Muslem Syamaun: Mulai dari Perintah Atasan Sampai Hilangnya Dokumen

Muslem Syamaun: Mulai dari Perintah Atasan Sampai Hilangnya Dokumen
dok. MODUSACEH.CO
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Mantan Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Bireuen, Muslem Syamaun mengaku pasrah atas hukuman 15 tahun penjara yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh. Itu dikatakan saat ditemui oleh MODUSACEH.CO di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kajhu, Aceh Besar, Jumat 20 Januari 2017. Muslem menambahkan, kasus hukum yang menimpa dirinya tak lepas dari kesalahan bawahannya, karena banyak dokumen yang hilang sehingga tak bisa ditunjukan lagi pada auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga hasil pemeriksaan BPKP langsung diserahkan pada pihak kepolisian.

Cerita Muslem pada tahun 2008, dirinya diperiksa Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh. Saat itu, BPK RI Aceh membuat resume bahwa uang Rp 15 miliar tidak bisa dipertanggungjawabkan, namun setelah itu Muslem langsung melengkapi dokumen seperti yang disarankan BPK RI, sehingga semua sudah jelas. “Setelah itu pada tahun 2009 pihak BPKP lansung melakukan audit namun pada saat itu tidak diberikan salinannya, sehingga saya tidak mengetahui apa temuannya, dan pada tahun 2010 saya langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Sungguh sangat banyak kejanggalan dalam kasus ini,” ungkap Muslem.

Muslem mengaku saat konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Aparat TNI/Polri dirinya sudah menjadi BUD Pemkab Bireuen. “Coba bayangkan, saat konflik dulu semua orang takut menjadi bendahara, karena semua orang cari bendahara”. Muslem menambahkan, pimpinannya juga pernah menyetor uang untuk seseorang namun tak adanya kwitansi, sehingga membuat dirinya susah untuk membuktikannya.***

Komentar

Loading...