Breaking News

Paripurna HUT Kota Jantho, Ini Pesan Ketua DPRK Aceh Besar Sulaiman

Paripurna HUT Kota Jantho, Ini Pesan Ketua DPRK Aceh Besar Sulaiman
Humas DPRK Aceh Besar

Jantho I Kompak mengenakan pakaian adat Aceh, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten (DPRK) Aceh Besar hadir dalam sidang paripurna Hari Ulang Tahun (HUT) ke -34 Kota Jantho di Gedung DPRK setempat, Kamis (3/5/18).

Sidang itu dipimpin Ketua DPRK Aceh Besar Sulaiman SE, disaksikan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar Ir. Mawardi Ali dan  Tgk. H. Husaini A Wahab, unsur Forkopimda Aceh Besar, serta  para undangan.

Dalam sambutannya, Sulaiman  menyampaikan. Tiga puluh empat tahun lalu, Kota Jantho berupa hutan yang tidak terjamah manusia. Namun, Bupati Aceh Besar ketika itu T. Bachtiar Panglima Polem, SH menentapkan kawasan itu menjadi Ibukota Aceh Besar melalui Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 5 Tahun 1979.

20180504-31914223_2033880853602233_7632723520027361280_n

Sejak saat itu, Kota Jantho terus berbenah membangun fasilitas perkantoran hingga perumahan penduduk. Sehingga, Kota Jantho mulai hidup dan dibanjiri warga untuk ditempati.

Menurutnya, dalam tigawarsa lebih telah mengubah Kota Jantho yang asri telah menjadi kota dengan hiruk pikuk dan menjadikan Kota Jantho sebagai urat nadi perekonomian warga.

“Saya mengharapkan, dengan Milad ini dapat dimaknai untuk mengingatkan kembali menjaga keseimbangan manusia dengan lingkungan,” harap politisi Partai Aceh (PA) ini.

Dalam kesempatan itu, Sulaiman juga mengharapkan Pemerintah Aceh Besar dapat melobi Pemerintah Aceh untuk menambah rute Bus TranKoetaraja hingga ke pusat Kota Jantho. Sehingga, membantu warga berpergian dan mengurus sesuatu pada instansi pemerintah ke Kota Jantho.

“Pada November 2018 ini, kita menjadi tuan rumah menyelenggarakan PORA XIII yang dipusatkan di Kota Jantho. Saya mengharapkan semua pihak terlibat dan menyukseksan acara dua tahunan itu. Tak lupa, saya berharap kita menjadi juara umum,” harap Sulaiman.

Pada akhir kata sambutanya, Sulaiman mengharapkan Pemerintah Aceh Besar melakukan pengelolaan keuangan yang baik, sehingga dapat mempertahankan Opini Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh.

20180504-31936029_2033881220268863_6217894703552004096_n

Sementara itu, Mawardi Ali mencerikan perjalanan panjang mendirikan Kota Jantho yang penuh hambatan dan lika-liku. Setahunya, usaha pemindahan Kota Jantho telah dirintis tahun 1969 dan tidak berhasil. Kemudian, tahun 1976 dilakukan kembali usaha pemindahan dengan memilih lokasi di Kemungkiman Seulimuen.

“Usaha ini baru berhasil, seluruh aktifitas perkantoran dari Kota Banda Aceh dipindahkan ke Ibukota Jantho pada 29 Agustus 1983, dan diresmikan oleh Soepardjo Rustam 3 Mei 1984”, ungkap Mawardi Ali.

Dibawah pemerintahannya, Mawardi Ali bertekat membawa Kota Jantho lebih maju seperti kota lain di Aceh bahkan di Indonesia. Bentuk komitmennya itu, dibuktikan dengan dipusatkaknya pembangunan berbagai venue di Kota Jantho, untuk menyambut PORA XIII Aceh Besar 2018.

“Selain itu, kita juga sedang berupaya membangun infrasruktur lainnya, seperti jalan tembus dari Jantho ke Lam No (Aceh Jaya), dan jalan Nasional dari Jantho ke Keumala (Pidie), serta jalan tembus ke beberapa Kabupaten Kota di Aceh,” ujarnya.

Apalagi, menurut Mawardi, Kota Jantho akan dilintasi oleh proyek jalan tol yang dibiayai pusat. Dia mengharapkan, dengan banyaknya jalan dari dan menuju Kota Jantho akan menghidupkan beberapa objek wisata dan dapat meningkatkan perekomiasn warg Aceh Besar.***  

 

"Pileg dan Pilpres 2019" - tentukan pilihan Anda! -

Komentar

Loading...