Terkait Demo Atribut Kampanye

Panwaslih Kota Banda Aceh Sering Melakukan Penertiban

Panwaslih Kota Banda Aceh Sering Melakukan Penertiban
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Banda Aceh, Afrida, SE.
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Banda Aceh, Afrida, SE mengatakan. Pihaknta sudah sangat sering melakukan penertiban peralatan kampanye di Kota Banda Aceh. Itu disampaikannya, saat wartawan media ini menjumpainya langsung di Kantor Panwaslih Kota Banda Aceh, Jalan Tandi No. 9 Gampong, Ateuk Munjeng, Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Kamis, 14 Februari 2019.

Dia mengaku, penertiban alat peraga kampaye seperti poster, baliho dan spanduk milik caleg di Banda Aceh, sudah dilakukan penertiban jauh sebelumnya, yaitu 2017 lalu. “Sebelum jadwal kampaye dimulai, kami sudah melakukan penertiban. Karena ada atribut yang dipasang sebelum jadwal," ungkapnya.

Selain itu, 2018 ada delapan kali lakukan penertiban ke lapangan. Dimulai dari tanggal 23 September. Sedangkan, 2019 penertiban dilakukan mulai 28 bulan Januari sampai sekarang. “Namun, sampai saat ini masih banyak sekali yang melakukan pelanggaran. Sudah kita bongkar balihonya, besoknya ada lagi,” ujarnya.

Berdasarkan data di Panwaslih Kota Banda Aceh, selama 2017 yang paling banyak melakukan pelanggaran atribut kampanye adalah Partai Demokrat (55 persen). Disusul Partai NasDem (50 persen), Partai Amanat Nasional (45 persen) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 30 persen. Sedangkan partai lain, hanya 20 persen saja.

Kurangnya sanksi atas pelanggaran tadi, dimanfaatkan partai politik untuk bebas memasangkan atribut kampanye. “Sanksi yang diatur di Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya dua, yaitu teguran dan penurunan atribut. Tidak ada sanksi yang memberatkan,” jelasnya.

Dirinya, merespon positif terhadap aksi demo yang dilakukan para mahasiswa tadi pagi. Karena, hal tersebut dapat membuat para caleg atau partai politik mengerti bahwa perbuatan memasang atribut kampaye sembarangan tidak didukung masyarakat.

“Tapi kami respon positif, jadi partai politik dan caleg, tahu bahwa apa yang mereka lakukan tidak sesuai serta tidak didukung oleh masyarakat. Selain itu, penertiban alat peraga kampanye bukan hanya kewajiban Panwaslih. Namun, juga pihak Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) dan masyarakat,” ungkapnya.***

Komentar

Loading...