Terkait Tarik Ulur Regulasi Pilkada Aceh

Mukhlis Mukhtar: Jangan Jalankan Aturan Sesuai Selera dan Isi Perut

Mukhlis Mukhtar: Jangan Jalankan Aturan Sesuai Selera dan Isi Perut
dok. MODUSACEH.CO
Banda Aceh | Pengamat masalah hukum dan politik Aceh, Mukhlis Mukhtar SH berpendapat. Proses dan tahapan Pilkada Aceh 2017, harus tetap dijalankan dengan aturan hukum dan azas legalitas (qanun). Alasannya, berdasarkan konvenan internasional sekali pun, sebuah pemilihan atau pesta demokrasi, harus dilaksanakan dengan dua hal. Pertama azas legalitas dan kedua legitimasi. Nah, legalitas yang dimaksud apakah sudah ada aturan yang mengatur tentang itu. Kedua, apakah sudah diikuti banyak orang? “Anehnya, ada tokoh Aceh dan cendikiawan yang berpendapat, tidak perlu qanun. Kita sudah ada sistem a dan b. Perlu saya tegaskan, keputusan KPU itu bukan regulasi, tapi aturan pelaksana. Yang regulasi itu qanun,” kata mantan Anggota DPR Aceh ini.

Pendapat Mukhlis Mukhtar ini, terkait masih ada tarik ulur tentang Qanun Pilkada Aceh antara Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah versus  DPR Aceh, sehingga melahirkan banyak pendapat di media pers. Ada yang menyebutkan tahapan Pilkada Aceh sudah sesuai aturan main serta legal secara aturan. Sebaliknya, ada yang berpendapat, soal Qanun Pilkada tak perlu diributkan alias dipermasalahkan. Menurut Mukhlis, dalam hirarki perundangan sesuai Tap MPR RI sudah jelas apa yang dimaksud azas legalitas. "Karena itu jangan ada pernyataan sesat yang menyatakan tidak perlu qanun atau aturan. Karena, legalitas itu bermakna mengikuti aturan, bukan berdasarkan kesepakatan. Ini negara hukum, bukan hukum adat,” tegas dia.
 
Itu sebabnya, Mukhlis Mukhtar mengaku heran dan aneh jika ada pendapat dari praktisi dan akademisi maupun tokoh masyarakat yang membenarkan Pilkada Aceh dapat dijalankan tanpa adanya legalitas. “Pendapat saya tetap tidak boleh dan itu konsekwensi dari prinsip konstitusi. Negara kita negara hukum dan salah satu prinsipnya adalah legalitas. Prinsip legalitas ada aturan hukum, baru bisa dilaksanakan. Misalnya, ada aturan lalu lintas tidak boleh ke kiri. Kalau ada orang yang belok ke kiri, berarti salah. Kenapa salah? Karena ada aturan yang mengatur,” papar Mukhlis. Itu sebabnya, aturan yang dilaksanakan jangan berdasarkan selera tapi hukum, sebut pengacara ini.***

Komentar

Loading...