Anggaran Operasional Wali Nanggroe Masih Mengantung

Nova dan Syaiba Saling Berbalas “Pantun” (bagian dua)

Nova dan Syaiba Saling Berbalas “Pantun” (bagian dua)
Surat Plt Gubernur Aceh (Foto: Dok. MODUSACEH.CO)
Rubrik

MODUSACEH.CO | Setelah menerima salinan surat dari Mendagri RI, 15 Februari 2019, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, 1 Maret 2019, membalas surat tersebut dengan meminta penjelasan tertulis. Ironisnya, di hari dan tanggal yang sama, Nova juga mengirim surat kepada Kepada Sekretariat Wali Nanggroe, Syaiba Ibrahim. Isinya, memerintahkan untuk segera melaksanakan anggaran operasional Wali Nanggroe 2019.

Dasar dari perintah tersebut adalah, surat Mendagri yang menyatakan bahwa, pengukuhan Wali Nanggroe Aceh sah dan tidak ada permasalahan. Kedua, anggaran operasional Wali Nanggroe dapat dilaksanakan dan ketiga, perlu dilakukan rotasi (penyegaran) pejabat pada Sekretariat Wali Nanggroe.

Namun, surat dengan nomor: 821.29/3487 yang ditembuskan kepada Wakil Presiden RI, Mendagri, Wali Nanggroe Aceh, Ketua DPR Aceh, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh serta Inspektur Aceh ini. Tetap dikunci Nova dengan kalimat” sesuai perundang-undangan, sambil menunggu penjelasan tertulis dari Mendagri.

20190408-syaiba

Entah itu sebabnya. Ibarat sedang berbalas “pantun”. Khatibul Wali Nanggroe Aceh Syaiba Ibrahim, melalui suratnya nomor: 900/83/2019, tanggal 8 Maret 2019, membalas surat Plt Gubernur Aceh tadi. Inti dari surat tersebut adalah, Syaiba meminta kepada Plt Gubernur Aceh untuk mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub), terkait realisasi anggaran tunjangan kepada Wali Nanggroe Aceh Periode 2018-2023.

“Sesuai Pasal 131 ayat (1) Qanun Aceh Nomor: 8/2012, tentang Lembaga Wali Nanggroe, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor: 9/2013, tentang Lembaga Wali Nanggroe Aceh dan ketentuan Pasal 6 ayat (8), Peraturan Gubernur Aceh, Nomor: 41/2014, tentang biaya Lembaga Wali Nanggroe,” tulis Syaiba dalam suratnya tadi.

Tak hanya itu, tanggal 27 Maret 2019, melalui suratnya nomor:900/125/2019, Syaiba Ibrahim juga mengirim surat kepada Kepala Biro Hukum Setda Aceh. Isinya menyebutkan bahwa: realisasi anggaran operasional dan tunjangan Wali Nanggroe harus melalui Peraturan Gubernur (Pergub).***

Komentar

Loading...