Nova Iriansyah dan Kotak Pandora Investasi Aceh

Nova Iriansyah dan Kotak Pandora Investasi Aceh
Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah (Foto: Muhammad Saleh/MODUSACEH.CO)
Rubrik
Sumber
Pimpinan Redaksi MODUSACEH.CO

Keikutsertaan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah bersama Presiden Indonesia Joko Widodo pada pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-34 ASEAN di Bangkok, Thailand, 22-23 Juni 2019 lalu, menjadi kunci sekaligus pintu masuk untuk membuka “rumah” dan kotak pandora investasi di Aceh.

Nova Iriansyah tidak sendiri. Dia didampingi Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Aceh, H. Makmur Budiman, Direktur Utama PT. Pembangunan Aceh (PEMA) Zubir Sahim, dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Razuardi.

Bergerak lurus, Nova mengusulkan sedikitnya tujuh program pada KTT ke-12 Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) di negeri Gajah Putih tersebut. Pertama, meningkatkan konektivitas udara dari Sabang-Phuket-Krabi-Langkawi.

Kedua meningkatkan konektivitas maritim, ketiga pengembangan wisata, keempat program wisata halal, kelima zona ekonomi khusus, keenam program penghijauan kota, dan ketujuh melakukan riset dibawah Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh.

Bagi Nova Iriansyah, KTT ke-34 ASEAN bertema; Partnership for Sustainability, menjadi spirit (semangat) baru untuk meningkatkan sinergi  dan investasi di Aceh yang sudah begitu lama “tertidur” dan tanpa kepastian.

Sikap optimis ini, sejalan dengan penetapan lima bandara di Indonesia yang akan menjadi pintu masuk langsung dalam kerja sama IMT-GT, yaitu: Aceh Besar (Bandara Sultan Iskandar Muda), Medan, Padang, Silangit, dan Tanjung Pandan.

Menurut Nova, kegiatan tersebut sudah lama diusulkan Pemerintah Aceh dan sudah disetujui ketiga kepala negara yakni Indonesia, Malaysia dan Thailand untuk dilaksanakan atau wujudkan. Karena itu, KTT tersebut diharapkan sebagai bentuk keseriusan dari tiga kepala pemerintahan dalam mewujudkan kerja sama investasi di Indonesia, termasuk Aceh.

Investasi tentu tidak dapat dipisahkan dari dunia usaha, sebab adanya investasi akan dapat dikembangkan menuju usaha yang lebih besar. Dan otomatis, menyerap tenaga kerja yang besar sehingga berdampak bagi perkembangan ekonomi daerah.Terutama, menurunkan angka kemiskinan di Aceh.

Ibarat tanaman, ”investasi” adalah pupuk yang membuat tanaman menjadi tumbuh subur. Begitu juga dengan dunia usaha, apabila semakin banyak investor yang menanamkan modalnya di Aceh, diharapkan dapat membantu perkembangan dunia usaha, khususnya usaha kecil menengah yang semakin banyak tumbuh dan berkembang di daerah ini.

Secara regulasi, upaya pengembangan dunia usaha di daerah (Aceh), sebenarnya telah diberikan keleluasaan oleh pemerintah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 195 disebutkan; dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain, yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.

Ini bermakna, pemerintah pusat sangat mendukung segala kegiatan usaha atau investasi yang ada di daerah, guna peningkatan kesejahteraan rakyat. Khusus bagi Aceh, peluang serupa juga tertuang dalam UU No: 11/2006, tentang Pemerintah Aceh. Hanya saja, ketentuan penanaman modal di Aceh berdasarkan Pasal 165 ayat (2), UU No. 11 Tahun 2006, dalam pelaksanaannya masih berbenturan dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007, tentang modal asing.

UU No. 25 Tahun 2007 menyatakan, penanaman modal asing merupakan kewenangan pemerintah pusat dalam menarik investor asing dari negara lainnya. Sebab, pelaksanaan permodalan asing tadi, dilakukan dengan perjanjian antara negara Indonesia dan juga negara lainnya yang ingin menanamkan investasi di Indonesia.

Sebaliknya, Pasal 165 ayat (2), UU No. 11 Tahun 2006 menyebutkan; dalam permodalan asing dan menarik investor asing, merupakan kewenangan Pemerintah Aceh. Begitupun, dalam azas peraturan perundang-undangan dikenal ketentuan; “aturan hukum yang baru menyisihkan aturan hukum yang lama, aturan hukum yang tinggi mengalahkan aturan hukum yang rendah dan aturan hukum yang khusus menyampingkan aturan hukum yang umum”.

Itu sebabnya, antara UU No. 25 Tahun 2007 dan UU No. 11 Tahun 2006, merupakan aturan hukum yang baru. Namun, dalam pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UUD 1945, maka ketentuan UU No. 11 Tahun 2006  dapat menyampingkan ketentuan UU No. 25 Tahun 2007.

Sebab, UU No. 11 Tahun 2006, merupakan representasi dari Pasal 18 UUD 1945 bahwa, pelaksanaan asas desentralisasi murni, pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur rumah tangganya sendiri, tanpa campur tangan pemerintah pusat. Ketentuan dalam pelaksanaan otonomi juga dituangkan dalam UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.

Menjadi pertanyaan kemudian, bagaimana realitas peningkatan iklim investasi di Aceh?  Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengakui, investor yang masuk ke Aceh menurun drastis. Itu disampaikan pada Dialog Ekonomi Pembangunan Aceh di Mes Aceh, Jakarta, Minggu, 30 Juni 2019. Ungkap Nova, tahun 2014 investor asing yang masuk ke Aceh mencapai 51 investor. Namun jumlah itu menurun menjadi 29 investor tahun 2018.

