Merasa Ditipu Mantan Camat

Nazir Tanah Wakaf Mengadu ke DPRK Bireuen

Nazir Tanah Wakaf Mengadu ke DPRK Bireuen
Dok. MODUSACEH
Penulis
Rubrik

Bireuen I Imam Gampong  (desa) Jangka Mesjid, Tgk. Muhammad Ali Abdullah (Nazir tanah wakaf) bersama tiga pemilik tanah mengadu pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen. Mereka diterima Faisal Hasballah dan Teuku Mubarak di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRK Bireuen, Jumat (8/6/18) petang.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu, Muhammad Ali Abdullah mengaku telah ditipu mantan Camat Jangka berinisial MN dan kolega. Sebab, setiap ada pencairan pembayaran tanah wakaf, MN selalu menjemput dirinya untuk mengambil uang di BPD Cabang Bireuen. Setelah pengambilan selesai, untuk pembayaran tanah wakaf hanya dihargai Rp 20 ribu per meter.

“Saya tidak tahu apa-apa, mungkin karena saya sudah tua makanya dia bisa menipu saya seenaknya.  Saya hanya dikasih Rp 160 juta. Padahal, MN dan kolega telah mencairkan dana pembayaran tanah wakaf hingga Rp 1,7 miliar,” ungkap Muhammad Ali Abdullah pada dua anggota DPRK Bireuen itu.

Selain masalah tanah wakaf, tiga pemilik tanah mengungkapkan. Mereka tidak pernah menjual tanah kepada RH. Sebab, yang meminta penjualan tanah tambak ketika itu MN dengan dalih langsung dibeli Pemkab Bireuen dengan harga Rp 20 ribu per meter.

“Proses ganti rugi dilakukan MN dan stafnya di Kantor Camat Jangka ketika itu. Namun, kemudian kami menemukan bukti jika yang membeli tanah kami bukan Pemkab, tapi RH,” sebut A Bakar (Abu Laot yang juga ketua dusun lokasi tanah tersebut).

Dalam kesempatan itu, Faisal Hasballah berjanji akan  menindaklanjuti pengaduan yang telah diadukan pemilik tanah. "Kami akan bicarakan dengan pimpinan untuk merumuskan Pansus tanah ini," janji anggota DPRK Bireuen dari Partai Gerindra.

Sebelumnya, sejumlah warga Gampong Jangka Masjid, Kecamatan Jangka, Bireuen merasa ditipu mantan Camat Jangka. Pasalnya, sang mantan Camat meminta warga untuk menjual tanah pada Pemkab Bireuen dengan harga Rp 20 ribu per meter untuk pembangunan Pusat Pelelangan Ikan (PPI) Kuala Jangka tahun 2015. Namun, dalam prakteknya, tanah warga dan tanah wakaf yang mencapai 23 ribu peter persegi itu dibeli atas nama HS, dan dijual pada Pemkab Bireuen dengan harga Rp 200 ribu per meter.

Kasus ini juga telah dilaporkan pada Dit Reskrimsus Polda Aceh, Selasa (4/6/18) oleh warga tersebut. Dalam laporan itu juga disebutkan, sang camat hingga kini masih menguasai buku rekening BPD (Bank Aceh) Cabang Bireuen milik Nazir tanah wakaf.***

Komentar

Loading...