Nasib Partai Aceh, Setelah Tiga Pemilu

Nasib Partai Aceh, Setelah Tiga Pemilu
Bendera Partai Aceh (Foto: Dok. MODUSACEH.CO)

KABAR tak sedap kembali menerpa Partai Aceh (PA). Ini terkait hasil atau perolehan kursi di DPR Aceh serta sejumlah kabupaten dan kota, dari kontestasi Pemilu Legislatif (Pileg), 17 April 2019. Jika tak elok disebut; berduka, kenyataan pahit tadi memang harus ditelan secara paksa. Sebab, perolehan kursi partai politik lokal ini terus merosot dan menurun.

Syahdan, pada Pemilu 2009, partai yang berdiri dari rahim perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia ini, berhasil menjadi pungawa di parlemen lokal. Tak kurang, 33 dari 69 kursi DPR Aceh berhasil diraih.

Catatan sukses ini pun terukir dari posisi dan kedudukan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, saat dipegang Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar. Ada juga sejumlah bupati maupun walikota di Aceh. Bayangkan, dari 23 daerah yang ada, lebih dari 50 persen, dikuasai kader dan politisi PA.

Begitupun, suka cita ini tak berlangsung lama, pada Pemilu berikutnya atau 2014, jumlah kursi tersebut terus tergerus. Bayangkan, dari 81 kursi yang ada, partai ini hanya meraih 29 kursi. Walau posisi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh masih berada di tangan dr. Zaini Abdullah-Muzakir Manaf, tapi sejumlah jabatan bupati dan walikota, ada yang lepas.

Nasib tragis justeru terjadi pada Pilkada 2017, kursi Gubernur-Wakil Guberner Aceh, Muzakir Manaf-TA. Khalid, malah lepas. Disusul sejumlah kursi bupati dan wali kota. Lalu, Pileg, 17 April 2019. Dari 81 kursi yang ada di DPRA, Partai Aceh (PA) hanya mampu meraup 18 kursi.

Belum lagi di kabupaten serta kota, kondisi ini pun bergerak lurus dengan realita yang ada. Hanya beberapa kabupaten dan kota yang bertahan atau bertambah. Salah satunya, Kota Sabang. Dari 10 kursi pada Pileg 2014, menjadi 11 kursi hasil Pileg 2019. Sisanya, malah terjun bebas.

Entah itu sebabnya, berbagai kajian dan analisis bermunculan. Mulai dari akademisi hingga pengamat politik jalanan. Terutama melalui media sosial. Muncul sikap optimis bahwa gerak dan langkah partai ini masih memberi harapan untuk masa depan Aceh. Kuncinya hanya satu; mampu dan maukah elit mantan GAM, baik kombantan maupun tokoh sipilnya, melakukan revitalisasi atau bahkan reformasi secara total?

Belajar dari berbagai kekalahan yang ada selama ini, tentu bukanlah sesuatu yang naif untuk merebutnya kembali, baik kursi gubernur, bupati dan walikota pada Pilkada 2022, maupun kursi di parlemen Aceh, kabupaten serta kota pada Pileg 2024 mendatang.

Alasannya memang sangat mendasar, Ibarat lentera yang harus dan tetap selalu hidup, menerangi kegelapan, menjaga kekhususan Aceh, buah dari MoU Damai Helsinki, 15 Agustus 2005. Turunannya adalah; Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA).

Karena itu, sadar atau tidak, Partai Aceh memang telah terposisikan sebagai salah satu kekuatan politik lokal yang memiliki bargaining dengan Pemerintah Indonesia (baca: Jakarta). Itu sebabnya atau bisa dibayangkan jika lentera tadi menjadi redup atau bahkan mati. Apa jadinya?

Namun, tekad dan semangat saja tidak cukup, bila tidak diberangi dengan taktik dan strategi yang mumpuni. Misal, dari partai yang dikenal tertutup atau mempertahankan hegemoni, menjadi partai lebih terbuka alias bersahabat.

Karena itu, prinsip partai awak kamoe (orang kami) harus diubah menjadi awak tanyo (orang kita—bersama). Tentu saja, sekali lagi, demi dan untuk masa depan dan kesejahteraan rakyat Aceh. Ini harus digambarkan dalam formulasi yang ada. Misal, menerapkan format rekrutmen kader 70;30. Artinya, mempertahankan identitasnya sebagai partai “pejuang” (mantan kombatan dan sipil GAM) di satu sisi. Tapi tidak menafikan potensi dari kelompok eksternal profesional di sudut yang lain. Misal, merekrut kalangan pengusaha, mantan aktivis serta elemen sipil lainnya.

Strategi ini tentu saja harus dimulai dengan jiwa besar dan terbang sedikit lebih rendah. Tujuannya, mengemban misi untuk merekat potensi lokal yang lebih besar. Karenanya, mempertahankan prinsip; awak kamoe menjadi tak realitis lagi.

Nah, langkah yang paling nyata tentu sudah ada di depan mata. Dengan perolehan 18 kursi di parlemen Aceh, produk Pileg, 19 April 2019. Partai Aceh (PA) harus mampu tampil kembali sebagai motor (pengerak) roda pembangunan Aceh, sekaligus stabilisator dalam dinamika politik identitas ke-Acehan.

Tapi sekali lagi, kuncinya PA harus mampu tampil lebih elegan dalam membangun komunikasi bersama partai politik nasional dan lokal yang ada. Tentu, berbagi peran, tugas dan fungsi dari seperangkat alat kelengkapan dewan yang ada. Jika tidak, bukan mustahil akan bernasib seperti; seorang gadis cantik yang tersandra di rumah kaca atau ibarat gumpalan es yang justeru mencair di musim dingin. (selengkapnya baca Laporan Utama edisi cetak. Beredar setiap Rabu).***

Komentar

Loading...