Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa Aceh Selatan Belum Dilaksanakan Sesuai Ketentuan

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa Aceh Selatan Belum Dilaksanakan Sesuai Ketentuan
Bupati Aceh Selatan H.T. Sama Indra Menyerahkan Dana Desa Secara Simbolis. Foto Harian Medan Bisnis.
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Aceh telah mengaudit penggunaan anggaran tahun 2015 Kabupaten Aceh Selatan. Berdasarkan buku audit BPK RI nomor 22.A/LHP/XVIII.BAC/07/2016 tanggal 26 Juli 2016, salah satu temuanya adalah terkait pertanggungjawaban dana desa.

BPK RI menyebutkan, Pemerintah Aceh Selatan menyajikan saldo utang beban pada Neraca per 31 Desember 2015 sebesar Rp11.862.287.440. Nilai tersebut, salah satunya berupa saldo bantuan keuangan ke desa tahap III yang belum ditransfer kepada 26 desa sebesar Rp1.359.036.943. Dana desa berasal  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, mendapatkan Alokasi Dana Desa dari APBN dengan nilai total Rp68.915.039.000. Senilai itu, ditransfer ke Kas Daerah tiga tahap, kemudian dianggarkan dan disalurkan kepada 260 desa. Penyaluran dana desa setiap tahap seharusnya dilakukan paling lambat minggu kedua, setelah dana desa diterima dari Pemerintah Pusat/Rekening Kas Umum Negara (RKUN), namun Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terlambat dalam menyalurkan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Desa.

Penyaluran tahap I  sebesar 40% dengan nilai Rp27.566.015.600. Dan, dicairkan dari RKUD ke Rekening Desa antara tanggal 3 Juli 2015 sampai dengan 13 Oktober. Penyaluran tahap II 40% sebesar Rp27.566.015.600, dicairkan dari RKUD ke Rekening Desa antara tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan 29 Desember 2015. Penyaluran tahap III 18%, Rp12.423.971.846, dicairkan dari RKUD ke Rekening Desa antara tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan 29 Desember 2015. Dan, sisa penyaluran tahap III 2%, Rp1.359.036.943, dicairkan dari RKUD ke Rekening Desa pada tanggal 29 Maret 2016.

Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) pada BPK RI, keterlambatan tersebut disebabkan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG), Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) serta penyampaian dokumen-dokumen tersebut oleh Kepala Desa kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terlambat.

Atas penyaluran Dana Desa tahap I, II dan III tahun anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan. Masih berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat pada BPM, diketahui bahwa sampai dengan tanggal 22 Juni 2016, sebanyak 10 desa belum menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban, sisanya sebanyak 250 desa telah menyampaikan laporan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah menyampaikan surat Bupati No.900/083/2016 tanggal 29 Januari 2016 dan surat Kepala BPM No.412.2/37/2016 tanggal 17 Februari 2016 kepada para Camat di lingkungan Kabupaten Aceh Selatan, untuk memerintahkan seluruh Keuchik di wilayahnya, supaya segera menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun 2015, guna menghindari keterlambatan penerimaan penyaluran/transfer Dana Desa/Gampong dari RKUN ke RKUD tahap I taahun Anggaran 2016.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: 1) Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester; 2) Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menangani Desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya; 3) Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), bupati/walikota dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa; 4) Pasal 25 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal bupati/walikota tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Menteri dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.***

Komentar

Loading...