Terkait Praktek Politik Bagi-bagi Uang di Bireuen

PAKAR Ungkap Satu Paket Rp 200 Hingga Rp 300 Ribu

PAKAR Ungkap Satu Paket Rp 200 Hingga Rp 300 Ribu
Temu Pers PAKAR tahun 2018 (Foto: Ist)
Penulis
Rubrik

Bireuen | Pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (PAKAR) Aceh menilai, pelaksanaan Pemilu Calon Legislatif (Caleg) 2019 di Kabupaten Bireuen serat dengan permainan money politic (politik uang). Ini sejalan dengan informasi yang didapatkan PAKAR -Aceh di lapangan. “Kita turut prihatin dan menyesali masih ada oknum caleg di Bireuen, baik dari Parnas maupu Parlok, yang diduga telah melakukan kecurangan,” kata Pengurus PAKAR Aceh, M. Iqbal S.Sos kepada media ini, Kamis 25 April 2019 di Bireuen.

Sebut Iqbal, cara bulus itu diperankan para oknum caleg dengan sistem paket. Terang dia, sistem itu adalah, dengan menggandengkan caleg DPRK dan DPRA serta DPR-RI untuk memilih mereka dengan imbalan uang antara Rp 200 hingga Rp 300 ribu,” ungkap Iqbal.

Masih kata Iqbal, uang sebesar itu sebagai upaya mendongrak perolehan suara oknum caleg tadi untuk mendapatkan suara badan yang banyak sehingga mereka terpilih dan melenggang ke kursi dewan. Parahnya lagi uang itu dibagi-bagikan pada minggu tenang.

“Hal tersebut disetting melalui orang kepercayaan partai politik dan oknum caleg, timses serta calo money politik dalam masyarakat dengan metode tawaran transaksi harga per setiap suara  dengan paket DPRK-DPRA maupun DPR RI di Kabupaten Bireuen,” jelas pria asal Peudada itu.

Bila ini dibiarkan katanya, tentu permainan tersebut ke depan tetap marak terjadi secara terselubung, terstruktur, sistematis dan masif. Anehnya sambung Iqbal, bila ada temuan dan laporan dari masyarakat soal indikasi kasus praktek money politik tersebut, berhenti begitu saja dengan alasan tidak mencukupi unsur, alat bukti formil dan materil maupun saksi serta terduga terlapor telah melarikan diri.

Berdasarkan kajian dan analisis PAKAR Aceh, kondisi ini mencerminkan gagalnya kinerja Panwaslih bersama Gakkumdu di Bireuen. Sebab, tidak mampu mendeteksi potensi kecurangan bahaya praktek money politik secara fakta hukum untuk diproses lebih lanjut. "Ternyata berjalan di tempat," kritik Iqbal.

Bila penegak hukum lemah dan tidak tegas, mengindikasikan tidak optimal dan efektifnya upaya pencegahan dan pengawasan melekat pada Panwaslih Bireuen, seperti ada indikasi, intervensi pihak penguasa Bireuen. "Bila tidak ada penindakan dan suatu bukti kepastian hukum, maka potensi ini akan marak terus terjadi," ucap dia.

Dia juga melihat persolan dan perjalanan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah tahun 2017 (Pilkada) lalu di Kabupaten Bireuen, juga banyak bermasalah dan cacat hukum, namun tanpa ada tindakan dan upaya serta solusi yang kongkrit.

Nah, pada Pileg tahun ini kata dia, sudah ada seorang warga Bireuen yang telah melapor kecurangan caleg ke Panwaslih Bireuen. Namun, laporan itu dihentikan oleh lembaga  yang berwenang. Sebab itu PAKAR- Aceh mendesak DKPP RI dan Bawaslu RI berdasarkan kewenangan masing masing, menindaklajuti dugaan money politik para caleg nakal di Bireuen. “Salah satunya kasus dugaan money politik di Desa Pulo Naleueng, pelapor warga Bireuen yang bernama Rahmat Setiawan,” terangnya.***

Komentar

Loading...