Breaking News

Di Balik Tarik-Ulur Pengesahan RAPBA 2018

Muncul Aroma Dugaan Pemenangan Partai Menuju Pemilu 2019

Muncul Aroma Dugaan Pemenangan Partai Menuju Pemilu 2019
StatusAceh.Net
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Semula, pertemuan Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Ketua Fraksi DPR Aceh, dijadwalkan pukul  11.00 WIB, di ruang rapat Ketua DPR Aceh, Banda Aceh, Selasa (09/01/2018).

Namun, jadwal itu meleset dan baru dapat dilaksanakan sekira pukul 13.45 WIB, di ruang kerja Ketua DPR Aceh Muharuddin dan berakhir sekira pukul 16.00 WIB.

Rapat tertutup tersebut membahas soal mandeknya pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2018.

Menurut Ketua DPR Aceh Tengku Muharuddin, masih ada program tertentu yang masih dilebel merah. Seperti pembangunan jalan kabupaten dan beasiswa. Sedangkan Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah, mengaku hadir dalam pertemuan tersebut, hanya mengarahkan pertemuan antara TAPA dengan DPRA.

Sementara itu sumber media ini menuturkan, Rabu (10/01/2018), persoalan APBA 2018 belum disahkan, karena ada berbagai dugaan yang belum terakomodir dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018.

Misal, dugaan program Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang belum tertampung yaitu 6000 rumah dhuafa dengan perkiraan anggaran total Rp 510 miliar. Bahkan, dugaan program 6000 rumah dhuafa itu, akan diswakelolakan pekerjaannya kepada kelompok tertentu.

“Penerima rumah sampai hari ini satu pun belum ada, padahal persyaratan pengusulan rumah dhuafa harus by name by adress,” ungkap sumber media ini, usai pertemuan.

Selain itu, persoalan dugaan macetnya pengesahan APBA 2018, juga terkait program beasiswa anak yatim. Namun program tersebut, disinyalir sebagai strategi pemenangan Partai Nanggroe Aceh (PNA) menuju Pileg 2019 mendatang. Sebab para penerima program tersebut akan diberikan menjelang kampanye legislatif 2019 mendatang.

Selain itu, jumlah pasti belum dapat  "Yang jelas penerima juga belum ada. Kedua program tersebut merupakan bagian strategi pemenangan PNA, akan di tentukan penerima ketika masuk masa kampanye," ujar seorang anggota DPRA.

Bahkan, kabarnya juga tersendatnya pengesahan RAPBA 2018, karena Sekda Aceh dan Kadis Keuangan, disebut-sebut sudah bertemu Dirjen Keuangan Daerah untuk minta izin agar RAPBA 2018 dipergubkan. Tapi, keinginan itu ditolak oleh Dirjen. Alasannya, jika APBA 2018 dipergubkan? maka akan lebih lama lagi prosesnya dan tidak semua dana APBA boleh digunakan untuk belanja.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - pilihan Anda sangat menentukan -

Komentar

Loading...