Begitu juga investor dalam negeri, sempat meningkat tahun 2017 mencapai 336 investor, tapi menurun lagi tahun 2018 menjadi 211 investor. Menurunnya investasi ini, diakui Nova telah membuat pertumbuhan ekonomi Aceh juga bergerak lambat.

Tahun lalu pertumbuhan ekonomi Aceh berkisar 4,61 persen, naik 0,42 persen dibanding tahun 2017. Tapi, kenaikan ini masih di bawah target. Minimnya investasi membuat pergerakan ekonomi Aceh masih sangat bergantung kepada APBA/APBK.

Karena itu, upaya mengundang investor akan terus ditingkatkan. Caranya, dengan memberi banyak kemudahan dalam berinvestasi di Aceh. Di sisi lain,  Pemerintah Aceh telah membuka kawasan industri seluas 66 hektar di Ladong, Kabupaten Aceh Besar. Tujuannya,  menampung para investor.

Selain itu, terus melakukan pengembangan dan memacu kawasan ekonomi khusus (KEK) Arun-Lhokseumawe seluas 2.662 hektar. Tentu, dengan tidak melupakan penguatan koperasi, UKM dan UMKM. Sebab, sektor usaha ini paling banyak menyerap tenaga kerja di Aceh. Nova berharap, jika semua program tadi bergerak, maka tahun ini pertumbuhan ekonomi Aceh yang targetkan sekitar 5 persen akan dapat raih.

Sebelumnya, tawaran sekaligus “tantangan” investasi bagi dunia usaha, juga disampaikan Nova Iriansyah saat membuka Musyawarah Provinsi (Muprov) VI Kadin Aceh di Aula Anjong Mon Mata, Kota Banda Aceh, Selasa, 18 Juni 2019.

Penajaman program nyata tersebut, juga disampaikan kepada pelaku dunia usaha dan jajaran Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), usai dirinya bersama Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Aceh, H. Makmur Budiman, Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA), Zubir Sahim, dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Razuardi, mengikuti pertemuan IMT-GT di Bangkok, Thailand.

Intinya, bersama Kadin Aceh, Nova ingin bergerak cepat, menumbuhkan industri dan mengerakkan dunia usaha (investasi) di Aceh. Itu sebabnya, dia mendorong Bank Aceh untuk keluar dari zona aman, menjadi penopang modal usaha bagi pengusaha di Aceh, khususnya bagi pelaku ekonomi (usaha) kecil dan menengah.

Tentu, usaha atau ikhtiar Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama Kadin Aceh untuk mengairahkan iklim dunia usaha di Bumi Serambi Mekah ini, harus disambut secara terbuka. Terutama dengan melibatkan dunia usaha di Aceh sebagai prioritas utama. Selanjutnya, investor nasional dan Internasional.

Itu sebabnya, berbagai langkah strategis, taktis dan nyata dalam membaca dan menganalisis setiap potensi yang ada di Aceh, perlu terus dilakukan. Termasuk mempromosikan setiap potensi yang ada keluar Aceh serta luar negeri.

Di sektor lain, mempermudah jalur dan alur regulasi serta birokrasi sehingga memudahkan para investor dalam berinvestasi. Ini penting agar investor dapat merasa dipermudah alias tidak berbelit-belit. Begitupun, itu saja tidak cukup jika jajaran birokrasi  (Kepala SKPA) di Pemerintah Aceh tidak memiliki visi dan jiwa entrepreneurship serta merubah mindset (cara berpikir) mereka, sejalan dengan kebijakan yang dilaksanakan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Kadin Aceh sebagai mitra strategis.

Maklum, selama ini, sadar atau tidak, ada praktik “toko” dalam “toko” yang terjadi di tubuh birokrat Aceh. Mereka, tak hanya “memainkan” regulasi dalam menentukan syarat dan proses lelang. Tapi juga sebagai “pemain” dalam proses lelang tersebut.

Bukan rahasia umum, jika beberapa Kepala SKPA, kepala bidang (kabid) serta anggota kelompok kerja (Pokja) di Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa Pemerintah Aceh, juga bertindak sebagai “pengusaha” dengan memelihara sejumlah kontraktor sebagai “mitra basah”.

Bisa jadi, praktik kurang elok ini tak lepas dari usaha mereka untuk menarik kembali “modal awal” yang telah mereka keluarkan saat meraih kursi kepala dinas (eselon II) dan  kepala bidang (eselon III) dari proses rekrutmen bertajuk; fit and propertest, yang dilakukan Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf, beberapa waktu lalu.

Jadi, sangat realitis pula bila berbagai kebijakan yang saat ini dilakukan dan gerakkan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, pada beberapa sektor masih mengalami hambatan secara internal. Disinilah, kocok ulang berbagai posisi dan jabatan tadi, dinilai perlu dilakukan.

Sebab, jika kondisi ini terus dibiarkan, upaya peningkatan iklim investasi di Aceh yang dijalankan Nova Iriansyah, dipastikan tetap akan dijalan ditempat, jika tak elok disebut; stagnan!  Padahal, tujuannya akhir dari banyaknya investor yang masuk ke Aceh, diharapkan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menyerap tenaga kerja, memperkecil angka kemiskinan. (selengkapnya baca edisi cetak).***

Komentar

Loading...