Pansus Serahkan RPJM 2017-2022 Kepada Pimpinan DPRA

Pansus Serahkan RPJM 2017-2022 Kepada Pimpinan DPRA
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Pembahas Rancangan Qanun Aceh, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022, telah selesai disusun dalam bentuk Draft Raqan RPJMA Tahun 2017-2022

Informasi itu disampaikan Ketua Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRA, H. Dahlan Jamaluddin, S.I. Selanjutnya kata Dahlan, diserahkan kepada Pimpinan DPRA, Drs. H. Sulaiman Abda, M.Si, di ruang Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRA. Jalan, Tgk. Daud Bireueh, Kota Alam, Banda Aceh. Jum’at sore, 7 Desember 2018.

Hadir pada acara tersebut, Anggota Tim Pansus DPRA dan tenaga ahli dari Perguruan Tinggi di Aceh. Rancangan Qanun ini, selesai disempurnakan setelah diselenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum oleh Tim Pansus di Gedung Utama DPRA (24/10/2018) lalu.

Tujuannya, untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Aceh, untuk periode lima tahun. Isinya, memuat visi, misi kepala daerah, terkait arah kebijakan, strategi dan program pembangunan.

Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRA, menyelesaikan pembahasan Rancangan Qanun Aceh, Tentang RPJMA Tahun 2017-2022 bersama mitra kerja, baik dari Pemerintah Aceh maupun Tenaga Ahli.

Diharapkan, setelah penyerahan kepada pimpinan DPRA, dapat dijadwalkan pada tahapan selanjutnya. Yaitu, masuk dalam agenda pembahasan Sidang Paripurna untuk disahkan menjadi Qanun Aceh.

Keputusan ini, sesuai amanat Undang-Undang, Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

Diamanahkan, kepala daerah diwajibkan untuk menyusun dan menetapkan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Peraturan Daerah (PERDA).

RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah. Didalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah serta keuangan daerah. Termasuk Program Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah, yang disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

RPJMD itu, disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Agar pembangunan dapat memberikan hasil yang optimal. Maka, RPJMD harus memperhatikan dan mempertimbangkan aspek-aspek pembangunan spesial yang telah digariskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

RPJM Aceh 2017-2022, merupakan tahapan pembangunan ketiga dari RPJP Aceh 2005-2025. Tahapan ini memfokuskan pada pemantapan basis pengembangan industri manufaktur. Sejalan dengan itu, fokus pembangunan juga menguatkan agroindustri yang belum berkembang secara optimal pada tahapan pembangunan sebelumnya.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - pilihan Anda sangat menentukan -

Komentar

Loading...