Kasus Dugaan Pengelepan Pajak Muslem Syamaun

Mulai Bergulir di Pengadilan Tipikor Banda Aceh

Mulai Bergulir di Pengadilan Tipikor Banda Aceh
analisadaily.com

Banda Aceh | Setelah memberi petunjuk kepada penyidik terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi penggelapan pajak atas nama tersangka MUSLEM SYAMMAUN,S.Sos. Tim JPU Kejati Aceh dan Kejari Bireuen akhirnya menerbitkan P-21, tanggal 3 Agustus 2016 No.B-2057/N.1.5/FT.1/08/2016. Kasus ini pun mulai bergulir di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, setelah Rabu (24/8/2016),  Tim Penyidik Polda Aceh menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Aceh. Tujuannya, agar kasus ini disidangkan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Tersangkanya adalah, Muslem Syamaun, PNS di Pemkab Bireuen.

Kepala Humas Kejati Aceh, Amir Hamzah SH menjelaskan, tindak pidana korupsi itu terjadi, karena ada dugaan penyalahgunaan wewenang yaitu,  uang negara yang tidak disetorkan ke kas negara dan potongan pajak penghasilan (PPh) dan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berasal dari perhitungan pembayaran kegiatan atas beban APBD dan pembayaran gaji pegawai Pemkab Bireun. Itu terjasi sejak tahun 2007 sampai 2010 atau pencucian uang yang diduga dilakukan oleh  tersangka Muslem Syamaun atau setidak-tidaknya di wilayah hukum Polres Bireuen dan ditempat-tempat lain di wilayah hukum Polda Aceh.

Selaku Kuasa BUD Pemkab Bireuen, Muslem menerbitkan dua lembar Bilyet Giro (BG) berdasarkan SP2D, dengan nilai bersih diberikan kepada pihak ketiga atau rekanan dan Bilyet Giro dengan nilai uang negara yang diperuntukan untuk membayar PPh dan PPn. Seharusnya, dana tadi disetorkan ke Kas Negara namun oleh tersangka Muslem Syamaun, dimasukkan dalam rekening pada Bank BPD Nomor : 100.02.120111-8 atas nama BDH. Umum Daerah/Muslem SY,S.Sos dan rekening pada Bank BNI Bank BNI Cabang Bireun, No. Rekening: 0125854350, atas nama: Kuasa BUD. Tujuannya, menempatkan uang negara potongan pajak Penghasilan (PPh) pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berasal dari perhitungan pembayaran kegiatan atas beban APBD dan pembayaran gaji pegawai Pemkab Bireun.

“Namun, pembukaan rekening Kas umum Daerah tersebut tidak memiliki dasar hukum karena rekening tersebut tidak memiliki surat persetujuan pembukaan rekening maupun surat keputusan Bupati mengenai RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) dan rekening tersebut dikuasai penuh oleh tersangka dan dapat diambil sewaktu-waktu hanya dengan tanda tangan tersangka, tanpa harus ada persetujuan maupun tanda tangan dari Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah maupun kepala Bagian Keuangan sehingga rekening tersebut tidak sah sebagai Rekening Kas Umum Daerah, melainkan hanya rekening pribadi tersangka,” ungkap Amir Hamzah dalam siaran persnya beberapa waktu lalu. Selanjutnya tersangka selaku Kuasa BUD Kabupaten Bireun berkewajiban membayarkan kegiatan atas bebas APBD kepada Pemkab Bireuen kepada rekenan atau pihak ketiga. Termasuk potongan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berasal dari perhitungan pembayaran kegiatan atas beban APBD dan pembayaran gaji pegawai Pemkab. Bireun ke Kas Negara berdasarkan perintah pengguna Anggaran.

Namun tersangka tidak membayarkan atau menyetorkan seluruh uang Negara potongan pajak penghasilan (PPh) dan Pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berasal dari hasil perhitungan pembayaran kegiatan atas beban APBD dan pembayaran gaji pegawai Pemkab Bireun sejak tahun 2007 sampai 20 Mei 2010, ke rekening kas negara tetapi ditempatkan dalam rekening pada Bank BPD Nomor : 100.02.120111-8 atas nama BDH. Umum Daerah/Muslem Syamuan dan rekening pada Bank BNI Cabang Bireun No, Rekening : 0125854350, atas nama : Kuasa BUD. Sebagian lagi digunakan untuk kepentingan pribadi serta dipinjamkan kepada orang lain secara pribadi. Salah satunya Haji Khalili SH yang kini sebagai bakal calon Bupati Bireuen pada Pilkada 2017 mendatang. Khalili diusung Partai Aceh.

Nah, hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan BPKP Perwakilan Prov. NAD Nomor : SR-721/PW.01/5/2010, tanggal 30 Desember 2010 disebutkan, telah terjadi kerugian keuangan atau perekonomian Negara Republik Indonesia sebesar Rp. 27.609.164.186.,59. “Perbuatan tersangka diduga melanggar: pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 8 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 KUHP dan pasal 3 ayat (1) huruf a,b dan c undang-undang No. 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 KUHP,” ulas Amir Hamzah.***

Komentar

Loading...