Surat KPU RI Mulai Serius Dipersoalkan

Partai Aceh Tolak Kuota Bakal Caleg 100 Persen

Partai Aceh Tolak Kuota Bakal Caleg 100 Persen
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Siaran pers itu dikirimkan Juru Bicara Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA) Syardani M. Syarif atau dikenal Teuku Jamaica. Melalui WhatsApp, Selasa (26/06/2018).

Dia menyampaikan, bahwa Partai Aceh bersikap tegas menolak kuota 100 persen calon Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan DPRK di Aceh.

Melalui siaran Pers tersebut dia juga menjelaskan. Tampaknya konflik regulasi terulang lagi menjelang Pemilu Legislatif 2019. Soalnya, dua hari lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengeluarkan surat yang menyebutkan kuota Caleg di Aceh, sebanyak 100 persen dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan dan berlaku untuk semua partai politik peserta pemilu di Aceh.

“Rujukannya adalah Pasal 244 UU Nomor 7 Tahun 2017,” kata Jamaica.

Itu sebabnya, menanggapi surat KPU tersebut, Partai Aceh secara tegas menolak keputusan KPU RI tersebut.  "Aceh mempunyai UUPA, dalam UUPA disebutkan bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh, diselenggarakan berdasarkan Qanun Aceh. Maka Aceh membuat Qanun Nomor 3 Tahun 2008, dalam Pasal 17 Qanun tersebut menyebutkan bahwa  daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memuat paling banyak 120 persen  dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan. Jadi, Partai Aceh tegas menolak kuota Caleg di Aceh sebanyak 100 persen," ujar Teungku Jamaica.

Sikap yang sama melalui siaran pers tersebut, juga disampaikan Sekretaris Jenderal DPA-PA Kamaruddin Abubakar atau akrab disapa Abu Razak. Ia  menambahkan, semestinya KPU RI bisa melihat kekhususan Aceh yang sudah berjalan selama ini bahwa setiap partai politik lokal di Aceh, harus diberikan kekhususan sebagaimana diatur dalam UUPA dan Qanun penyelenggaraan Pemilu di Aceh.

"Masalah ini mengulangi kejadian serupa tahun 2013, menjelang Pemilu Legislatif 2014. Lewat lobi-lobi saat itu, KPU Pusat akhirnya setuju bahwa Caleg Aceh 120 persen dari jumlah kursi. Kenapa hal yang sudah selesai ini kemudian diulang lagi? Usulan Caleg 120 persen itu hanya berlaku untuk parpol di Aceh, tidak ada ditempat lain. Inilah salah satu kekhususan dan keistimewaan Aceh pasca damai RI dengan GAM yang melahirkan UUPA. Seharusnya, ini dijadikan sebagai kebhinekaan politik nasional yang perlu dijaga demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.

Lanjut Abu Razak, jika semua Undang-Undang Nasional diberlakukan untuk Aceh, lalu apa gunanya UUPA yang merupakan turunan dari butir-butir MoU Helsinki," kata  Abu Razak, mempertanyakan.

Sejatinya  tegas Abu Razak, KPU dapat menghormati perjanjian damai yang telah ditandangani Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia, pada  15 Agustus 2005 silam. “Perjanjian itu tidak dicapai begitu saja, tetapi lewat perjuangan panjang yang mengorbankan banyak nyawa ke rakyat Aceh,” tambah Abu Razak.

Itu sebabnya, sehubungan dengan perkembangan dimaksud, Partai Aceh meminta KPU Pusat segera membatalkan surat edaran KPU nomor: 605/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018, tanggal 25 Juni 2018, perihal syarat calon anggota DPR Aceh dan DPR Kab/Kota di Aceh," harap Abu Razak.***

Komentar

Loading...