Terkait Pembangunan Gedung Kemenag Aceh

Nama Ibnu Sa’adan Juga Disebut

Nama Ibnu Sa’adan Juga Disebut
Rubrik
 
Banda Aceh | Mencuatnya dugaan praktik pat gulipat pembangunan Gedung Kantor Kemenag Aceh, Banda Aceh, memunculkan nama baru yaitu, Drs H. Ibnu Sa’adan. Mantan Kepala Wilayah (Kanwil) Kementrian Agama (Kemenag) Aceh itu, dikaitkan dengan  sisa pekerjaan pembangunan gedung tadi yang dikerjakan PT. Kuala Peusangan.
 
Data yang diperoleh MODUSACEH.CO mengungkapkan. Pelaksanaan pembangunan itu dimulai sejak tahun 2007 hingga 2011 secara multi years (atau tahun berjalan). Anggarannya Rp 6 miliar berasal dari APBN, melalui Kementerian Agama RI, Jakarta. Tender proyek itu dikerjakan PT. Kuala Peusangan yang beralamat di Matang Glumpang Dua, Kabupaten Bireuen.
 
Nah, ditengah perjalanan, pekerjaan proyek tadi mengalami kemacetan. Ini disebabkan, Direktur PT. Kuala Peusangan, Bachtiar Husen mengalami sakit keras. “Akibatnya, proyek itu molor dan jadi temuan BPK RI serta Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag RI, Jakarta, jelas Ibnu Sa’adan pada MODUSACEH.CO, Senin sore. Agar tidak merugi dan terkait ke ranah hukum sebut Ibnu Sa’adan, pihaknya mendapat perintah dan rekomundasi dari Direktur Jenderal (Dirjen) Kemenag RI, Jakarta, untuk melanjutkan sisa pekerjaan. Itu sebabnya, dialokasikan kembali sekitar Rp 1,5 miliar. "Pilihan hanya ada dua bagi kontrak pelaksana saat itu. diproses secara hukum atau menghibah pekerjaannya untuk negara. Dan, pilihan kedua lah yang menjadi keputusan," ungkap Ibnu Sa'adan.
 
Sebaliknya, sebagai bentuk tanggungjawab dari pekerjaan tadi, Direktur PT Kuala Peusangan, akhirnya menghibahkan secara suka rela sejumlah pekerjaan yang telah selesai dikerjakan pada negara. Jumlahnya, Rp 734 juta lebih. Namun, pekerjaan itu tak lagi dilakukan PT. Kuala Peusangan hingga selesai. “Itu tidak benar kalau saya dilakukan tak menyelesaikan pekerjaan. Hanya saja, sebelum serah terima, saya mengalami sakit keras,” kata Bachtiar Husen pada media ini, Senin sore.
 
Begitupun, entah bagaimana ceritanya, proyek basah ini akhirnya dilirik tim penyidik dari Kejaksaan Tinggi Aceh. Muncul sas sus, ada pihak yang melapor pada aparat penegak hukum ini. Diduga, ada yang tidak beres dari proses pekerjaan tadi. “Ya, ada yang lapor, katanya sisa proyek itu fiktif. Saya tak tahu dimana fiktiknya,” sebut Ibnu Sa’adan. Selain itu, dia mengakui bahwa tim penyidik dari Kejati Aceh sedang mengusut kasus ini.
 
Lantas, apa kata Bachtiar Husen? “Siapa bilang saya tidak selesai melakukan pekerjaan. Malah, setelah dihitung terjadi kelebihan pekerjaan, tapi itu tidak saya masukkan dalam penagihan,” ungkap Bachtiar. Tak hanya itu, menurut Bachtiar, ada sejumlah pekerjaan dan sarana lainnya, yang dia hibahkan untuk negara. Totalnya, Rp 734 juta dari Rp 6 miliar kontrak kerja yang dia terima. Menurut Bachtiar, untuk mendapatkan proyek itu, dia mengikuti proses tender normal. “Jadi, tidak ada istilah atur mengatur,” bantahnya. Diakui Bachtiar, perusahaanya memang sering melakukan pekerjaan di Kemenag Aceh. “Karena sudah beberapa kali, lalu saya berpikir untuk apa terlalu hitung-hitungan. Asalkan, kualitas pekerjaan yang saya lakukan dengan baik, pasti ada kepercayaan dari pusat,” ungkap Bachtiar.
 
Yang membuat Bachtiar miris, pada tahun anggaran 2014, dia mendapat kabar bahwa ada pekerjaan lanjutan dari proyek Gedung Kantor Kemenag Aceh dengan pagu anggaran sekitar Rp 1,5 miliar. “Saya heran, kok bisa sebesar itu, sementara sisa anggaran yang saya kembalikan pada negara Rp 734 juta. Ini berarti ada pembengkakan anggaran. Aneh,” sebut Bachtiar.
 
Padahal sebut Bachtiar, pekerjaan yang dilanjutkan itu, merupakan pekerjaan yang sudah selesai dia kerjakan. “Jadi, pekerjaan mana lagi sehingga butuh dana Rp 1,5 miliar. Bahkan, dalam kontrak lanjutan pekerjaan, saya lihat ada item pekerjaan yang sama,” kata Bachtiar heran.
 
Lepas dari semua itu, Bachtiar juga mengaku sudah dimintai keterangan oleh penyidik dari Kejaksaan Tinggi Aceh. “Saya ceritakan semua, saya tunjukkan semua pekerjaan yang sudah selesai saya kerjakan dan kenapa saya hibah dana Rp 734 juta untu negara,” ulas Bachtiar Husen yang tampak baru sembuh dari sakit.
 
Menanggapi penjelasan Bachtiar Husen. Mantan Kanwil Kemenag Aceh Ibnu Sa’adan mengatakan. “Tidak ada item yang sama. Kami sudah diaudit BPK dan Irjen Kemenag RI, Jakarta. Semua sudah sesuai aturan. Makanya saya heran, sehingga muncul kembali dan disidik jajaran kejaksaan,” jelas Ibnu Sa’adan melalui sambungan telpon seluler, Senin sore. Seperti apakah kelanjutan dugaan kasus ini? Kita tunggu saja.***
"Pileg dan Pilpres 2019" - vote sekarang juga -

Komentar

Loading...