Tanpa Izin dan Sarat “Masalah”

Pak Plt Gubernur Aceh, Ganti Sajalah Nizarli!  

Pak Plt Gubernur Aceh, Ganti Sajalah Nizarli!  
Rubrik

MODUSACEH.CO | Lebih cepat, lebih baik! Kalimat yang dipopulerkan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) ini, agaknya cocok untuk disematkan pada Nizarli, Kepala ULP Pemerintah Aceh.

Bayangkan, hingga saat ini, ternyata Nizarli belum mengantongi izin dari Rektor Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) Sekretariat Daerah Aceh.

Itu sebabnya, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengaku sudah mengirim surat, namun belum mendapat jawaban dari Pemerintah Aceh. “Kami sudah mengirim surat kepada Pemerintah Aceh soal ini, tapi belum ada jawaban atau balasan,” kata Tasdik Kinanto, salah seorang komisioner KASN pada media ini beberapa waktu lalu melalui sambungan telpon seluler.

Sebaliknya, Pemerintah Aceh, khususnya Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah hingga kini belum mengambil sikap. Disebut-sebut, bertahannya Nizarli karena dia lihai dan pandai “mengatur” sejumlah paket proyek kepada berbagai pihak. Mulai dari orang dekat Gubernur Aceh non aktif Irwandi Yusuf hingga pejabat lainnya.

Sebelumnya, Nizarli dilantik sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa/ULP Aceh pada Sekretariat Daerah Aceh oleh Wakil Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah bersama enam pejabat Eselon II.a dan tiga Pejabat Eselon II.b lainnya, di jajaran Pemerintah Aceh, di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Banda Aceh, Senin, 16 April 2018.

Nah, tak sampai satu kali 24 jam, pelantikan Nizarli menuai masalah dan protes dari Auzir Fahlevi SH, Ketua LSM GeMPAR Aceh. Pada media ini, Jumat,  27 April 2018, Auzir berpendapat, pelantikan tersebut cacat hukum dan melanggar persyaratan administrasi. Misal,  harus ada izin atau rekomendasi dari pimpinannya yakni Rektor Unsyiah Banda Aceh, Prof. Samsul Rizal. Termasuk jenjang pendidikan akademik minimal S3 dari kalangan akademisi.

Ketentuan ini sejalan dengan ketetapan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), dalam melakukan seleksi‎ terhadap calon kepala badan, dinas atau biro di lingkup Pemerintah Aceh. Hal itu ditegaskan Auzir Fahlevi SH, Ketua LSM GeMPAR Aceh pada media ini, Jumat (27/4/18).

‎Menurutnya, pada Pasal 118 Ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) jelas disebutkan. Pelamaran yang dilakukan PNS harus direkomendasikan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), tempat  instansi berkerja.

Di Pasal 115 huruf f dinyatakan, tugas Panitia Seleksi (Pansel) salah satunya melakukan seleksi administrasi dan kompetensi. Bahkan, dalam Pasal 120 ayat (4) dinyatakan bahwa; pansel wajib melakukan seleksi secara objektif dan transparan dan ayat (5) juga dinyatakan; tahapan seleksi paling sedikit terdiri atas seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas.

Desakan pencopotan Nizarli juga disampaikan Ketua DPD PDIP Aceh, H. Karimun Usman. Bahkan, Karimun meminta Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah untuk tidak ragu mengevaluasi setiap pejabat yang kini menjadi saksi di KPK.

“Khusus untuk Kepala ULP Ir. Nizarli, Plt Gubernur segera evaluasi dan menganti yang bersangkutan, sebab dalam melaksanakan tugas, selalu membawa-bawa nama pejabat di Aceh. Termasuk nama Panglima Kodam Iskandar Muda. Ini sama artinya dengan membocorkan rahasia Negara. Jangan gara-gara dia pejabat lain jadi korban,” tegas Karimun.

Dia menduga, ada pejabat di SKPA yang membawa-bawa nama pejabat di Aceh, mengenai masalah proyek. “Sekali lagi, saya minta kepada Plt Gubnur Ir Nova Iriansyah, segera ganti pejabat yang telah pernah dipanggil KPK sebagai saksi atau calon tersangka,” katanya berulang-ulang.

Menurut dia, sambil menunggu laporan KPK tentang adanya pejabat lain yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, maka segera dilakukan evaluasi. Karena, saat ini mayoritas kepala dinas atau SKPA diam dan tak berani bertindak serta mengambil kebijakan. “Sebenarnya, SKPA lah yang paling tahu soal teknis pelaksanaan dan kondisi lapangan. Kepala ULP, mestinya mendengar saran dan pendapat dari kepala dinas terkait,” ujar Karimun.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - tentukan pilihan Anda! -

Komentar

Loading...