, kepada media ini, Senin (29/7/2019).

Sambung Muzakkar, pihaknya mencari jubir dari kalangan pegawai terutama yang punya latar belakangan komunikasi bagus. Juga pernah mengikuti pelatihan bagaimana untuk menjadi juru bicara, atau pengalaman lain, terutama berorganisasi. “Sedang kita cari dan dalam waktu dekat akan kita SK kan,” kata Muzakkar.

Sekedar informasi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluarkan Surat Edaran Nomor 480/3503/SJ, tentang Penunjukan Juru Bicara di Lingkungan Pemerintah Daerah. Surat Edaran tersebut ditujukan kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia yang ditandatangani, Senin (06/06/2019).

"Pemda perlu menunjuk juru bicara dan mendukung dari segi anggaran. Itu dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas kehumasan di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2011, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah," kata Tjahjo.

Surat edaran itu berisi. Pertama, perlu ditunjuk 1 (satu) orang pejabat Kehumasan yang bertindak sebagai juru bicara. Ini sebagai upaya untuk mendorong terciptanya hubungan harmonis antara satuan Pemerintahan, baik dalam hubungan secara vertikal antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun secara horisontal antara Pemerintah Daerah dalam mengelola komunikasi publik. Sekaligus untuk mensinergikan informasi antar satuan kerja pemerintahan di media massa.

Kedua, perlu diberikan dukungan anggaran berdasarkan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 13 tahun 2011 untuk meningkatkan sarana dan prasarana di Bidang Kehumasan, serta program pelatihan berupa pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis lainnya untuk peningkatan kapasitas, terutama dalam kaitannya dengan pemanfaatan teknologi bagi aparatur Kehumasan di lingkungan Pemerintah Daerah.***

Komentar

Loading...