Sehubungan Libur Nasional Hari Raya Idul Adha 2018, Tabloid MODUS ACEH Tidak Terbit, Senin, 20 Agustus 2018. Terbit Kembali 27 Agustus 2018. Redaksi.

Musannif Tegaskan Pergub Harus ‘Berhadapan’ dengan Mahkamah Agung

Musannif Tegaskan Pergub Harus ‘Berhadapan’ dengan Mahkamah Agung
Wakil Ketua Komisi VII (tujuh) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Musannif. Foto: MODUSACEH.CO/IST

Banda Aceh | Wakil Ketua Komisi VII, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Musannif, menegaskan. DPR Aceh akan mengajukan uji materi Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh tentang Pelaksanaan hukuman cambuk di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)/Rutan.

Itu disampaikan Musannif dalam acara dialog akademia yang diadakan Pusat Studi Ilmu Pemerintahan (PSIP) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Kamis (3/5/2018).

Dalam kegiatan dialog academia bertema ‘Pro Kontra Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Dalam Lapas/Rutan’ itu, Musannif juga menyebut, bukan hanya Pergub hukuman cambuk yang akan digugat ke Mahkamah Agung (MA), termasuk Pergub Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2018 yang masih menjadi polemik dan tolak tarik antara Eksekutif dan Legislatif.

“Kami sudah mengadakan rapat paripurna untuk menggugat Pergub ini ke Mahkamah Agung.  Saat kami diundang ke Kantor Gubernur Aceh beberapa waktu lalu, sama sekali belum membahas masalah Pergub cambuk di dalam Lapas,” ungkapnya.

Meski pun Gubernur Aceh Irwandi Yusuf telah melakukan klarifikasi melalui status facebook miliknya dengan mengunggah foto duduk bersama para pihak (Forkopimda) Aceh, yang menjelaskan telah duduk bersama ulama meminta pendapat dan membahas tentang rencana hukuman cambuk di Lapas, namun dibantah Musannif.

“Saya ingin tegaskan lagi, ini beberapa profesor juga hadir, dosen hadir, perwakilan dari Kodam IM juga hadir saat itu. Intinya kita tidak pernah menerima draf rencana Pergub tentang hukuman cambuk. Memang di sana banyak yang hadir, tapi sekedar berdiskusi tanpa adanya pembicaraan secara serius dan mengambil kesimpulan tentang rencana Pergub hukuman cambuk,” tegasnya.

Peserta mengikuti Dialog Akademia membahas Pro Kontra Pergub Hukuman Cambuk di Lapas. Foto: Hidayat/MODUSACEH.CO

Musannif turut mengulang cerita sebelumnya. Beberapa bulan lalu, kata dia, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, telah mengundang sejumlah pihak untuk dimintai keterangan terkait pelaksanaan hukum cambuk yang akan dilakukan di Lapas. Ketika itu, hadir Kapolda Aceh, Kejati Aceh, Dinas Syariat Islam, Mahkamah Syar'iyah, MPU dan unsur Forkopimda. Saat itu Gubernur Aceh Irwandi Yusuf bertanya tentang tuntutan hukuman yang hanya dipilih hukuman cambuk saja, padahal masih ada opsi hukuman lainnya.

"Tanya Irwandi ketika itu, kenapa hukuman yang diberlakukan bagi pelanggar syariat harus cambuk, kenapa mesti cambuk yang ditonjolkan, padahal bisa dilakukan dalam bentuk lain," cerita Musannif meniru pertanyaan Irwandi Yusuf.

Unsur kejaksaan yang hadir saat itu menjawab, dipilihnya hukuman cambuk bagi pelanggar Syariat Islam karena hukuman cambuk yang dikedepankan sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014.

Acara dialog akademia yang berlangsung di Ruang Balai Senat Rektor Unsyiah, Lantai II Gedung KPA (Kantor Pusat Administrasi) Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kamis (3/5/2018) itu menghadirkan enam narasumber dan mengundang 60 peserta dari berbagai elemen masyarakat, Ormas dan Mahasiswa. Kegiatan yang dimulai pukul 09.30 WIB hingga 12.45 WIB itu berjalan aman dan lancar.***

Komentar

Loading...