Soal Kursi Wagub Aceh dan Kisruh DPW PA Aceh Barat

Mualem: Saya Tidak Mau Jabatan Wagub, Kisruh Itu Biasa!

Mualem: Saya Tidak Mau Jabatan Wagub, Kisruh Itu Biasa!

Meulaboh | Kursi Wakil Gubernur Aceh mengalami kekosongan pasca Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf terkena Operasi Tangkap Tanggan (OTT), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap dan gratifikasi proyek DOKA 2018, awal Juli 2018.

Kini, status Irwandi sudah jelas yaitu divonis 7 tahun penjara oleh Majelis Hakim Tipikor, Jakarta. Baik  Irwandi maupun JPU KPK menyatakan banding. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri menunjuk Wagub Aceh, Nova Iriansyah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, hingga Gubenur Aceh non-aktif Irwandi Yusuf mendapat putusan tetap atau inkrah.

Nah, untuk mengisi kekosongan kursi Wagub tadi, tentu peran penuh berada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau di Aceh disebut dengan DPR Aceh. Sebab penetapannya dilakukan wakil rakyat ini dengan cara memilih, satu dari dua nama yang diusulkan, berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung.

Nah, mayoritas kursi DPR Aceh hasil Pileg, 17 April 2019 lalu berasal dari Partai Aceh (18 kursi). Karena itu, untuk mengisi kekosongan kursi orang nomor dua Aceh ini, nama Ketua Partai Aceh, Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem ini, ikut disebut-sebut masuk dalam bursa calon yang akan diusulkan sebagai calon Wakil Gubernur Aceh.

Namun, kesempatan atau usulan itu ditolak Mualem. "Tidak, tidak, saya tidak mau, biarkan orang lain saja yang menduduki jabatan Wakil Gubernur Aceh, saya tidak mau,” tegas Mualem, usai pembukaan MTQ Tunas Ramadhan Pramuka Aceh di Nagan Raya, Sabtu (18/5/2019) dini hari tadi.

Mantan Wagub Aceh tersebut tak banyak berkomentar ketika soal posisi kursi Wagub Aceh. Sikapnya tetap konsisten untuk menolak, walaupun Partai Aceh memiliki suara mayoritas di DPR Aceh. “Saya menolak karena saya tidak mau lagi, tapi kalau orang lain saya tidak tahu,” ujarnya.

Sementara itu, saat MODUSACEH memintai tanggapan terkait kisruh internal di Dewan Pengurus Wilayah Partai Aceh (PA) Aceh Barat hingga para Eks kombatan GAM mengamuk dan merusak kantor partai itu, karena ada kontrak politik yang tidak dipenuhi Bupati Ramli MS. Mualem menilai itu biasa terjadi. “Itu biasa, karena massa kita di internal biasa rusuh seperti itu,” katanya singkat.

Sebelumnya, Eks Kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tergabung dalam Komite Peralihan Aceh (KPA) Meulaboh, Kader Partai Aceh (PA) Aceh Barat dan anak-anak yatim korban konflik mendatangi kantor PA. Mereka begitu kesal dengan petinggi partai yang terkesan abai dan tidak peduli akan nasib mereka, Selasa (14/5/2019) malam.

Kekesalan mereka membludak hingga mendatangi kantor partai itu lantaran sudah berulang kali menagih janji dan komitmen orang nomor satu di Aceh Barat yang diusung partai tersebur, yakni Bupati Ramli MS. Padahal massa tersebut hanya menagih komitmen Bupati terkait kontrak politik mereka 30-70 dengannya.***

Komentar

Loading...