Breaking News

Iklan Ucapan Selamat Puasa Ramadhan
Iklan TRH sambut Puasa Ramadhan 1439

Partai Aceh Tolak Rencana BPKH RI Kelola Tanah Waqaf Aceh di Arab Saudi

Partai Aceh Tolak Rencana BPKH RI Kelola Tanah Waqaf Aceh di Arab Saudi
FB Teuku Jamaika

Banda Aceh | Juru bicara Partai Aceh Syardani M. Syarif (Teungku Jamaica) menegaskan. Partai Aceh (PA) menolak secara tegas rencana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI, mengambil alih pengelolaan Tanah Waqaf Baitul Asyi, milik warga Aceh di Arab Saudi. Menurutnya, hingga kini Baitul Asyi tersebut dikelola dengan baik oleh Nadzir Waqaf Habib Bugak, dan tidak ada permasalahan apapun. ”Atas nama Partai Aceh, kami menolak rencana Pemerintah Indonesia itu,” tegasnya pada awak media pers di Banda Aceh, Sabtu, (10/3/18).

Selanjutnya, dia meminta Presiden RI Joko Widodo, agar dapat meninjau kembali rencana BPKH RI tersebut dan tidak membuat rakyat Aceh resah. “Meminta kepada Pemerintah RI agar tidak mengganggu aset milik Rakyat Aceh dimana pun berada. Saya ingin menegaskan Partai Aceh bersama rakyat Aceh akan berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan aset tersebut,” janji Teungku Jamaica.

Selain itu, kata Teungku Jamaica, wakaf Baitul Asyi diikrarkan Habib Abdurrahman atau Habib Bugak Asyi pada 1224 Hijriah atau tahun 1809 Masehi, di hadapan Hakim Mahkamah Syariah Makkah.  Menurutnya Waqaf MUQAYYAD (waqaf bersyarat) bukan Waqaf Mutlaq. Artinya diwaqafkan untuk seluruh Rakyat Kerajaan Aceh Darussalam hingga hari Qiyamat, yang tidak bisa berpindah tangan kepada siapapun kepemilikannya, dan pengelolaannya sudah ditentukan sendiri oleh Habib Bugak dalam ikrar tersebut.

Sebelumnya, tanah wakaf ini berasal dari sebuah rumah di depan Ka'bah, dan sudah berkembang menjadi beberapa buah hotel dan apartemen yang mampu menampung lebih 12.000 jamaah, dengan total aset sekitar 300 juta riyal atau mencapai Rp 1 triliun lebih. Selam ini, waqaf dikelola Dewan Nadzir Waqaf Habib Bugak yang ditunjuk langsung Habib Bugak dan diteruskan oleh keturunan Nadzir sebelumnya dari Ulama Aceh di Makkah. Sejak 2007 lalu dan setiap tahunnya, semua rakyat Aceh yang berangkat haji ke tanah suci Makkah al-Mukarramah, mendapatkan dana pembagian hasil pendapatan dari pengelolaan tanah waqaf tersebut sebesar 1. 200 riyal atau sekitar Rp 4 juta lebih per jamaah.

Namun, baru –baru ini Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla. BPKH melaporkan soal rencana investasi di Arab Saudi. Salah satu yang dibahas adalah rencana pengelolaan tanah waqaf Habib Bugak untuk rakyat Kerajaan Aceh Darussalam.

Dikutip dari detikcom, pertemuan berlangsung di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (9/3/2018). Anggito datang ditemani Alwi Shihab utusan khusus presiden untuk Timur Tengah (Timteng) dan OKI. “Kami laporkan ke Pak Wapres bahwa PP-nya (Peraturan Pemerintah) sudah terbit, Nomor 5 tahun 2018. Kedua, kami sudah menyusun renstra (rencana strategi) dan kami akan melaporkan bahwa kami akan melakukan kunjungan ke Arab Saudi dengan mengajak Pak Alwi Shihab,” imbuhnya.

Rencana investasi yang paling dekat adalah pengelolaan tanah wakaf Pemda Aceh. Tanah tersebut berlokasi sekitar 400 meter dari Masjidil Haram. “Kami juga akan bertemu dengan beberapa investor di Arab Saudi untuk melakukan administrasi yang paling dekat adalah dengan tanah wakafnya Aceh. Ada wakaf Aceh di Makah dan itu kami akan membicarakan lebih lanjut. Kemudian ada beberapa kesempatan-kesempatan investasi Arab Saudi yang lain,” tutur Anggito. “Itu dimiliki oleh wakaf Aceh dan sudah ada ikrarnya, ikrar wakafnya sudah ada. Sudah diinvestasikan oleh wakifnya, wakif di Arab Saudi, dan itu sedang proses negosiasi,” jelasnya.

Ditanya akan dibangun apa, Anggito belum menjawab detail. “Macam-macam, bisa kerja sama, bisa investasi,” jawabnya.***

 

 

 

Komentar

Loading...